Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyaksikan langsung pengembangan Kawasan Transmigrasi yang diciptakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Adapun salah satu dari 13 Kawasan Transmigrasi (KTM) yang dikunjungi adalah KTM Mesuji, Lampung. Ini menjadi perhatian Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) untuk dikembangkan sebagai lumbung beras Indonesia. Untuk itu, diluncurkan Program Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) Terintegrasi di Kawasan Transmigrasi.

Kemendesa PTT menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mewujudkan korporatisasi petani dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kerja sama ini sejalan dengan tujuan pengembangan kawasan transmigrasi, yakni menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan. Target tersebut diraih melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagai perwujudan implementasi Nawacita ke-3 “Membangun Indonesia dari Pinggiran”.

Kunjungan Presiden tersebut dilaksanakan di Area Rice Mill Plant (RMP), Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, (21/1/2018).

Di hadapan 3.000 petani, Presiden dalam pidatonya berpesan agar petani berkonsolidasi dalam kelompok besar agar dapat mengelola hasil pertanian dalam kapasitas besar. Langkah itu diperlukan agar daya saing petani menjadi lebih kuat.

“Kembangkan orientasi pasar. Jangan menjual hanya terpaku di satu provinsi, tetapi juga ke provinsi lain bahkan ekspor. Anak-anak mudanya bisa ikut membantu dengan menjual secara online agar dunia juga tahu produknya,” kata Presiden.

Saat ini, Kemendesa PDTT mengelola 48 KTM yang 13 di antaranya sudah memiliki RMP dan RMU atau penggilingan padi. Lampung adalah tempat pertama kali dilaksanakan program transmigrasi di Indonesia pada tahun 1950 an, dimana sejak itu, Transmigrasi menjadi program utama dalam pemerataan penduduk dan percepatan pemerataan pembangunan.

Sementara itu, Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengatakan, KTM Mesuji dibangun sejak tahun 2007. Kini, telah menjadi kawasan transmigrasi yang berkembang dengan dilengkapi oleh berbagai fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Dukungan terhadap KTM ini ditunjukkan melalui pengalokasian anggaran pembangunannya dari APBN, APBD, swasta, Dana Desa, serta masyarakat secara kolaboratif. Khusus APBN, tidak kurang dari Rp 92,4 miliar telah dianggarkan untuk membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi ini. Sedangkan anggaran Kemendesa PDTT melaui Ditrektorat Jenderal PKTrans Tahun 2018 kurang lebih Rp 2 miliar.

Menurut Eko, KTM telah mampu memberikan kontribusi beras Indonesia sebanyak 766.000 ton per tahun. Implementasi kewirausahaan pertanian terintegrasi di KTM Mesuji didasari oleh pelaku industri pertanian di kawasan ini.

Dengan sawah seluas 41.354 hektar (ha) dan produksi 210.903 ton (dalam 1,5 masa tanam), dapat dihitung pendapatan petani dari on farm rata-rata sebesar Rp 2,9 juta per bulan. Itu lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Mesuji Rp 1,9 juta per bulan. Hal itu belum termasuk pendapatan dari pertanian komoditas lainnya yaitu Jagung dengan luas tanam 3.480,5 ha, karet dengan luas taman 27.853 ha, dan sawit dengan luas tanam 22.029 ha.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni, menjelaskan Program Kewirausahaan Pertanian Terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengintegrasikan seluruh sektor, mulai dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) hingga perbankan.

Integrasi dimulai sejak awal, yaitu pertama, dengan penataan data RDKK menjadi kartu tani yang di dalamnya sudah tersedia informasi petani untuk penyaluran subsidi pupuk, sehingga petani lebih nyaman dalam berproduksi.

Kedua, hasil panen kemudian dibeli oleh RMP yang dibiayai oleh bank. Sedangkan untuk proses pengeringan akan dilakukan oleh unit usaha BUM Desa.

Ketiga, penjualan hasil RMP dilakukan secara terintegrasi, baik secara offline melalui pasar reguler dan kerja sama dengan Pemda, juga secara online lewat Bumdes-Mall,com. Semua transaksi dilakukan secara non tunai melalui agen bank, sehingga dapat meminimalisasi adanya pungutan yang merugikan petani.

Baiquni menambahkan, BUM Desa memiliki peranan yang penting dalam program Kewirausahaan Pertanian Terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Saat ini, BNI telah mengembangkan 19 BUMDes di Mesuji yang telah memiliki aktifitas usaha. Setiap BUMDes ditingkatkan kapasitasnya agar dapat menjadi agen bank yang di BNI disebut Agen46. Status Agen46 tersebut memperkaya layanan BUMDes tersebut yang sebelumnya sudah menjadi agen pupuk/pengecer pupuk, sebagai pengelola pasar, listrik/air desa, hingga penyedia jasa transportasi.

Untuk memperkuat pertanian di Mesuji, BNI juga menggelontorkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR). Pada acara di Desa Wonosari ini, BNI memberikan 19 handtractor untuk digunakan petani di 19 BUMDes yang telah berstatus sebagai Agen46.

Pada kesempatan yang sama, BNI juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bagian terintegrasi dari dukungan korporasi pada pengembangan sektor pertanian di Mesuji dan sekitarnya.

Menteri Eko menambahkan, pada 2018 ini Dana Desa di Kabupaten Mesuji Rp 87,13 miliar yang akan disalurkan untuk 105 desa. “Saya berharap Dana Desa tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa termasuk digunakan untuk 4 Program Prioritas Pembangunan Desa yaitu : PRUKADES, Embung, BUM Desa, dan Sarana Olahraga Desa,” jelasnya.

www.swa.co.id