Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya masih sering menemui daerah rawan bencana masih digunakan untuk tempat membuat bangunan. Bahkan Izin Mendirikan Bangunannya (IMB) masih bisa dikeluarkan, padahal itu merupakan sesuatu yang keliru. Hal ini diungkapkan Jokowi saat pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2023, Kamis (02/03/2023) di Jakarta.

Jokowi mengingatkan bahwa frekuensi bencana alam Indonesia naik 81% dari tahun 2010 1.945 bencana 2022 melompat menjadi 3.544 pada 2022. Indonesia tidak hanya berurusan dengan banjir, gunung berapi meletus, dan tanah longsor, yang lebih sering adalah gempa bumi dan bencana alam maupun non alam lainnya.

“Oleh sebab itu, siaga dan waspada itu menjadi kunci. Baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pascabencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik,” kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan langsung via Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi menilai Pemerintah, BPBD atau BNPB saat terjadi bencana masih sering sibuk di tahap tanggap darurat. Padahal tahap prabencana jauh lebih penting. Langkah-langkah antisipasi harus menjadi prioritas. “Untuk apa? Untuk meminimalisasi korban maupun kerugian,” katanya.

Berkaitan dengan tata ruang dan konstruksi, Jokowi mengingatkan Dinas PU Daerah, Bappeda, harus menyiapkan kebijakan tata ruang dan konstruksi tahan gempa. Ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dan mitigasi bencana.

“Ini selalu berulang. Misalnya di Palu, ada satu desa atau satu kecamatan yang setiap 20 tahun, setiap 50 tahun selalu berulang gempa, tsunami, tanah merekah titiknya selalu sama, tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ. Keliru apa keliru? Sudah jelas-jelas (keliru). Begitu juga untuk tanah longsor. Tempat-tempat yang kita tahu itu tanahnya rawan tanah longsor, masih diberikan izin untuk mendirikan bangunan. Hati-hati mengenai ini,” kata Jokowi tegas.

Kemudian, untuk dinas-dinas yang berkaitan dengan izin agar dimulai mengarahkan masyarakat mendirikan bangunan yang tahan gempa. Menurut mantan Walikota Solo ini, Indonesia sudah punya peta gunung berapi dan wilayah yang sering terjadi gempa. “Mestinya mulai diwajibkan agar masyarakat yang mendirikan bangunan itu konstruksinya diarahkan, yaitu konstruksi-konstruksi yang anti gempa,” ucapnya.

Jokowi mencontohkan, korban meninggal akibat gempa di Turki sudah mencapai 51 ribu jiwa dan ribuan masih hilang. Gedung tinggi-tinggi hancur, karena konstruksi bangunan tidak menggunakan konstruksi yang anti gempa. “Tidak hanya bangunan yang bertingkat, tetapi bangunan yang tidak bertingkat pun harus diwajibkan dan mulai diarahkan menggunakan konstruksi yang anti gempa,” katanya.

Jokowi juga meminta daerah agar memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunan dan investasinya. Sehingga nanti menjadi jelas di mana tempat yang boleh dibangun, di mana tempat yang tidak boleh dibangun.

Jokowi mewanti-wanti agar pelaksanaan perencanaan tata ruang juga benar. Karena pelaksanaan menjadi kelemahan selama ini. Padahal, di daerah ada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang merencanakan arah pembangunan di daerah tetapi implementasi perencanaannya tidak diawasi dengan ketat.

“Jelas-jelas ada sungai yang setiap tahun banjir, di pinggirnya malah kemriyek bangunan-bangunan, berbondong-bondong malah orang mendirikan bangunan di situ dan dibiarkan. Ini yang saya sering lihat di lapangan. Bappeda itu ada, gunanya Bappeda itu kan perencanaan. Tapi kadang-kadang sudah ada perencanaannya, implementasi pelaksanaan di lapangan yang tidak diawasi, tidak dikontrol, tidak dimonitor. Kelemahan kita ada di situ,” ujarnya dengan nada geram.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id