Dengan mengangkat tema “Terobosan untuk Mengatasi Kesenjangan Antarwilayah di Seluruh Nusantara” dan bertujuan untuk mewadahi pemerintah Indonesia, akademisi, masyarakat sipil, mitra pembangunan dan masyarakat secara umum untuk mengumpulkan perspektif pembangunan lintas-disiplin, Indonesia Development Forum (IDF) telah menjadi wadah diskusi internasional tentang isu strategis dan agenda prioritas pembangunan Indonesia, sekaligus mencari solusi inovatif yang sesuai dengan konteks pembangunan di Indonesia.

Tema yang diusung sejalan dengan salah satu agenda Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo, yaitu ‘membangun Indonesia dari pinggiran’ dengan menguatkan sisi sosial, ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal dan kepulauan. Pasalnya, Pemerintah Indonesia menyadari dampak dari kesenjangan antarwilayah terhadap lintasan pertumbuhan Indonesia. Bukti yang jelas terlihat adalah perbandingan pertumbuhan di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, antara provinsi-provinsi di wilayah barat dan timur, serta pertumbuhan di perkotaan dan pedesaan.

“Kesenjangan antarwilayah merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multisektor. Dalam IDF tahun ini, perangkat pemerintah, para peneliti, pelaku bisnis, masyarakat umum, para pemuda dan para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor pembangunan dapat saling berinteraksi dalam dialog terbuka mengenai tantangan kesenjangan antarwilayah dan mencari solusi terbaik berbasis bukti untuk mengatasinya serta memetakan pendekatan-pendekatan baru dan inovatif,” ujar Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Selain antarwilayah, ketimpangan terjadi antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Keduanya memiliki kualitas pelayanan dasar yang tidak setara. Padahal, hal ini sangat krusial bagi produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial penduduk. Paradoks ini diprediksi akan makin lebar pada masa mendatang sehingga menyebabkan ketimpangan wilayah lebih besar.

Ketimpangan wilayah yang terus berlanjut pun akan memperlemah suatu daerah, akibat dari pengurasan sumber daya oleh daerah yang lebih maju serta berpindahnya penduduk usia produktif dari daerah tertinggal. Fenomena yang saat ini mengemuka di Indonesia, ketimpangan wilayah terjadi antarwilayah dan intrawilayah.

Untuk mengatasinya, strategi yang selama ini diimplementasikan mengarah pada pembangunan dengan karakteristik wilayah tertentu, yaitu pembangunan wilayah dengan potensi dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, dengan menitikberatkan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan perkotaan metropolitan. Lalu, pembangunan wilayah dengan skala ekonomi wilayah dan ekonomi lokal yang potensial, dengan menitikberatkan pada pembangunan pusat kegiatan wilayah atau lokal, kawasan perdesaan, dan kota-kota sedang. Lalu, pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang tertinggal, yang menitikberatkan pada pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah kepulauan, dan kawasan timur Indonesia.

Strategi tersebut dijalankan untuk mengatasi berbagai isu utama pembangunan yang menimbulkan ketimpangan wilayah di Indonesia, yang meliputi konektivitas dan aksesibilitas yang tidak merata; pelayanan dasar yang tidak merata; pemanfaatan sumber daya alam (SDA) lokal dalam pembangunan yang tidak optimal, yang juga dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik wilayah; tidak optimalnya pembangunan wilayah dengan keragaman kultur dan sosial budaya masyarakat; kebijakan afirmasi dan pendanaan pembangunan yang kurang merata; persebaran pusat-pusat pertumbuhan yang tidak merata.

Rekomendasi pembangunan yang dihasilkan IDF 2018 akan dikembangkan menjadi perencanaan matang yang dapat diimplementasikan secara langsung oleh para pembuat kebijakan. Rekomendasi tersebut juga menjadi masukan penting bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Ide-ide dan inovasi yang diajukan dalam IDF 2018 diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan solusi kebijakan berbasis bukti untuk menanggulangi permasalahan kesenjangan antarwilayah.

“Kami yakin IDF 2018 dapat menginspirasi lahirnya inisiatif-inisiatif baru untuk membantu mengatasi kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Australia berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya tersebut dengan terus berkolaborasi bersama mitra-mitra kami di Indonesia dan lingkup internasional,” ujar Gary Quinlan, Duta Besar Australia untuk Indonesia.

Sejauh ini, 356.9 juta AUD diperkirakan telah diberikan oleh Pemerintah Australia melalui anggaran Official Development Assistance (ODA) ke Indonesia. Lebih dari 60% anggaran ODA Australia untuk Indonesia diinvestasikan untuk Pendidikan. Selain itu, untuk menjaga efektvitas pemerintahan Indonesia, pemerintah Australia bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mendirikan Knowledge Sector Initiative (KSI) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga Indonesia melalui riset, analisis, dan bukti yang menjadi dasar pembuatan kebijakan publik.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id