Dalam hal transformasi digital sektor pemerintahan, saat ini administrasi ketatanegaraan Indonesia sudah mulai masuk ke Govt 3.0 atau iGovernment yaitu integrated government yang ditandai dengan tata kelola pemerintahan terpadu, antar silo terintegrasi, dan aktivitas transaksi digital G2G, G2B, G2C, G2E dan E2E makin dinamis.

“Disebut juga ASN 3.0 di mana untuk administrasi pemerintahan data elektronik tertata dalam kebijakan satu data, mindset kolaborasi, validitas data dan informasi relatif menjadi benar akurat lengkap, antar sektor saling berbicara, termasuk system to system dengan non-govt, pengambikan keputusan cepat, dan eksekusi keputusan cepat,” jelas Bambang Dwi Anggono, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Komunikasi Informatika (Kominfo) RI saat membawakan Pidato Kunci di acara Top Digital Awards 2021 bertema ‘Accelerating Digital Transformation in Business & Government‘ di Jakarta (21/12/2021) mewakili Menteri Kominfo RI.Kunci utama untuk bisa bertransformasi adalah kepemimpinan maka pimpinan instansi lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah harus berani berinovasi.

“Tantangan kita adalah bagaimana menghadirkan Super Apps untuk bangsa ini yang bukan hanya menjadi perannya pemerintah saja, sektor publik saja tetapi sektor privat juga harus berpartisipasi. Sehingga masyarakat Indonesia cukup download satu aplikasi maka seluruh layanan perizinan, lintas wilayah, lintas wilayah administrasi, lintas kementerian, semua dalam satu layanan,” tambah Bambang.

Sementara itu, M. Lutfi Handayani, MM., MBA., selaku Ketua Penyelenggara dan Pemimpin Redaksi majalah It Works, mengungkapkan Top Digital Awards setiap tahun jumlah pesertanya terus meningkat. “Tahun 2021, yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 172 peserta, yang berasal dari instansi dan lembaga pemerintahan serta korporasi bisnis, yang berarti mencatat kenaikan 7,5 persen dibanding tahun 2020,” jelasnya.

Peraih penghargaan Top Digital Awards 2021 yang berasal dari instansi dan lembaga pemerintah di antaranya: Kementerian Keuangan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi; Direktorat Jenderal Pajak; dan Pemerintah Kota Tangerang.

Peraih penghargaan yang berasal dari korporasi bisnis di antaranya: Pertamina; Perusahaan Listrik Negara; Pegadaian; Telkom Indonesia; Aero System Indonesia; Jasa Raharja; Wijaya Karya; Bank Negara Indonesia; Badan Standardisasi Nasional; Bank Amar; Bank Central Asia; dan Blibli.com.

Ada 4 pilar dalam transformasi digital di Indonesia, yang pertama, transformasi infrastruktur digital dimana saat ini beberapa daerah di Indonesia masih belum mendapatkan akses. Kedua, transformasi digital sektor pemerintahan. Ketiga, transformasi digital sektor ekonomi digital. Keempat, transformasi digital masyarakat Indonesia. “Komitmen Presiden Joko Widodo dan Menteri Kominfo untuk memastikan bahwa seluruh desa di Indonesia terhubung dengan layanan 4G diperkirakan di tahun 2023. Sehingga harapannya transformasi digital dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali,” tutur Bambang.

Terkait dengan ketatanegaraan kita, tentang administrasi negara, sistem pemerintahan , dan sistem pemerintahan berbasis elektronik maka kalau diamati sistem administrasi negara tidak kebal terhadap disrupsi.

Bambang memaparkan faktor yang menyebabkan disrupsi, pertama,perubahan politik: perubahan politik menuju tatanan kenegaraan yang baru. Kedua, perubahan demografi: peningkatan kecakapan, lapangan pekerjaan, angka ketergantungan. Ketiga, perubahan ekonomi: oergerakan poros ekonomi global & nasional, masuknya Indonesia ke G20, perubahan status kemampuan ekonomi masyarakat, inovasi berusaha baru.

