Dalam sejarah, Indonesia memang telah beberapa kali melakukan perpindahan ibu kota semasa awal kemerdekaan. Daerah yang sempat dijadikan ibu kota pada masa itu adalah Yogyakarta, Bukittinggi (Sumatera Barat), dan terakhir Jakarta. Motif perpindahan ini lebih didorong oleh situasi politik dan keamanan pada waktu itu.

Perpindahan Ibu Kota juga telah diwacanakan pada pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Presiden Soekarno merencanakan perpindahan Ibu Kota ke Palangkaraya-Kalimantan Tengah, sementara Presiden Soeharto menginginkan di Jonggol-Jawa Barat.

Kini, setelah lebih dari 60 tahun ibu kota di DKI Jakarta mengharuskan kita untuk melakukan perpindahan kembali. Jika dulu dilakukan dengan motif politik, namun kali ini dilakukan dengan banyak pertimbangan dengan harapan terjadi peningkatan perkembangan masyarakat secara keseluruhan baik pada bidang politik, sosial, sumber daya manusia, serta ekonomi.

Dengan berbagai pertimbangan yang matang, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur) dipilih sebagai Ibu Kota baru menggantikan DKI Jakarta pada tahun 2024. Kepastian perpindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Selanjutnya, pengaturan IKN mengacu pada UU tersebut, termasuk menegaskan status IKN serta mengatur tentang pemimpin IKN.

Setidaknya terdapat dua pertimbangan utama mengapa Kutai kartanegara dipilih sebagai Ibu Kota baru, yaitu alasan geografis dan pemerataan pembangunan. Manurut Kepala BIN Jend. Pol (P) Prof. Budi Gunawan, SH, M.Si, secara geografis Kalimantan Timur berada di tengah Indonesia bagian barat dan timur dan berada di jalur khatulistiwa. Disamping itu, Kalimantan Timur juga memiliki wilayah yang luas untuk dikembangkan menjadi Ibu Kota modern dan profesional. Selain itu, Kalimantan Timur juga tidak berada di lempengan gempa sehingga jarang terjadi bencana.

“Posisi Kalimantan Timur juga diharapkan memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan begitu dapat mendukung perkembangan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan” ujarnya.

Alasan lainnya adalah, seperti yang dikemukakan oleh Presiden RI Joko Widodo bahwa penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pulau Jawa ditempati oleh 56 persen penduduk Indonesia, atau sebanyak 156 juta penduduk mendiami wilayah Pulau Jawa. Kondisi ini selain manjadi beban bagi Jawa, khususnya DKI Jakarta dan Jabodetabek. Juga, pembangunan dan roda perekonomian akan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Akibatnya penduduk di luar Pulau Jawa akan lambat tersentuh pembangunan. “Hal ini akan memperparah tingkat kesenjangan pembangunan antar penduduk dan antar wilayah,” ujar Jokowi.

Dengan demikian, IKN merupakan upaya membangun di Kalimantan agar berdampak peningkatan kesejahteraan Kalimantan adalah persepsi yang keliru. Karena sejatinya adalah IKN membangun Kalimantan agar terjadi kesimbangan spasial geopolitik Indonesia.

IKN memiliki visi ‘Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable’. Visi tersebut diterjemahkan melalui pengembangan kota yang berdampingan dengan alam melalui konsep forest city serta smart and intelligent city. Melalui visinya diharapkan IKN dapat menjadi kota yang mengedepankan inklusi sosial dan modern, dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.

Budi menjelaskan bahwa gagasan Intelligent City telah diterapkan diberbagai negara dan kota maju didunia dan telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masayarakat dunia yang hidup di berbagai kota dari seluruh penjuru dunia. Kunci keberhasilan Intelligent City adalah kemampuan mengembangkan dan menerapkan teknologi yang notabene sebagai pondasinya.

Intelligent city merupakan konsep smart city yang ditambahkan dengan upaya untuk mengubah/mentransformasi komunitas untuk menjadi lebih baik, lebih kreatif, dan terlibat dalam proyek-proyek pengembangan komunitas pintar yang dapat mendorong terciptanya suasana kota yang saling terkoneksi melalui dukungan teknologi.

Jika IKN ini mampu melaksanakan dan mewujudkan visinya sebagai daerah Intelligent City maka akan menjadi role model bagi daerah lain di seluruh Indonesia. “Penerapan intelligent City di daerah-daerah di Indonesia ini menjadi penting dilakukan dalam upaya menigkatkan kualitas sumber daya manusia dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan,” ungkap Budi.

Meskipun Indonesia mengenal dan berusaha untuk mengimplementasikan intelligent City beberapa tahun terakhir dan tergolong baru, namun banyak daerah yang telah mengusung kota atau daerah Intelligent City, meskipun belum sepenuhnya berhasil.

Menurut Budi, penerapan konsep ini sekaligus upaya untuk mensejajarkan dengan Ibu Kota Negara lain yang telah mengusung kosep serupa. Seperti Putrajanya-Malaysia yang telah mengusung Intelligent City, kota otonom Sejong-Korea Selatan dengan Eco-City, atau Smart City yang telah direncanakan oleh calon Ibu Kota baru Mesir, El Alamein.

Tidak hanya sebagai prototype bagi daerah lain dalam mengembangkan Intelligent City, IKN juga dapat mendorong lahirnya kepala daerah terbaik dengan visi teknokratik untuk meniru Nusantara sebagai benchmark nasional. “Keberhasilan pemimpin IKN juga akan menjadi teladan bagi pemimpin daerah lain dalam menyelenggarakan pemerintahannya” ujar Budi.

Pendirian IKN saat ini merupakan momen yang tepat di tengah Indonesia memilik bonus demografi. Pada satu sisi, bonus demografi yang ditandai dengan penambahan penduduk usia produktif merupakan window of opportunity (keuntungan) yang tidak terelakkan bagi Indonesia. Peningkatan usia produktif akan menggerakan roda perekonomian dan meningkatkan PDB (produk Domestik Bruto).

Namun disisi lain, menurut Budi bonus demografi bisa menjadi beban dan boomerang apabila usia produktif memiliki kompetensi rendah dan tidak difasilitasi dengan lapangan kerja yang memadai. Melalui pembangunan IKN baru maka dapat mencegah terjadinya brain drain (kehilangan sumber daya produktif) di tengah bonus demografi ini. “IKN barusaha meciptakan pusat pertumbuhan baru yang dapat bermafaat bagi penyerapan banyak tenaga kerja sehingga brain drain dapat dicegah,” jelasnya.

Swa.co.id