Projek Strategis Nasional (PSN) telah terbukti meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah keadaan pandemi, PSN yang sudah selesai telah menciptakan lebih dari 11 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung.

“Selain itu, investasi pembangunan PSN di berbagai sektor memiliki manfaat terhadap pengembangan wilayah dan perekonomian daerah, serta nilai tambah industri. Di sisi lain, kita berharap penyelesaian PSN ini dapat menimbulkan multiplier effect secara sosial dan ekonomi yang akan terus bertambah seiring percepatan penyelesaian berbagai proyek strategis ke depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam memberikan keynote speech pada diskusi bertajuk Akselerasi Pelaksanaan PSN untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi yang dilakukan secara virtual oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Jakarta, Rabu (15/12/2021).

Pembangunan PSN yang tersebar di berbagai wilayah, hal ini berupaya untuk peningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di Indonesia secara tidak langsung dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan pendapatan per kapita dan kesejahteraan antar daerah secara jangka panjang.

Percepatan penyelesaian sejumlah PSN akan terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. KPPIP akan terus mengawal dan melakukan upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan 208 proyek dan 10 program yang masuk dalam daftar PSN.

Untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045, pemerintah Indonesia menyadari beberapa tantangan yang harus dicapai, diantaranya adalah memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) mendorong pemerintah untuk dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan Swasta dalam memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur pada periode 2020-2024. “Pemerintah juga terus berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan upaya pembiayaan proyek melalui creative financing untuk PSN dalam rangka mengurangi beban APBN untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur,” ujar Airlangga.

Berbagai peraturan juga disusun demi mempercepat penyelesaian proyek strategis, diantaranya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2020 yang mengamanatkan KPPIP berkoordinasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk mendukung percepatan proses pengadaan tanah. Selain itu, terdapat beberapa regulasi lainnya sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.“Kita semua berharap bahwa pemulihan ekonomi selama dan pasca-pandemi akan semakin baik pada masa-masa mendatang. Pemerintah berkomitmen akan terus mendukung percepatan pengerjaan proyek-proyek strategis nasional dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi yang konsisten ke depan,” ujarnya.

www.swa.co.id