Siapkan Sistem Satu Data, Erick Thohir Jamin Kerahasiaan Data Penerima Vaksinasi Covid-19

Saat ini pemerintah tengah berusaha untuk menahan laju penularan Covid-19, salah satunya dengan mendatangkan vaksin. Erick Thohir, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan, pemerintah akan menggunakan sistem data terpusat dalam melakukan vaksinasi tersebut.

Ia pun menjamin, data yang digunakan sebagai dasar vaksinasi ialah milik pemerintah dan tidak ada campur tangan pihak lain. Oleh karena itu pemerintah mempersiapkan program vaksinasi ini dengan sebaik-baiknya.

"Kami dari BUMN, PT Telkom Indonesia maupun PT Bio Farma hanya sebagai agregator untuk menjaga agar data ini bisa terekam dengan baik, jadi bukan milik kita. Ini milik pemerintah," ujarnya dalam webinar dengan tema “Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19” yang diselenggarakan KPCPEN, (24/11/2020).

Data-data tersebut akan dijamin kerahasiaannya. Sebab, menurutnya, data pribadi tidak bisa dijadikan domain publik atau dimiliki perusahaan tertentu, termasuk BUMN. "Karena memang yang namanya data-data pribadi itu tidak bisa menjadi domain publik atau milik sebuah perusahaan. Oleh karena itu, kerahasiaannya sudah kita jaga sejak awal," tegas Erick.

Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 akan berjalan transparan karena sejak awal pemerintah terus melakukan sosialisasi dan juga pertemuan-pertemuan dengan para pakar seperti, ITAGI dan IDI.

"Semua kita libatkan, karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan Covid-19 yaitu penyelamatan terhadap manusia. Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data," jelas dia.

Terdapat lima tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin Covid-19. Pertama mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data. Kedua, menyaring data individu penerima vaksin prioritas. Ketiga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri. Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Kelima, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.

Dalam kesempatan yang sama, Soleh Ayubi Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) menyatakan, proses dari ujung ke ujung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini bukan perkara mudah. Karena pihaknya pertama kali melakukan hajatan sebesar ini terutama di bidang pelayanan kesehatan.

"Proses ini akan melibatkan banyak pihak, apalagi melihat alur waktu dan jumlah yang akan divaksinasi itu luar biasa besar. Tentunya semua proses ini akan mengikuti berbagai regulasi seperti, regulasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM), Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta dukungan aparat keamanan," paparnya.

Untuk itu, kata dia, pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini. Tujuan penggunaan teknologi ini adalah menghindari kesalahan serta mempercepat proses. “Proses-proses yang sebelumnya lama seperti, proses pendaftaran dan verifikasi, bisa dilakukan secara cepat. Dan yang terakhir kita berupaya menjaga kualitas, baik itu kualitas vaksinnya maupun kualitas pelayanannya," tambah Soleh.

Kini, seluruh data penerima vaksin Covid-19 prioritas sedang dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian antar kementerian dan lembaga terkait. “Kita sedang mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, dan Polri," jelas Fajrin Rasyid, Direktur Digital Bisnis PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sistem ini nanti akan bisa memberikan data baik untuk program vaksin Covid-19 pemerintah maupun program mandiri. Apabila sudah terdaftar dalam satu sistem, nanti tidak bisa terduplikasi atau terdaftar dalam sistem lainnya,l sehingga mengurangi kemungkinan duplikasi dan memberikan vaksin lebih tepat sasaran.

Sistem satu data ini telah disimulasikan sebanyak dua kali di tempat terpisah. Simulasi pertama dilakasanakan di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu (18/11) dan dihadiri Presiden Joko Widodo. Simulasi kedua dilakukan di Puskesmas Cikarang, Bekasi pada Kamis (19/11) dan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Presiden menyampaikan secara umum sistem ini sudah berjalan baik. Tentu ada satu dua masukan sehingga terus kita kembangkan," tambah Fajrin.

Sementara itu Bio Farma dan anak perusahaannya mendapat mandat untuk melakukan pengadaan, pengemasan, dan pendistribusian vaksin Covid-19. Bio Farma ditugaskan melakukan distribusi sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi, dan mungkin juga akan dilibatkan ke dalam proses yang lain. Berkaitan dengan vaksin mandiri, tujuh BUMN Farmasi nantinya juga akan membuka layanan vaksinasi.

“Momentum ini sendiri menjadi lompatan bagi industri layanan kesehatan kita. Proses manual dalam industri layanan kesehatan kita, bisa kita otomatisasikan. Ini akan menciptakan ekosistem layanan Kesehatan digital nasional yang tentu di bawah regulasi Kemenkes dan BPOM. Harapannya kita ingin pasien menjadi pusatnya nanti sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup yang berfokus pada pasien," tutur Soleh.

Pemerintah telah menyiapkan dua skema vaksinasi yaitu, skema vaksinasi bantuan pemerintah untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, Aparat Hukum, dan Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran. Kedua adalah skema vaksinasi mandiri, yaitu vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh masyarakat secara perorangan.

“Kontribusi masyarakat yang mengikuti vaksinasi mandiri ini tidak kalah pentingnya, karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih sudah seyogyanya membantu pemerintah dalam membayar vaksin," kata Erick.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)