Rudiantara mengaku ada sejumlah pengalaman menarik ketika menduduki jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2014-2019. Di antaranya, Kementerian Kominfo telah menggeser perannya dari peran sebagai regulator menjadi lebih sebagai fasilitator dan akselerator. Upaya ini ditempuh Rudiantara agar Kemkominfo lebih berorientasi pada hasil yang dirasakan masyakarat.

Perubahan ini dilakukan dengan merombak pola pikir dan budaya staf Kemkominfo agar lebih bisa melayani masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan Peraturan Menteri yang diterbitkannya.

“Satu peraturan harus bisa memangkas beberapa peraturan sebelumnya,” ujar Rudiantara. “Jika peraturan baru belum ‘membunuh’ peraturan lama, saya tidak mau menandatanganinya,” ia menambahkan. Dengan langkah seperti itu, menurutnya, regulasi semakin berkurang, sehingga peran Kemkominfo lebih untuk menfasilitasi dan mengakselerasi.

Untuk merumuskan suatu kebijakan penting, Rudiantara melakukan pendekatan terhadap seluruh ekosistem. Misalnya, pada masa awal menjabat Menkominfo di tahun 2014, lembaganya berupaya mendorong penerapan 4G Long Term Evolution (LTE) dengan kebijakan reframing atau tata-ulang frekuensi 4G. Proses ini dilakukan Kemkominfo dengan berkoordinasi bersama semua operator telekomunikasi.

Di samping itu, agar pemindahan frekuensi ini berdampak seminimal mungkin bagi pelanggan, semua operator diminta membuat sistem clustering yang nantinya digunakan untuk menentukan lokasi di Indonesia yang akan dilakukan penerapan 4G terlebih dahulu. Pendekatan yang dilakukan Rudiantara adalah mengomunikasikan ke pimpinan semua operator. “Penataan frekuensi ini bisa berjalan lancar berkat kerjasama yang baik antar-operator dan tergolong cepat,” ujar lelaki yang biasa disapa Chief RA oleh koleganya ini.

Menurut Rudiantara, Indonesia tergolong terlambat dalam membangun infrastruktur information and communication technology yang terdiri dari tiga aspek, yaitu network, device, dan application. Dari segi network, Indonesia terlambat jika dibandingkan negara-negara tetangga, karena sebelumnya hanya fokus membangun jaringan di Pulau Jawa. Penyebabnya, undang-undang tidak memaksa operator membangun network di daerah yang kurang atraktif secara bisnis. Padahal, ketika itu ada lebih dari 50 kota/kabupaten yang belum terkoneksi dengan jaringan broadband.

Dari sini keluarlah ide menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan public private partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Proyek Palapa Ring. Proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia ini merupakan model KPBU pertama untuk sektor telekomunikasi dan dinilai sebagai proyek tercepat dalam eksekusi.

Pada 2017, Rudiantara juga menggagas proyek Satelit Satria, sebagai satelit multifungsi yang menyediakan jaringan internet di lokasi yang tidak terjangkau kabel serat optik. Satelit yang rencananya akan diorbitkan tahun 2023 ini setidaknya akan mendukung jaringan komunikasi pada 150 ribu titik.

“Kunci dalam setiap kepemimpinan adalah komunikasi. Karenanya, kita harus mencari cara yang praktis dan logis selama masih dalam koridor kebijakan.” Rudiantara

Menurut Rudiantara, terobosan yang dilakukan sebetulnya adalah membangun dengan konsep PPP/KBPU. “Dengan langkah ini, kita tarik 15-20 tahun di muka. Artinya, keputusan yang dibuat sekarang, untuk 15-20 tahun ke depan, sehingga kita tidak terlalu jomplang dari sisi infrastruktur network,” katanya.

Lain halnya dengan sektor application yang berkembang pesat dibandingkan network dan device. Harus diakui, perkembangan ekosistem digital tersebut berjalan tanpa adanya regulasi. Namun, Rudiantara mengingatkan, sesuatu kalau tidak diatur, justru menjadi kesempatan untuk membuat kebijakan.

“Pemimpin itu harus mampu mengartikulasikan peraturan dan mencari loophole-nya. Jika hanya sekadar menjalankan aturan, tidak perlu ada pemimpin,” ujarnya. “Leader itu harus selalu membuat perubahan,” tambah pria kelahiran 3 Mei 1959 ini.

Salah satu momen kepemimpinan Rudiantara terlihat saat isu pemblokiran aplikasi Telegram karena ditengarai terdapat penyebaran konten terorisme. Ia mengaku kebijakan ini dibuat bukan dengan pendekatan kekuasaan, tetapi dengan sejumlah prosedur . Pada akhirnya, CEO Telegram datang ke Indonesia, dan berujung pada kesepakatan untuk mengatur dan menangani isu-isu yang mengancam negara.

“Kunci dalam setiap kepemimpinan adalah komunikasi. Karenanya, kita harus mencari cara yang praktis dan logis selama masih dalam koridor kebijakan,” katanya.

Dalam hal mendobrak struktur pemerintahan yang kaku, Chief RA membentuk tim khusus yang terdiri dari anak-anak muda karyawan Kemkominfo yang umumnya belum punya jabatan, tetapi merupakan lulusan S-2 dan S-3 penerima beasiswa dari dalam dan luar negeri, yang disebut Tim 45. Menurutnya, pembentukan tim ini menjadi solusi untuk menjawab masalah SDM yang tidak dioptimalkan. Sebelumnya, ketika menyelesaikan studi, mereka mendapat jabatan yang rendah dan di bawah kompetensi mereka.

Rudiantara juga berani membuat affirmative policy yang berpihak pada kalangan anak muda dan perempuan berdasarkan merit system. Selain itu, ia juga memberikan kesempatan berinovasi kepada mereka dengan moto “Lebih baik minta maaf dibandingkan minta izin”. Menurutnya, “Kita jangan hanya bergantung pada sistem yang sudah ada, melainkan harus membuatnya lebih efisien dan efektif.”

Dalam pandangan Rudiantara, seorang pemimpin harus berani melakukan perubahan, apalagi dalam momentum pandemi ini. “Ada dua hal yang mengubah tatanan dunia: teknologi digital dan pandemi. Kondisi ini memunculkan supply & demand baru. Ini peluang luar biasa untuk melakukan perubahan drastis,” ungkapnya.

Meski saat ini masih menjalani perannya sebagai komisaris di beberapa perusahaan (seperti Semen Indonesia, Vale, dan Amartha) serta sebagai advisor di sejumlah startup, Rudiantara tidak menganggap jabatan itu sebagai kesuksesan. “Kesuksesan pemimpin itu terletak pada perilaku,” ujarnya tandas. (*)