Perusahaan Songsong Vaksinasi, Tetap Berdisiplin Prokes

Petugas membersihkan armada Taksi Bluebird di pangkalan. (Ilustrasi Foto : Blue Bird)

Pengemudi Bluebird Group (Bluebird, Silverbird, Goldenbird dan Bigbird) sebagai bagian penting pelayanan publik dengan tingkat mobilitas tinggi. Bluebird Group pun mengapresiasi langkah pemerintah yang menempatkan pengemudi taksi sebagai salah satu penerima dari program vaksinasi tahap kedua. Pengemudi taksi termasuk sebagai kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19 tahap kedua, yang fokus utama pemberian vaksin adalah kepada lapisan masyarakat dengan tingkat mobilitas yang tinggi.

Adrianto Djokosoetono, Direktur PT Blue Bird Tbk (BIRD), menyampaikan pihaknya selalu mendukung langkah pemerintah dalam mempercepat penanganan pandemi Covid-19. “Kami percaya bahwa langkah vaksinasi kepada pengemudi Bluebird Group ini tidak hanya akan memberikan keamanan dan kenyamanan tambahan bagi sisi pengemudi saja, namun kepada masyarakat luas yang selama ini telah menjadikan layanan Bluebird sebagai layanan transportasi yang diandalkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari,” ucap Adrianto seperti ditulis SWA online di Jakarta, Senin (22/2/2021).

Ia menuturkan pihaknya telah memberikan pendataan awal terkait dengan jumlah dari pengemudinya kepada instansi pemerintah terkait untuk mengikuti kegiatan vaksinasi bagi pengemudi sesuai dengan langkah yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, perusahaan juga telah menyampaikan data dari karyawan , termasuk petugas lapangan (dispatcher) yang turut serta langsung dalam membantu memastikan kendaraan dan pengemudi dalam keadaan siap beroperasi untuk melayani masyarakat.

Lebih lanjut, Adrianto menyampaikan harapannya di mana pengemudi yang telah mendapatkan vaksin dapat terlibat langsung di dalam komunikasi dan kampanye mengenai vaksinasi Covid-19. “Dengan hal tersebut, pengemudi Bluebird dapat menjadi salah satu ujung tombak dalam berbagi informasi serta pengalaman ketika mendapatkan vaksin, sehingga secara tidak langsung mampu berperan aktif dalam menyosialisasikan program vaksinasi pemerintah,” ucap Adrianto.

Sejak awal pandemi, Bluebird Group telah menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat guna mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini bertujuan guna memastikan keamanan  dan kenyamanan pengguna. Langkah perusahaan adalah rutin melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh armada serta melakukan pengecekan temperatur suhu terhadap pengemudi sebelum beroperasi. Seluruh armada B juga telah dilengkapi hand sanitizer serta dilakukan pengaturan tempat duduk dalam mobil untuk menjaga jarak aman.

Pengemudi juga diwajibkan memakai masker dan dipastikan kesehatannya lewat pemeriksaan kesehatan secara bergulir termasuk rapid test sebelum beroperasi. “Penerapan dari protokol kesehatan yang ketat untuk pengemudi dan juga armada merupakan langkah kami dalam menjadikan layanan Bluebird Group sebagai pilihan transportasi yang aman dan nyaman untuk publik saat mereka sedang bepergian. Langkah ini juga tidak terlepas dari komitmen mendukung upaya langkah pemerintah dalam mengatasi dan melakukan pemulihan pasca pandemi,” tutur Adrianto

Perihal vaksinasi mandiri, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap program ini segera bergulir untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) terhadap Covid-19 sesuai dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diproyeksikan tercapai dalam setahun mendatang. Presiden Jokowi dalam diskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi media Nasional di Istana Negara, Rabu 17 Februari 2021, menyatakan agar pelaksanaan vaksin mandiri memberikan manfaat optimal kepada masyarakat, saat ini pemerintah masih menggodok sejumlah regulasi. “Mudah-mudahan, akhir Februari atau selambat-lambatnya, awal Maret 2021, vaksinasi mandiri sudah bisa dilaksanakan,” ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan, pelaksanaan vaksinasi mandiri masih menunggu datangnya vaksin Sinopharm, Moderna, Pfizer dan Astra Zeneca. Saat vaksin itu datang, akan segera didistribusikan kepada perusahaan yang sudah memesan. Pengadaan vaksinasi, seperti disampaikkan Jokowi, hanya boleh dilakukan oleh PT Bio Farma. Kebijakan ini untuk mencegah pemalsuan vaksin.  “Vaksinasi mandiri dilaksanakan oleh rumah sakit yang tidak ditunjuk melakukan vaksinasi gratis. Perusahaan yang membeli vaksin gotong royong dari Bio Farma nantinya melakukan vaksinasi gratis kepada karyawan dan keluarganya,” imbuh Jokowi.

