Suharso Monoarfa, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI mengatakan sinkronisasi data itu teramat penting dalam membuat kebijakan pembangunan. Karena tanpa data yang reliabel dan kredibel akan sulit sekali data-data itu bisa dipakai sebagai evidence-based policy termasuk untuk membuat analisis sebuah kebijakan pembangunan.

Hal ini disampaikan Suharso dalam webinar yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk kesejahteraan). Webinar ini juga dihadiri oleh Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Bappenas Maliki, Kabid Sosial Budaya Bappeda Bondowoso Dewi Rahayu, Kasi Pemerintahan Desa Rarang Selatan Muhammad, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Flores Timur Asmiyanti Benga Kian.

“Data dari Dukcapil ini memiliki posisi penting. Data NIK ini kan menjadi single identity number dan menjadi semacam QR Code bagi seseorang, ini yang harus dikejar. Jangan sampai QR Code-nya berantakan,” tandas Monoarfa dalam webinar dengan tema: Sinkronisasi Data, Kunci Sukses Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa: Berbagi Pengalaman dari Daerah (10/06/2020).

Dampak Covid-19 yang luas dan pergerakan demografi penduduk yang dinamis memberikan tantangan dalam pendataan calon penerima manfaat bantuan sosial dan BLT Dana Desa. Salah satunya, pemutakhiran dan sinkronisasi data yang belum maksimal untuk menentukan calon penerima manfaat.

Pemerintah terus mendorong penguatan data dalam penyaluran bantuan sosial dan BLT Dana Desa dengan koordinasi dan sinkronisasi data antar berbagai sektor dan lembaga pemerintahan dari tingkat paling bawah, yaitu desa mempermudah proses penyaluran bantuan sosial.

Pemberian Jaring Pengaman Sosial melalui Bantuan Sosial dan BLT Dana Desa untuk penanganan Covid-19 diharapkan membawa dampak signifikan bagi kesehatan, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Manokwari Selatan, Lombok Timur, dan Bondowoso merupakan contoh daerah yang sukses melakukan sinkronisasi data. Melalui Sistem Informasi Desa (SID) yang dibangun dari desa dan terhubung dengan sistem informasi di tingkat kabupaten, pemerintah daerah dapat melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan tepat sasaran. Di Kabupaten Bondowoso, SID mampu menyediakan data rumah tangga yang belum terjangkau layanan administrasi kependudukan dan bantuan sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terintegrasi dalam SIDdigunakan untuk verifikasi penerima bantuan sosial sehingga menjadi lebih tepat sasaran. Hal ini berkontribusi pada pencapaian penyaluran BLT Dana Desa, di mana sampai awal Juni 2020, sebanyak lebih dari 80 persen desa di kabupaten ini sudah menyalurkan BLT Dana Desa bagi masyarakat miskin dan rentan terdampak Covid-19.

Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Markus Waran juga memastikan pembaruan data lewat sistem administrasi dan informasi berbasis kampung dengan proses pendataan yang didukung kader kampung.

“Sistem informasi berbasis kampung yang kami namakan SAIK Plus atau Sistem Administrasi dan Informasi Kampung menjadi solusi yang tepat karena sistemnya sederhana dan melibatkan pemerintah dan masyarakat kampung,” ungkap Markus yang juga ikut dalam webinar ini.

Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT Anwar Sanusi mengatakan, masyarakat desa berperan penting mengidentifikasi calon penerima manfaat dan menjaga transparansi penyaluran BLT Dana Desa. Dalam pandangannya, data yang baik adalah data yang betul-betul mencerminkan kondisi lapangan dan itu terjadi kalau dilaksanakan buttom up. Dan proses penentuan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilakukan berjenjang dan melibatkan masyarakat.

“Pengumpulan data dimulai dari rukun tetangga dan dilakukan relawan desa lawan Covid-19. Daftar ini kemudian diverifikasi dan divalidasi, serta ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Hasil Musdesus ini disahkan bupati atau wali kota,” jelas Anwar.

Editor : Eva Martha Rahayu