“Disrupsi juga dapat disebabkan perubahan urbanisasi: desa yang menjadi kota, telenetworking, marketplace; oerubahan teknologi: revolusi Industri 4.0, khususnya di bidang TIK; dan terjadi bencana krisis kemanusiaan, bencana alam, termasuk pandemi, ” jelasnya.

Dari eGovt, dokumen manual yang dielektronikan, muncullah kesadaran bagaimana kita berkolaborasi antar sektor. Indonesia semestinya sudah mulai masuk dalam iGovt integrated government. Di dalam integrated government ini, Perpres SPBE sudah mulai efektif, Perpres Satu Data sudah mulai efektif, antar sektor saling bekerja sama, data kependudukan dipakai dimana-mana, data kesehatan bisa dipakai dimana-mana, Pedulilindungi sudah menghubungkan ribuan titik layanan kesehatan dan sebagainya.

Tetapi kita masih punya satu pekerjaan rumah, kita harus mengarah pada Smart Government, bukan hanya punya data elektronik, bukan sekadar data elektronik dipertukarkan antar sektor, tetapi kita sudah harus sudah bisa mendorong pada pola pengambilan kebijakan berdasarkan data melalui skema data analytic.

“Apakah kita sudah siap? Yang kami khawatirkan euforia e-Government di tahun 2003 yang cukup banyak dijawab dengan belanja infrastruktur akan terjadi dengan kebijakan kecerdasan buatan dalam pemerintahan. Sebenarnya solusi yang paling efektif adalah kita melakukan penatakelolaan pemerintahan secara efektif, setelah itu teknologi akan menjadi enabler untuk memudahkan atau mewujudkan harapan Bapak Presiden. Dan saat ini kami bersama tim koordinasi SPBE tengah bekerja keras agar harapan beliau pemanfaatan kecerdasan buatan di Indonesia dalam birokrasi dapat diwujudkan secara lebih cepat,” jelas Bambang.

Menurut Bambang, kunci utama untuk bisa bertransformasi adalah kepemimpinan. “Kalau kita lihat banyak inisiatif e-Government lahir dari seluruh pemerintah daerah. Tetapi kita melihat bahwa kepala daerah-kepala daerah yang menonjol adalah kepala daerah-kepala daerah yang punya keberanian untuk maju, keberanian untuk merubah tatanan yang biasanya menjadi sesuatu yang inovatif. Ini yang menjadi catatan bagi kami semuanya, leadership menjadi penting,” dia menambahkan.

“Tidak kalah pentingnya adalah kita melihat banyak inovasi muncul dari instansi-instansi pemerintah, lembaga, badan usaha, dari komunitas. Yang menjadi tantangan bagi kita semua adalah bagaMmana kita bisa menyatukan inovasi-inovasi itu bukan menjadi silo-silo,” tegasnya.

Ia kemudian memberikan contoh aplikasi Pedulilindungi yang bisa menghubungkan ribuan titik di seluruh Indonesia, dari sekian banyak aplikasi bisa terhubung dengan Pedulilindungi. “Sekarang kita masih bicara peduli kesehatan, melindungi dari penularan COVID-19, bagaimana bila aplikasi ini kita bawa menjadi Peduli Pendidikan, Peduli Pekerjaan, Peduli Perijinan, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, Dan lain-lain. Bagaimana seluruh ribuan aplikasi yang sekaran”Tini ada di seluruh Indonesia di seluruh pemerintah bisa terhubung,” jelasnya.

Pemerintah Indonesia sekarang ini, dari 630 instansi pusat maupun daerah, terdapat 2.700 pusat data, ada 27.400 aplikasi aktif yang sekarang dioperasikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Direktur eGovernment Kementerian Kominfo pun mengharapkan peran serta para pemangku kepentingan untuk mewujudkan hadirnta Super Apps Tidak hanya peran pemerintah saja tapi juga peran dari dunia usaha, dari perbankan, fintech, marketplace, kurir, digital signature dari berbagai pihak baik pemerintah dan non pemerintah, startup (kesehatan, pendidikan, dan lainnya), penegakan hukum, layanan bisnis lainnya menjadi satu hal yang harus kita sinergikan.

www.swa.co.id