Bio Farma sebagai mitra Sinovac dalam pengadaan vaksin Covid-19, telah mendapatkan bahan baku vaksin (bulk vaccine) sejumlah 25 juta dosis dari target 140 juta dosis, dengan tambahan overfill sebesar 10%. Bio Farma akan melakukan proses produksi lebih lanjut dari bahan baku tersebut dan mengemasnya dengan nama Vaksin Covid-19. Ditargetkan pada Februari 2021, sebesar 7,5 juta dosis Vaksin Covid-19 didistribusikan untuk mendukung program nasional vaksinasi Covid-19 gratis tahap kedua.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Kadin, Rosan P. Roeslani, menjabarkan pada pekan lalu, sebanyak 5.200 perusahaan sudah mendaftar kepada Kadin Indonesia untuk mengikuti program vaksinasi mandiri perusahaan. Dalam pelaksanaan program vaksinasi gotong-royong, kata Rosan, pekerja atau karyawan maupun keluarganya tidak akan dipungut biaya. Nantinya biaya akan ditanggung perusahaan. Vaksinasi gotong royong, lanjut Rosan, tidak dipungut biaya untuk karyawan

Rosan berpendapat peran dunia usaha di program vaksinasi mandiri diharapkan mendukung suksesnya pelaksanaan vaksinasi nasional untuk membangun herd immunity lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan rasa aman dan keyakinan kembali beraktivitas dan menggerakkan dunia usaha. Pelaksanaan vaksinasi mandiri menunggu regulasi yang rencananya akan diterbitkan oleh pemerintah, diantaranya regulasi Kementerian Kesehatan terkait importasi vaksin.

Pemerintah memulai program vaksinasi tahap kedua yang ditandai dengan vaksinasi untuk para pedagang di pasar Tanah Abang, Jakarta pada pertengahan pekan lalu. Total sasaran mencapai 38.513 446 orang yang ditargetkan selesai pada Mei tahun 2021 mendatang. Sasaran penerima vaksin tahap 2 diperuntukkan bagi warga lanjut usia (lansia), tenaga pendidik, tokoh agama, aparat sipil negara, tenaga keamanan, pelaku pariwisata, pekerja sektor transportasi publik, atlit, wartawan serta pekerja media.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menegaskan bahwa untuk ketersediaan  vaksin tahap 2 akan tercukupi. Karena Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) telah menerbitkan izin darurat vaksin atau Emergency Use of Authorization untuk vaksin yang diproduksi Bio Farma.  "EUA yang diterbitkan Badan POM ini merupakan upaya untuk memastikan aspek keamanan, mutu dan khasiat dari vaksin, sekaligus upaya mengakselerasi program vaksinasi tahap kedua," Wiku memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis, 18 Februari 2021.

Untuk mencukupi kebutuhan vaksin, pemerintah saat ini sedang bekerja keras menyediakan vaksin dengan jumlah sesuai kebutuhan. Hal ini sebagai komitmen pemerintah melindungi masyarakat dan upaya mempercepat terbentuknya kekebalan komunitas atau herd immunity. Dan seperti diketahui juga, saat ini vaksin Sinovac hanyalah satu dari berbagai vaksin yang sedang diusahakan pemerintah.

Sementara untuk program vaksinasi tahap 1 dengan sasaran tenaga kesehatan, hingga 17 Februari 2021 perkembangannya sudah mencapai total 1.149.939 tenaga kesehatan yang sudah menerima vaksin dari target 1,4 juta orang. Agar target sasaran tercapai, Wiku meminta para tenaga kesehatan yang belum menerima vaksin untuk turut serta berpartisipasi aktif. "Hal ini bertujuan ntuk meningkatkan perlindungan dan mencegah terjadinya penularan antara pasien dan tenaga kesehatan saat bertugas," pesan Wiku.

