Komitmen Grup Lippo Sediakan Rumah Murah

Progam Sejuta Rumah dari pemerintah

Keterlibatan anak usaha Grup Lippo melalui PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) dalam pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa membantu dalam program sejuta rumah yang digagas pemerintah.

“Peran Lippo Cikarang dalam pembangunan rumah murah bermanfaat bagi masyarakat, meski margin di bisnis ini kecil, sehinga tidak menarik bagi lebih banyak pengembang,”kata pengamat properti, F. Rach Suherman di Jakarta, pekan ini.

Menurutnya, Lippo sebagai perusahaan properti dinilai tetap kuat dalam pengembangan bisnisnya, meksi digoyang dari kasus Meikarta. Apalagi, Lippo adalah pionir dalam memperoleh dana murah dalam pengembangan bisnis propetinya melalui REIT, sehingga leluasa melakukan ekspansi. Masalahnya, tekanan publik saat ini perlu dikelola dengan komunikasi pemasaran yang tidak biasa. “Mereka sedang mengalami musim gugur, tetapi ada musim lain yang akan mampu dilalui,”ujarnya.

Pengalaman Lippo dalam pengembangan kota mandiri, kata Rach, sudah tidak bisa diragukan lagi. Oleh karena itu, pembangunan kota mandiri tidak bisa mundur. Meski beberapa kompetitornya, seperti BSD tidak impresif menciptakan itu sejak dicanangkan pertama kali di tahun 1980-an, tetapi enclave-enclave pemukiman, bisnis, pendidikan dan rekreasi telah mengurai gaya megapolitan menjadi cukup tersebar.

Kota mandiri adalah konsekuensi dari kemajuan kota-kota besar Indonesia.Untuk itu, harus didorong. Tetapi seyogyanya tidak mengorbankan lahan produktif. Caranya, pemerintah mendorong perizinan yang berpihak kepada membangun vertikal melalui KLB yang besar (10-17), KDB yang terukur (40-50%) dan parameter yang lebih progresif untuk optimalisasi lahan.

Tahun ini, lanjut Rach, bisnis properti akan terjadi rebound pasca pilpres April 2019. Namun demikian, tidak akan panjang karena tahun 2021 cenderung mengalami tekanan lagi karena banyak faktor mulai dari suku bunga hingga deregulasi perizinan yang mandeg. Selain itu, tahun 2019 -2021 akan ditandai dengan jenis-jenis properti yang uptrend (lowrise apartment, permintaan 3-4 kamar, logistic park/gudang mini dan co-working space/virtual office diluar CBD), dan downtrend (townhouse di Jabodetabek, kondotel, office grade C).

Selanjutnya, kaum milenial belum akan menikmati insentif pasar sehingga masih akan jadi penonton lagi. Daya beli yang masih rendah dan prioritas belanja yang belum ingin beli rumah, tidak akan membuat developer menyasar secara spesifik pangsa ini. Karena itu, Rach menilai pasar optimistis tumbuh tetapi tidak impresif atau pertumbuhannya melandai, seperti masa tahun 2010-2013 lalu.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR Yoseph Umarhadi, mengatakan, pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga swasta sebagai pengembang. Pasalnya, pembangunan rumah murah tidak hanya berbicara bisnis semata tetapi juga nilai tanggung jawab sosial perusahaan.”Rumah murah bagi MBR jadi tanggung jawab juga pengembang agar kesenjangan backlog perumahan bisa tekan,”ujarnya.

Yoseph menuturkan, pembangunan rumah murah merupakan amanat UU Tapera. Di dalam undang-undang tersebut ada semangat gotong royong untuk menghadirkan rumah menengah kelas bawah bagi semua pengembang.

Diakuinya, saat ini pembangunan rumah murah bagi MBR oleh pengembang masih minim. Hal ini dikarenakan lemahnya penegakan hukum karena pengembang lebih memilih membayar kompensasi dengan membayar uang ketimbang membangun rumah murah karena harga tanah yang mahal tiap tahunnya. Namun yang pasti, saat ini masih banyak pengembang besar yang belum menyasar pembangunan proyek rumah murah.

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)