Isu perubahan skema liquified petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) oleh pemerintah hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Upaya yang ingin dicapai dari perubahan skema tersebut tidak hanya diharapkan mencapai sasaran yang dituju, tetapi juga pada penyelesaian masalahnya dalam jangka pendek maupun panjang.

Melalui forum diskusi “Perubahan Skema Subsidi LPG 3 Kg dan Peluang Memaksimalkan Bauran Energi”, mencari kunci keberhasilan upaya tersebut. Forum ini diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung bagi pemerintah serta pihak terkait, pada upayanya yang efektif dan tepat sasaran.

“Kenapa subsidi membengkak? Ya karena subsidi salah sasaran, dan impornya juga membengkak,” jelas Fahmi Radhi, Pengamat Ekonomi Energi dari UGM di Jakarta (30/01/2020). Dia menerangkan pembengkakan yang terjadi dipengaruhi dua faktor, yakni sasaran pasar dan impor. Bentuk sistem terbuka, membuat subsidi LPG 3 kg dapat dijangkau masyarakat yang luas, dan memperkecil kemungkinan subsidi tersebut sampai pada sasaran yang dituju.

Dampak dari permintaan (demand) subsidi tersebut, berpengaruh pada pemenuhan permintaan melalui cara mengimpor. Ia melihat kedua faktor tersebut perlu diupayakan terlebih dahulu, sehingga dapat tercapai upaya dalam jangka pendek.

“Memang dari sisi pemenuhan kebutuhan (supply), 75% kita masih mengimpor. Sisanya yang berjumlah kurang lebih 1,95 juta MT kita hasilkan dari kilang,” kata Alimuddin Baso, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas.

Pemenuhan kebutuhan dan permintaan LPG tahun 2019 memang berpengaruh besar melalui pemenuhan impornya. Hasil keseluruhan LPG yang terakumulasi, memang paling banyak dialokasikan pada pemenuhan subsidi LPG 3 kg, yakni sebesar 88,38%. Sedangkan pemenuhan Non Subsidi untuk kebutuhan industri, restoran, dan transportasi sebesar 11,62%.

Meskipun demikian, ia dapat memastikan masyarakat yang menjadi sasaran subsidi LPG 3 kg tersebut, akan tetap mendapatkan haknya. Ia menambahkan, saat ini skema terbaik mengenai penyaluran subsidi masih terus dikaji oleh pemerintah.

Melihat rencana kajian pemerintah, Fahmi berharap agar hasil kajian tersebut dapat menjadi upaya dalam jangka panjang. Ia menyarankan pemerintah perlu mencari solusi subtitusi LPG yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misalnya untuk jaringan gas (jargas) ke rumah tangga, di mana pemerintah daerah berkontribusi pada pembangunan infrastruktur. “Cost per unit jargas lebih murah dibandingkan dengan LPG 3 kg, tapi memang sebelumnya diperlukan investasi,” tambah Fahmi.

Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Warnika, juga memberikan pendapatnya bagi pemerintah. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu melakukan perhitungan yang jelas terkait dengan dampak pengurangan subsidi. Sehingga kajian-kajian yang telah dilaksanakan dapat menghasilkan perencanaan jangka panjang yang efektif dan tepat. “Kebijakan umumnya harus dikaji secara matang, dilakukan tes, pakai pilot project, dan pemerintah harus taat dengan undang-undang,” ujarnya.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id