Indonesia dipandang perlu untuk menanggulangi kendala infrastruktur guna memastikan bahwa ekonomi dapat tumbuh pada potensinya yaitu sekitar 8 persen per tahun, menurut laporan khusus diterbitkan oleh Global Research Standard Chartered. Pembangunan infrastruktur juga akan memegang peranan penting bagi Indonesia untuk dapat mengatasi laju inflasi, seiring dengan usaha Indonesia untuk menurunkan tingkat kenaikan harga menjadi level yang sama dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Dalam dekade terakhir, pembangunan infrastruktur bergerak lambat dan sangat bergantung pada anggaran belanja pemerintah. Namun demikian, pemerintah belum mampu mengalokasikan dana yang dibutuhkan, sementara partisipasi dari investor swasta masih jauh dari yang diharapkan.

Laporan ini mengeksplorasi kondisi infrastruktur di Indonesia, dengan memfokuskan pada angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara, dan infrastruktur pembangkit tenaga listrik. Infrakstruktur transportasi darat (yang terdiri dari sarana jalan, jalan bebas hambatan, rel kereta api dan jembatan) masih terkonsentrasi di pulau Jawa, dimana merupakan 59 persen dari total populasi negara serta menempati sekitar 7 persen dari luas daratan Indonesia namun menyumbang sekitar 58 persen dari jumlah GDP Indonesia.

Sebagai hasil dari ketimpangan distribusi sistem angkutan darat nasional tersebut, pembangunan pulau-pulau di luar Jawa yang kaya akan sumber daya alam, masih jauh di bawah potensi. Jika dibandingkan dengan 5 negara-negara ASEAN lainnya, bandara utama dan pelabuhan Indonesia sudah ketinggalan jaman dan dalam beberapa kasus terlalu penuh sesak, dimana hal tersebut menempatkan Indonesia dalam posisi yang kurang kompetitif di dunia perdagangan internasional.

“Dalam laporan ini, kami menjadikan skenario ekonomi Indonesia untuk menilai dampak pembangunan infrastruktur di sektor transportasi dan listrik. Berdasarkan skenario terbaik kita, perekonomian Indonesia akan tumbuh dalam kisaran 7,1 persen – 7,6 persen selama periode tahun 2011-2014 — jika tingkat partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur mencapai 50 persen dari apa yang dibutuhkan dan pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk membangun infrastruktur transportasi sebesar 20 persen per tahun,” ujar Tai Hui, Regional Head of Research, South East Asia, Standard Chartered Bank.

“Untuk membantu membiayai kebutuhan infrastruktur negara, Pemerintah Indonesia kini tengah mempersiapkan penerbitan obligasi infrastruktur untuk tahun depan,” tambah Hui. Salah satu obligasi infrastruktur pertama yang dijadwalkan akan terbit sekitar tahun 2011-2012, adalah sukuk infrastruktur, yang akan dikeluarkan oleh Departemen Keuangan untuk membiayai proyek-proyek dalam anggaran nasional yang disetujui. Hui menandaskan pengenalan instrumen baru akan membantu memperdalam pasar obligasi Islam di Indonesia dan memberikan diversifikasi sumber pendanaan kementerian untuk anggaran nasional.