Sektor keuangan di Indonesia masih didominasi perbankan. Inilah yang menjadi PR besar pemerintah dan stakeholder terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan kontribusi sektor keuanga nonbank dalam pembiayaan pembangunan. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, kebutuhan pembiayaan pembangunan hingga tahun 2019 mencapai Rp 7.100 triliun.

“Dari jumlah tersebut, hanya 16% yang bisa dibiayai lewat APBN. Sisanya dari masyarakat dan swasta. Kebutuhan pembiayaan pembangunan ini bisa tidak terpenuhi jika hanya mengandalkan dari perbankan,” katanya.

Sektor perbankan memang masih mendominasi. Itu terlihat dari jumlah aset sektor tersebut yang mencapai 80% dari total aset di industri keuangan. Sayang, kontribusi kredit terhadap Produk Domestik Bruto hanya sekitar 30-40%. Bandingkan dengan di Malaysia yang telah mencapai 124% dan Thailand (154%). Peran pasar modal dan industri keuangan nonbank, seperti asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan harus ditingkatkan untuk menutupi kekurangannya.

“Caranya dengan meningkatkan basis investor di dalam negeri. Mereka bisa membantu lewat pembelian obligasi swasta dan pemerintah (SUN). Saat ini, kontribusi pembiayaan dari pasar modal juga belum besar, baru 22%,” ujarnya.

Menurut Agus, sektor perbankan punya keterbatasan dalam membiayai pembangunan. Struktur dana mereka didominasi dana jangka pendek, yakni 1-3 bulan. Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga juga sudah sangat tinggi sekitar 90%. Inilah yang membuat ruang gerak perbankan tak lagi bebas untuk ikut membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Namun, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai perbankan belum optimal menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya sebagai kredit. Itu terlihat dari LDR mereka yang sudah tinggi, yakni 90%, namun rasio pinjaman terhadap Produk Domestik Bruto baru sekitar 30-40%. Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah masih banyak dana milik masyarakat Indonesia yang diparkir di luar negeri, terutama di negara tetangga, Singapura.

“Ada yang bilang, masalahnya (tarif) pajak (yang tinggi). Saya agak berat kalau harus mengikuti aturan pajak di Singapura. Indonesia wilayahnya no. 4 terbesar di dunia dan berbentuk kepulauan. Kita membutuhkan pajak dalam jumlah besar untuk pembangunan. Singapura penduduknya hanya 5 juta orang sedangkan penduduk Indonesia ada 250 juta,” katanya.

Ia menilai sistem perbankan di Tanah Air yang belum cukup bagus untuk bisa menahan dana milik masyarakat. Apalagi akses ke sektor keuangan masih belum optimal. Sekitar separuh masyarakat Indonesia belum bisa mengakses layanan perbankan dan sektor keuangan nonbank. Dengan modal yang kuat, perbankan bisa menjaga kepercayaan nasabahnya karena mampu menunjukkan kinerja baik.

“Indonesia harus memiliki industri perbankan dengan modal yang kuat. Ini adalah faktor penting dalam membangun Arsitektur Sistem Keuangan dan Perbankan Nasional yang tangguh. Dari sana akan muncul perasaan safety dan trust. Itu kuncinya,” ujarnya.