Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan, terus meningkatkan akses hunian layak melalui sejumlah program pembangunan perumahan, utamanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami ingin masyarakat mendapatkan hunian layak dan berkualitas, terutama bagi perumahan dengan fasilitas bantuan pembiayaan dari Pemerintah. Masyarakat harus mendapatkan kualitas rumah sesuai haknya, dan pengembang tentunya juga harus memenuhi kewajibannya.” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Sejumlah program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan antara lain membangun rumah khusus, rumah susun, peningkatan kualitas rumah swadaya milik MBR yang belum memenuhi standar layak huni, serta penyaluran bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk rumah MBR. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Pemerintah bersama stakeholders bidang perumahan memastikan 70% rumah tangga di Indonesia menghuni rumah layak melalui penyediaan sekitar 11 juta unit rumah.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menambahkan, tahun 2022 Ditjen Perumahan mendapat alokasi anggaran Rp5,1 triliun. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut akan dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Adapun target pembangunan adalah 1.823 unit rumah khusus, 5.141 unit rumah susun, penanganan 87.500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik MBR, dan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk melayani 20.500 unit rumah milik MBR. Untuk memastikan hal tersebut, Iwan mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah, pengembang perumahan, perbankan, dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan hunian layak.

“Kami berharap tahun 2022 ini para pegawai bisa menerapkan serta menjaga spirit dan militansi Kementerian PUPR dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kami juga siap menggandeng seluruh mitra kerja bidang perumahan untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada agar masyarakat Indonesia bisa menempati rumah yang layak huni,” tutur Iwan.

Lebih lanjut, Iwan menerangkan, pihaknya akan tetap memperhatikan kualitas dan estetika bangunan perumahan yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan. “Hal itu diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Program Sejuta Rumah sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan bantuan perumahan yang berkualitas dan layak huni serta nyaman untuk ditempati,” ujar Iwan.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id