Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengatakan penerapan kemudahan berusaha atau ease of doing business akan difokuskan di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surabaya. Menurut dia, kedua daerah tersebut akan dijadikan pilot project bagi kemudahan berusaha yang saat ini tengah dicanangkan pemerintah.

Suasana di Pusat Kawasan Bisnis Jakarta

“Kami mulai dari DKI Jakarta dan Surabaya. Kalau kami sudah tahu polanya kan tinggal diduplikasi ke daerah lain. Dengan begitu, kami bisa identifikasi, untuk provinsi begini, untuk daerah tingkat II begini,” kata Franky di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Senin, 11 April 2016.

Hingga kini, untuk memperbaiki kemudahan berusaha para pelaku usaha, terdapat 29 dari 40 peraturan yang sudah disesuaikan. Dengan deregulasi itu, Franky berharap partisipasi pelaku usaha dalam negeri bagi perekonomian nasional meningkat. Selain itu, Franky berharap deregulasi tersebut dapat meningkatkan ekspor serta lapangan kerja bagi masyarakat.

Namun, menurut Franky, masih terdapat pekerjaan rumah bagi pemerintah terkait dengan implementasi dari deregulasi kemudahan berusaha ini. Sosialiasi di berbagai daerah perlu dilakukan agar para pelaku usaha semakin paham dan bisa mendapat manfaat langsung dari kebijakan tersebut.

Perbaikan kemudahan berusaha ini pun, kata Franky, diharapkan bisa mendongkrag peringkat ease of doing business Indonesia dari ranking 109 pada 2015 menjadi ranking 40 pada tahun ini. “Saya optimistis bisa mencapai target yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut,” tutur Franky.

Dalam perbaikan kemudahan berusaha ini, terdapat sepuluh indikator yang menjadi fokus pemerintah, yakni starting a business, dealing with construction permit, registering property, paying taxes, getting credit, enforcing contract, getting electricity, trading across border, resolving insolvency, dan protecting minority investors.

Tempo.co