Pemprov DKI Targetkan Sistem ERP Beroperasi 2019
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, memastikan realisasi sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) akan diterapkan pada 2019. Pemprov DKI telah menerima proposal tender dan siap bekerja sama dengan Swedia dan Austria untuk mengurangi kemacetan di ibu kota.
Sandiaga hari ini bertemu dengan Duta Besar Austria untuk Indonesia, Helena Steinhausl dan Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Johanna Brismar Skoog yang membahas kerja sama strategis dan solusi transportasi urban berkelanjutan. “Investasi dua negara ini kita coba bidik untuk membantu meningkatkan investasi di DKI Jakarta mencapai target Rp 1.000 triliun sampai lima tahun ke depan,” ungkap Sandi di Balai Kota, Jakarta, (8/2/2018).
Sementara menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah, saat ini proyek ERP sedang dalam tahap lelang atau tender. “Pemenang tender akan diumumkan pada Oktober 2018. Tender yang kita lakukan adalah tender terbuka. Kami mengharapkan tender yang akan menang untuk mengimplementasikan ERP adalah yang terbaik di dunia,” kata Andri.
Setelah tender dimenangkan, pembangunan akan dilakukan dalam dua tahap yang memakan waktu 10 bulan hingga satu tahun. Tahap pertama pembangunan ERP di Jalan Jenderal Sudirman dari Bundaran Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI). Lalu dilanjutkan dari Bundaran HI sampai Jalan Merdeka Barat.
Namun, Andri mengatakan belum menentukan tarif untuk ERP. “Tarif direncanakan fluktuatif menyesuaikan volume kendaraan. Karena ERP ini tidak semata-mata mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi memberikan keseimbangan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan,” tambahnya.
Editor: Eva Martha Rahayu
www.swa.co.id