Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan, 41% warga tidak atau kurang bersedia divaksinasi Covid-19. Sementara warga yang bersedia divaksin mencapai 54,9%. Hasil survei juga menunjukkan mayoritas warga atau 81,9% menerima vaksin jika telah dinyatakan halal.

Pada kelompok yang bersedia divaksin (54,9%), mayoritas tidak bersedia jika harus membayar (70%) dan sekitar 23,7% bersedia divaksin meski harus membayar. Temuan lain lewat survei ini yakni sebanyak 53,3% pun percaya jika vaksin efektif mencegah penularan Covid-19, dan sebanyak 49,9% sangat khawatir terhadap validitas informasi terkait vaksin Covid-19.

Survei itu dilakukan terhadap 1.200 responden pada 1-3 Februari 2021 dengan toleransi kesalahan kurang lebih sekitar 2,9%. Adapun profil demografi sampel antara lain laki-laki 50,1% dan perempuan 49,9%; pedesaan 50,5% dan perkotaan 49,5%; usia 26-40 tahun 37% dan 41-55 tahun 25,4%; Islam 87,8% dan lainnya 12,2%; serta etnis Jawa 41,8%, Sunda 15,2%, dan Batak 2,8%.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, akan mendorong kerja sama dengan tokoh agama untuk sosialisasi vaksinasi Covid-19 di Jabar. “Saya akan tingkatkan peran-peran ulama untuk memberikan fatwa-fatwa penguatan terhadap vaksin,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil dalam webinar “Rilis Survei Nasional: Siapa Enggan Divaksin? Tantangan dan Problem Vaksinasi Covid-19”, Minggu (21/02/2021).

Kang Emil pun berharap, temuan itu bisa membantu Satuan Tugas Penanganan Covud-19 Provinsi Jabar untuk membuat komunikasi publik yang baik terkait vaksinasi. “Urusan vaksin PR kita masih banyak. Jadi Jabar akan menggunakan data (survei) ini. Nanti saya akan analisa ke tim saya untuk melakukan simulasi komunikasi publik. Berdasarkan temuan ini akan lebih efektif,” kata Kang Emil.

Ia melanjutkan, “Prinsip hidup saya sebagai pemimpin, Good Data Good Decision, Bad Data Bad Decision, No Data No Decision. Data penting sekali bagi saya dalam memutuskan sebuah keputusan,” ucapnya.

Sebagai informasi, vaksin Covid-19 sudah dinyatakan halal dan suci melalui fatwa MUI dan keamanannya telah dipastikan dengan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM. Jabar sendiri menargetkan 36,2 juta dari total 50 juta penduduk untuk divaksin agar memunculkan herd immunity atau kekebalan kelompok.

Menurut Kang Emil, tantangan Jabar adalah infrastruktur atau titik pemberian vaksin. Dengan jumlah penduduk yang tersebar di 27 kabupaten/kota dan 5.312 desa, Jabar hanya memiliki 1.094 puskesmas terlatih program vaksinasi.

“Saya sudah hitung ketidakcukupan infrastruktur yang menjadi ancaman. Oleh karena itu ada tiga (solusi) di Jabar yang saya usulkan, tapi belum dilaksanakan. Satu, disuntik di Puskesmas itu sangat terbatas, maka saya usulkan, kalau vaksin tersedia, Jabar akan memaksimalkan gedung olah raga, gedung bulu tangkis,dan lain-lain untuk memaksimalkan vaksinasi massal, seperti di Sabuga (Kota Bandung),” kata Kang Emil.

“Kedua, untuk menjangkau desa-desa di daerah terpencil tapi tingkat kasusnya tinggi, saya sudah minta ke Pak Presiden untuk menggunakan mobil. Jadi nanti ada mobil vaksin yang keliling desa-desa untuk melakukan vaksinasi,” tambahnya.

Ketiga, dia mengusulkan agar ada penyediaan vaksin mandiri secara berbayar alias tidak perlu menunggu panggilan jadwal pemberian vaksin gratis dari pemerintah pusat.

“Kalau herd immunity ini mau dicapai, semua metode manajemen penyuntikan vaksin harus secepatnya. Kalau ternyata vaksin mandiri ini mempercepat terjadinya herd immunity, saya sangat setuju. Yang penting adalah manajemen penyuntikan mandiri tidak mengganggu jadwal yang sudah diatur di puskesmas. Kalau mau mandiri, Anda harus bayar, karena Anda mengatur sendiri di tempat yang lebih nyaman sendiri. Tidak di Puskesmas dan sebagainya,” tutur Kang Emil.

Kang Emil juga menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan sekitar 11.000 vaksinator atau tenaga penyuntik vaksin. Jumlah tersebut akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan saat vaksinasi berlangsung. “Jumlah vaksinator di Jabar terus kita tingkatkan. Sekarang punya 11 ribu, kalau mau (vaksinasi) 8 bulan beres, (vaksinator) kami harus bertambah tiga kali lipat,” ucapnya.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id