Beberapa waktu lalu KADIN mengusulkan ‘Program Paket Stimulus Rp 1.600 Triliun’ atau diasumsikan 10% dari Product Domestic Brutto (PDB) dengan alasan semua sektor ekonomi terdampak pandemi Covid-19 yang masih terus menghantam dunia.

Anggota DPR Komisi XI dari fraksi Gerindra, Kamrussamad, mengatakan, usulan KADIN itu tidak didukung oleh data akurat. Jika KADIN ingin menggerakan sektor riil harusnya memiliki skema penyelamatan UMKM karena 129 juta tenaga kerja aktif mayoritas berada di sektor UMKM sekitar 96%, dan UMKM klaster pertama Yang terdampak dari pandemi COVID-19.

Apalagi jika stimulus tersebut diberikan ke sektor perbankan sebesar Rp600 triliun kemudian disalurkan ke dunia usaha, maka bisa dipastikan UMKM tidak akan menikmati, tapi korporasi besar yang akan mengambil manfaatnya. “Akibatbya, potensi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Bank Century akan bisa terulang kembali,” tegas Kamrussamad.

Mereka mendesak Bank Indonesia untuk melakukan printing money dan membeli Surat Utang Negara yang akan diterbitkan Pemerintah RI dengan menggunakan payung hukum Perppu No.1 tahun 2020. “Jadi, publik harus mengawasi secara ketat terhadap arah kebijakan ini demi kepentingan rakyat ke depan,” tegas Kamrussamad dari Komisi Keuangan dan Perbankan ini.

Menurutnya, Komisi XI DPR pasti akan mendukung dunia usaha sepanjang diprioritaskan sektor UMKM sehingga kita bisa menahan penambahan jumlah pengangguran di Tanah Air kita.

www.swa.co.id