Salah satu proyek perumahan SPS Group

Jumlah pekerja di kawasan Bekasi, Cikarang dan Karawang merupakan pasar tersendiri bagi para pengembang. Sebab, mereka umumnya usia muda yang sebagian besar belum memiliki rumah tinggal. Menurut Rudy Prayitno, Sekretaris Jenderal KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), ada sekitar 240 ribu pekerja yang bekerja di Kabupaten Bekasi dengan gaji di atas Rp 3 juta.

Sebagai salah satu penggagas Program Rumah Pekerja, program ini merupakan yang pertama kali diadakan, khususnya bagi pekerja. yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Program ini memudahkan konsumen, salah satunya dengan uang muka hanya 1%. Jadi, dengan harga rumah Rp 148 juta, pekerja cukup membayar uang muka Rp 1,480 juta. “Kami menargetkan sekitar 5.000 unit rumah akan terserap pekerja hingga Desember 2018,” kata Rudy.

PT Sri Pertiwi Sejati (SPS Group) pun konsisten dalam mendukung Program Sejuta Rumah yang digulirkan Pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla. Hal ini diwujudkan dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk mensosialisasikan program rumah pekerja di kawasan Jababeka. Acara ini dihadiri oleh ratusan pekerja yang tergabung dalam beberapa asosiasi serikat pekerja di kawasan Bekasi, Cikarang dan Karawang. “Sosialisasi ini dilakukan agar para pekerja memahami adanya program fasilitas kepemilkan rumah untuk para anggota BPJS Ketenagakerjaan,” kata Asmat Amin, Direktur Pengelola SPS Group.

Bagi Pemerintah, untuk memperkecil angka backlog rumah bukanlah perkara mudah. Karenanya, seluruh elemen bangsa harus bahu-membahu membantu merealisasikan pembangunan Sejuta Rumah. “SPS Group hingga kini masih tetap komit membangun hunian terjangkau bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” kata Asmat Amin. Meskipun program sejuta rumah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. tapi angka itu masih jauh dari target yang diinginkan. Tahun 2015, capaian program satu juta rumah sebanyak 669.770 unit, di tahun 2016 sebanyak 805.169 unit dan‎ pada pada 2017 juga baru tercapai 904.758 unit. Untuk tahun ini, hingga 20 Agustus 2018 program satu juta rumah sudah mencapai 582.638 unit.

Diakui Asmat Amin, tingginya angka backlog rumah hingga saat ini dipicu oleh pasokan hunian bagi MBR yang minim, bahkan nyaris tidak bertambah. Untuk menekan angka backlog, setidaknya pemerintah harus mampu membangun 2,2 juta unit per tahun plus kebutuhan rumah yang bertambah secara reguler tiap tahun.

“Jadi, apabila ingin menyelesaikan persolan backlog rumah dalam lima tahun ke depan, maka Pemerintah harus mampu membangun sekitar 3 juta unit per tahun. Inilah yang harus di-create oleh pemerintah dengan cara merevisi harga rumah subsidi berdasarkan daya beli masyarakat di setiap kota, menawarkan insentif menarik, dan jangka waktu kredit yang lebih panjang dengan bunga ringan,” kata Asmat Amin.

.