Management Strategy

Kepastian Hukum, Kunci Pembangunan Ekonomi di Daerah

Kepastian Hukum, Kunci Pembangunan Ekonomi di Daerah

Banyak jalan menuju Roma. Tapi, hanya satu masalah besar dalam pembangunan ekonomi di daerah, yakni kepastian hukum. Inilah yang menjadi sorotan utama pengamat ekonomi Aviliani.

Majalah SWA baru saja merilis hasil survei, 15 kota terbaik di Indonesia untuk berbisnis. Kota Denpasar dan Bandung berada di dua tempat teratas. Disusul, trio Kabupaten Karawang, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tangerang di lima teratas.

Selanjutnya, ada Kota Semarang, Kota Balikpapan, Kota Manado, Kota Tangerang, Kota Banjarmasin, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Medan, Kota Yogyakarta, dan terakhir, Kota Batam.

“Di mana banyak penduduk, biasanya pertumbuhan ekonominya jauh lebih baik. Sehingga, bagi pengusaha untuk investasi pun akan mendekati ekonomi yang bagus, itu sudah otomatis,” kata dia.

20120201Aviliani-161209

Dalam daftar tersebut, ada Kota Tangerang karena berhasil membangun Kota Mandiri, yang berisikan tak hanya komplek perumahan, tapi juga pertokoan, perusahaan, dan pabrik. Sehingga, menggerakkan perekonomian di daerah tersebut.

“Tapi, kalau dilihat, rata-rata daerah yang memiliki potensi tinggi namun jumlah penduduknya sedikit, cenderung tidak diminati investor. Kecuali, jika terkait dengan tambang. Itu lain lagi karena mereka tidak menjual barang langsung di sana,” kata dia.

Selain jumlah penduduk yang banyak, lanjut dia, investor biasanya melihat iklim ekonomi di daerah yang dituju. Ekonomi sulit berkembang di daerah yang iklim usahanya buruk.

“Jadi, dari sisi pemerintah daerahnya sendiri mendukung atau tidak. Jika pemdanya tidak mendukung, ya investor tak akan memilih tempat itu karena dianggap akan mengganggu aktivitas usahanya,” katanya.

Avi mencontohkan banyaknya aksi demo di Makassar juga menjadi salah satu perhatian utama para pebisnis. Keberadaan pasar yang jauh dari pusat produksi juga akan menjadi masalah karena akan meningkatkan biaya operasional.

Kemudian, yang paling utama adalah kepastian hukum. Kalau hukumnya tidak jelas, pemilik modal akan berpikir ratusan kali untuk menanamkan investasinya. Seperti di Jawa Timur, kepala daerahnya memberi jaminan.

“Jika ada masalah, langsung menghubungi Gubernur. Nanti Gubernur yang pasang badan dan turun tangan langsung menyelesaikan masalah. Akhirnya, di sana pertumbuhan ekonominya luar biasa tinggi,” ujar dia.

Nah, kepala daerah model seperti ini yang banyak dibutuhkan untuk memajukan perekonomian di daerah. Masalah terbesar di daerah adalah pembebasan lahan. Saat ini, investasi di daerah cenderung lambat karena tidak adanya kepastian soal pembebasan lahan.

“Selanjutnya, terkait dengan peraturan daerah. Bukan hanya pemda, tapi juga pusat yang sering berubah-rubah. Investor ingin peraturan itu jelas, konsisten, agar mereka bisa mengukur kapan investasi mereka akan balik,” ujarnya. (Reportase: Raden Dibi Irnawan)


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved