Jepang Mundur Ikut Kereta Cepat, Darmin: Saya Tak Bisa Jawab
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, belum dapat memberikan kepastian Jepang akan berpartisipasi dalam proyek kereta cepat dengan skema business to businees. Sementara Cina sudah menyatakan kesanggupannya.
“Saya tidak bisa jawab itu,” kata mantan Gubernur Bank Indonesia itu usai menerima kunjungan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Tanizaki Yasuaki, di kantornya, Jakarta, Selasa, 23 September 2015.
Dalam sejam pertemuan dengan Tanizaki, Darmin menjelaskan, pemerintah melaksanakan proyek kereta cepat yang pembiayaannya tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. tidak dispesifikasi kecepatannya. “Yang penting cepat,” ujar Darmin.
Penjelasan tersebut, menurut Darmin, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara Indonesia dan Jepang. Jika proyek kereta cepat sudah direalisasikan, diharapkan tidak ada pertanyaan muncul dari Jepang. “Loh, kok, kami tidak dibilangin,” kata Darmin.
Di pertemuan tertutup itu, Darmin mengatakan, Tanizaki mengajukan banyak pertanyaan, terutama mengenai kecepatan kereta. Untuk ketentuan teknis, dia meneruskan, kerangka acuan dibuat Kementerian Badan Usaha Milik Negara. “Karena itu sudah urusan BUMN,” kata dia.
Menteri Perencanaan Pembangunana Nasional Sofyan Djalil mengatakan Jepang tidak akan maju membuat proyek kereta cepat. Sebab, skema yang tawarkan pemerintah Indonesia tak sesuai dengan keinginan Jepang.
Karena itulah, Sofyan yakin Jepang akan mundur dari proyek kereta cepat. Pemerintah, katanya, sudah berkomitmen takkan memberi jaminan sepersen pun dalam proyek ini.
Pekan lalu, dalam kunjungannya ke Beijing, Cina, Menteri BUMN Rini Soemarno menyampaikan kesanggupan Cina menjalankan proyek kereta cepat dengan skema business to businees. “Mereka bahkan setuju untuk ikut membangun stasiun-nya, disertai alih teknologi,” ujarnya.
Terkait alih teknologi, Rini menjelaskan, Cina sepakat memberikan pelatihan kepada Indonesia. Dengan cara mengirim ahli mereka ke Indonesia. “Atau kita mengirimkan tenaga ahli kita untuk belajar di Cina,” kata mantan Menteri Perdagangan itu.