Pemerintah Harus Atur Harga Batu Bara untuk Kelistrikan

Pemerintah harus mengeluarkan ‎kebijakan harga batu bara khusus untuk sektor kelistrikan, sebelum komponen harga batu bara masuk ke formula pembentukan tarif listrik.

Tujuannya untuk meredam kenaikan tarif listrik yang dibebankan kepada masyarakat. Saran ini mengacu pada tingginya harga batu bara sekarang yang mencapai US$100 per metrik ton. Ini tidak terlepas dari harga batu bara mengikuti harga pasar dunia yang naik signifikan. Kondisi tersebut tentu memberatkan PLN karena lebih dari 50 persen listrik yang dihasilkan berasal dari PLTU.

Pemanfaatan batubara di sejumlah negara di dunia, menjadikan para penambang batu bara juga tergiur mengekspor. Itu sebabnya pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri (Domestic Market Obligation) tahun 2018, menjadi 25 persen dari rencana produksi dalam negeri.

“Berdasar ketentuan tersebut, maka kewajiban DMO tahun ini berpotensi naik menjadi 121 juta ton. Kementerian ESDM menyatakan, batas atas produksi tahun ini adalah 485 juta ton, “ ujar Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono dalam diskusi energi interaktif bertema, ”Proyek 35 Ribu MW, DMO Batubara & Harga Listrik,” di Jakarta, pekan ini.

Kendati setiap tahun DMO belum mencapai target, namun ketentuan DMO ini harus didukung untuk kepentingan yang lebih besar di dalam negeri. Seperti tahun 2017, penyerapan DMO di dalam negeri adalah 97 juta ton, artinya masih lebih rendah dari kewajiban seharusnya DMO tahun 2017 yaitu 121 juta ton.

Tahun 2018, Kementerian ESDM menetapkan DMO mendekati 121 juta ton, atau paling tidak dapat mencapai 114 juta ton. Ini didasari pada mulai beroperasinya sejumlah PLTU dan terjadinya peningkatan kebutuhan sejumlah industri yang menggunakan batu bara di dalam negeri.

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)