BNPB targetkan integrasi sistem peringatan dini, peningkatan pada kapasitas SDM, kelembagaan, organisasi BPBD di seluruh Indonesia, serta anggarannya

Berkenaan dengan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) yang jatuh setiap tanggal 26 April, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali mendorong gerakan kepada individu, keluarga maupun komunitas untuk siap menghadapi bencana.

Bercermin dari bencana sepanjang tahun 2018, jumlah kejadian bencana sebanyak 2.572 telah mengakibatkan korban meninggal dan hilang mencapai 4.814 jiwa, luka-luka 21.064, mengungsi 10,2 juta, serta kerugian mencapai lebih dari Rp100 triliun, baik kerugian material maupun lainnya. Di sisi lain, catatan para pakar menyebutkan beberapa bencana di Indonesia kerap berulang.

Kepala BNPB, Doni Monardo, mengatakan, HKB mengedepankan aksi nyata pada pemeriksaan keberadaan dan keberfungsian kelengkapan sarana dan prasarana keselamatan, seperti adanya rambu dan jalur evakuasi yang aman serta titik kumpul, tersedianya alat pemadam api, manajemen keselamatan bangunan-bangunan bertingkat, dan sebagainya.

Berkaitan dengan hal tersebut, HKB tak sekadar seremoni saja, namun upaya konkret untuk mengubah perilaku dalam membangun kesiapsiagaan diri, keluarga dan komunitas. “Dengan prosedur evakuasi yang tenang dan tidak panik merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi ancaman bencana,” ujar Doni, di Sesko TNI AU, Lembang, Jawa Barat.

HKB merupakan kesempatan berharga yang melibatkan semua pihak untuk melakukan latihan penanggulangan bencana. Upaya tersebut juga bisa diawali dengan langkah yang sangat sederhana dalam lingkup keluarga, misal mengidentifikasi lingkungan sekitar terhadap ancaman bahaya atau memperkirakan akses evakuasi dilihat dari sekat di dalam rumah.

Melalui latihan tersebut, BNPB mengharapkan masyarakat dapat mengasah naluri untuk dapat bertahan hidup. Hal tersebut diusung pada HKB dengan slogan ‘Siap Untuk Selamat.’ Latihan tersebut harus dimulai dari diri sendiri, keluarga dan komunitas.

Menurut Doni, pendidikan paling dini wajib dilakukan mulai dari rumah. Untuk itu peran ibu dan perempuan menjadi sangat penting. Menyadari hal tersebut, pada tahun 2019 ini memilih tema “Perempuan Sebagai Guru Kesiapsiagaan dan Rumah Sebagai Sekolahnya”. “Perempuan dan ibu dipilih karena memiliki sifat melindungi, sosok pembelajar, dan aktif dalam kelompok sosial maupun komunitas,” ujar Doni.

Selain itu, selama ini pun perempuan termasuk salah satu kelompok yang paling banyak menjadi korban bencana karena kurang pemahamannya akan risiko dan besarnya keinginan mereka untuk menolong keluarganya, namun belum memiliki kapasitas yang memadai.

BNPB berharap setiap fasilitas yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah ataupun swasta agar dapat melaksanakan latihan atau simulasi bencana di lingkungan mereka masing-masing. HKB tahun ini diikuti oleh berbagai pihak di seluruh Indonesia dengan pelibatan berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga, TNI, Polri, dunia usaha, perguruan tinggi hingga masyarakat.

Tercatat di situs siaga.bnpb.go.id, sejumlah 53.086.119 partisipan berkomitmen untuk berpartisipasi dalam HKB 2019. Terkait dengan wilayah Lembang, hasil kajian Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan bahwa wilayah ini teridentifikasi Sesar Lembang yang berpotensi gempa magnitudo maksimum M 6.8.

Beberapa rangkaian kegiatan HKB meliputi ikrar sukarelawan, pengukuhan forum PRB Jawa Barat dan Pembina Pramuka Siaga Bencana, geladi ruang, penanaman pohon dan rambu bencana, geladi lapang, penandatanganan nota kerja sama, peluncuran produk kesiapsiagaan, dan kunjungan ke Tebing Keraton. Sejumlah lebih dari 2.000 orang terlibat yang digelar sejak 22 hingga 26 April 2019.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan, “Stakeholder terkait penanggulangan bencana ini tidak hanya pemerintah, seperti BNPB atau BPBD saja, namun harus melibatkan instrumen kemasyarakatan juga. Kami akan melakukan hal ini di tingkat dua. Semakin banyak masyarakat dengan kemampuan kerelawanan bela alam, mudah-mudahan nanti akan bisa mengakumulasi pengetahuan dan pendidikan ke masyarakat.”

Ia pun menambahkan, bahwa dalam beberapa penelitian, masyarakat yang mampu selamat dari bencana adalah yang 30%-nya bisa menyelamatkan diri sendiri dan 70%-nya kurang adanya pengetahuan sehingga harus ditolong oleh orang lain. Saat ini laporan kebencanaan tertinggi ada di Jawa Barat yakni sekitar 1200-1500 laporan per tahun. Namun dalam indeks kerelawanan, tiga besarnya ada di provinsi Jawa Barat yaitu Cianjur, Garut dan Sukabumi.

Disamping itu, Doni mengajak semua pihak, terutama kepada seluruh komunitas di daerah untuk betul-betul memahami potensi bencana alam dan strategi penanganannya. “Kami harapkan dalam dua hingga tiga tahun ke depan, sistem peringatan dini bisa terintegrasi. Tak lupa juga adalah peningkatan kapasitas, baik untuk SDM, kelembagaannya, serta organisasi BPBD di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

BNPB berharap kepada seluruh Gubernur, Walikota, dan Bupati agar bisa mengalokasikan dana APBD untuk kegiatan edukasi pra bencana. “Pelayanan publik tertinggi adalah bagaimana peran para pemangku kepentingan dalam melindungi masyarakatnya dari dampak bencana yang terjadi,” tegas Doni.