Arief Nasrudin, Direktur Utama PD Pasar Jaya, mengapresiasi program pemerintah yang sangat cepat membaca agar ekonomi kita pulih. “Minat pedagang muncul luar biasa menjelang satu hari sebelum pelaksanaan vaksinasi di Tanah Abang. Sehingga target hari pertama mencapai 1.400 pedagang yang sudah divaksin, dan hari kedua juga 1.400 pedagang, jadi kini total sudah 2.800 pedagang yang sudah divaksinasi,” terangnya dalam acara Dialog Produktif yang diselenggarakan KPCPEN bertajuk “Transaksi Jalan, Prokes Tetap Diutamakan” yang ditayangkan di kanal YouTube pada Jumat lalu.

Arief menerangkan angka sebelum sensus memang diperkirakan ada 50.000 pedagang, tapi setelah disensus kurang lebih angkanya 30.000 – 40.000, mudah-mudahan angkanya bisa lebih dari itu. “Kita memang canangkan untuk vaksinasi di angka kurang lebih 53.000,” terangnya.

Tidak berhenti di Tanah Abang, PD Pasar Jaya akan bergerak cepat melakukan vaksinasi ke pasar-pasar lainnya, “Kita sudah rencanakan dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan untuk memvaksinasi di Jakarta Pusat, Timur, Barat, Utara dan Selatan sampai masuk ke pasar besar dan pasar kecil. Saat ini kami sedang mensensus semua pedagang by name by address sehingga tidak salah dalam pelaksanaannya nanti,” ujarnya.

Pertahankan Disiplin Prokes

Manfaat vaksinasi ini diyakini Arief mampu menciptakan kepercayaan bagi pelaku ekonomi, “Saat vaksinasi dilakukan di seluruh pasar, harapannya adalah ekonomi mulai bergeliat juga, sehingga pemerintah bisa mengakselerasi vaksinasi ke sektor lain agar pertumbuhan ekonominya mulai membaik,” sebutnya.

dr. Falla Adinda, dokter dan tim penanganan Covid-19, menambahkan langkah pemerintah untuk memvaksinasi pedagang pasar di tahap kedua ini menurut saya langkah yang sudah tepat, karena dianggap paling berisiko. Setelah pedagang pasar, sektor yang berisiko lainnya adalah sektor perhotelan dan restoran, lalu petugas pelayanan publik, artinya Indonesia punya prioritas tersendiri, tinggal bagaimana masyarakat tetap menjaga keinginan mereka untuk divaksin dan menjalankan protokol kesehatan.

Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga menanggapi positif langkah Kementerian Kesehatan untuk memasukkan sektor pariwisata sebagai penerima vaksin Covid-19 tahap kedua. Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal PHRI pada kesempatan yang sama juga menyampaikan, “Ada 121.485 tenaga kerja yang akan menerima vaksin tahap kedua nantinya dari 1.549 perusahaan yang ada di seluruh Indonesia. Data tersebut diperoleh setelah adanya penyesuaian dengan Kemenkes,” terangnya.

Sebagai tanggapan dari program ini, Maulana Yusran menyampaikan apresiasinya kepadaa pemerintah karena usulan PHRI terealisasikan untuk vaksinasi di sektor pariwisata khususnya tenaga kerja perhotelan dan restoran. “Respon pekerja beragam, tapi sebagian besar antusias sehingga saat mengumpulkan data, kami sedikit kewalahan,” terangnya.

Falla menjelaskan protokol kesehatan itu dibuat agar masyarakat tetap menjalankan aktivitas tanpa tetap aman terinfeksi dan timbal baliknya ekonomi bisa berjalan. “Sehingga pelaku usaha hotel dan restoran bisa menerapkan kampanye lingkungan yang sehat aman, sehingga masyarakat merasa aman ketika berkunjung,” ungkap Falla.

Terkait vaksinasi dan menjalankan prokes, Falla  menyampaikan angka efikasi (kemanjuran) vaksin Sinovac yang dikeluarkan Badan POM menunjukkan 65,5%, angka ini cukup baik, tetapi ada kemungkinan kecil kita bisa terinfeksi namun dengan gejala ringan. “Itulah kenapa kita dihimbau setelah vaksinasi harus tetap menjalankan protokol kesehatan,” jelasnya.

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)