PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan baik Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), serta seluruh penyalur KPR termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta pemerintah daerah untuk bersinegi untuk mewujudkan percepatan pengembangan ekosistem pembiayaan perumahan nasional untuk mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya di sektor perumahan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo di Bali pada 30 Maret 2022.

Untuk itu, penandatanganan kesepakatan kerjasama antara SMF, BP Tapera, Asbanda serta BPD disepakati untuk mendorong akselerasi peningkatan kapasitas pembiayaan perumahan. Ananta mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya SMF bersama stakeholder perumahan dalam upaya mewujudkan keberpihakan bersama kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kecil yang membutuhkan dan belum terfasilitasi untuk dapat memperoleh haknya dalam mendapatkan pembiayaan perumahan.

Ananta menyampaikan komitmen SMF mendukung percepatan PEN khususnya di sektor perumahan dari sisi supply maupun demand melalui peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan secara berkesinambungan di seluruh daerah di Indonesia. Hal tersebut tegas Ananta sejalan dengan dukungan yang telah diberikan pemerintah kepada perseroan baik melalui perluasan mandat maupun pemberian dana penyertaan modal negara (PMN) untuk mendukung program KPR FLPP.

“Melalui penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan, kami berharap impian semua masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau semakin terbuka,” ungkap Ananta di Jakarta, Kamis (31/3/2022). SMF mengoptimalkan perannya sebagai fiscal tools dan pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengalirkan PNM tahun 2021 kepada SMF sebesar Rp 2,25 Triliun untuk mendukung Program KPR FLPP. Dana PMN tersebut kemudian dikombinasikan (blended) dengan dana SMF yang bersumber dari penerbitan surat utang korporasi di pasar modal, yang kemudian seluruh dananya digunakan untuk mendukung target program KPR subsidi FLPP.

SMF mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan khususnya kepada BP Tapera, ASBANDA, serta seluruh penyalur KPR termasuk BPD serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memanfaatkan privilege tersebut dan menjadi pionir penyaluran KPR di wilayahnya masing-masing dengan meningkatkan penyaluran KPR. “Khususnya KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” kata Ananta.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, mengatakan pemerintah pada 2022 melalui program KPR FLPP telah menargetkan penambahan sebanyak 200.000 unit rumah dengan alokasi sebesar Rp 23 triliun. Kementerian Keuangan sejak 2010 hingga 2021 itu telah menyalurkan pembiayaan untuk mendukung KPR FLPP sebesar Rp 75,17 triliun atau sebanyak 943.000 unit rumah.

Rionald juga mengungkapkan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak, sehubungan dengan itu ia memandang pentingnya peran aktif dari para pelaku industri perumahan, khususnya BPD diseluruh wilayah di Indonesia untuk mewujudkan mimpi semua orang untuk memiliki hunian yang layak, oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, bank, dan SMF perlu di perkuat. “Peran SMF sebagai fiscal tools pemerintah dalam program tersebut sedianya dapat menjadi gayung bersambut bagi BPD yang dapat berpartisipasi lebih aktif dalam menyalurkan KPR di daerahnya masing-masing, sehingga dapat meminimalisir backlog pemilikan rumah di Indonesia,”imbuh Rionald.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan, Kementrian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, memaparkan bahwa saat ini penyediaan perumahan dihadapkan pada tantangan yang besar untuk menyelesaikan 12,7 juta backlog rumah tangga, yang terus bertambah sebesar 680.000 rumah tangga setiap tahunnya. Menurutnya selain kepemilikan rumah, masih menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan target RPJMN dalam peningkatan jumlah rumah layak huni, dari yang saat ini baru pada angka 56,75% menjadi 70% di tahun 2024, atau setara dengan 11 juta rumah tangga.

Pertumbuhan KPR

Terkait hal tersebut Herry menuturkan bahwa potensi BPD untuk berperan dalam mencapai target-target tersebut tentu sangat diharapkan. BPD dapat menjadi pendukung utama dalam kolaborasi seluruh stakeholder untuk mempermudah akses masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah dan informal, dalam memiliki rumah layak huni. “Dengan keterlibatan BPD diharapkan dapat mempercepat penyelesaian backlog rumah tangga maupun rumah tidak layak huni yang menjadi target kita bersama,” ucap Herry.

Herry memaparkan bahwa berdasarkan data OJK, pertumbuhan KPR Perbankan terus membaik sejak akhir tahun 2020, dan pada Februari 2022, pertumbuhan KPR perbankan nasional mencapai 10,2% (year-on-year) . Pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran BPD. Hingga saat ini, total penyaluran KPR FLPP oleh BPD berhasil mencapai 67.273 unit, atau senilai Rp 7,4 Triliun.

Tren total penyaluran yang positif tersebut juga ditunjukkan pada program BP2BT pada tahun 2020-2021. “Kapasitas tersebut harus terus ditingkatkan, tidak hanya untuk meneruskan program yang ada, namun juga untuk pengembangan produk baru. Program Refinancing Kredit Multiguna yang diluncurkan pada awal 2022 ini, menjadi salah satu contoh inovasi yang baik dalam peningkatan kapasitas BPD. Dengan potensi sektor properti yang mampu menggerakkan 174 sektor lain, pada gilirannya, peningkatan kapasitas pembiayaan BPD tentu akan menggerakkan roda pemulihan ekonomi, utamanya di tingkat daerah,” ungkap Herry.

Analis Eksekutif Senior Deputi Pengawas Perbankan IV, Otoritas Jasa Keuangan, Roberto Akyuwen memaparkan bahwa sampai dengan Januari tahun 2022 Fungsi intermediasi BPD mencatatkan tren perbaikan dengan pertumbungan kredit 5,15% year-on-year. Dimana kenaikan kredit juga didukung oleh pertumbuhan DPK yang tumbuh positif 12,50% (yoy). Terkait itu, Direktur Eksekutif Asbanda, Wimran Ismaun mengatakan bahwa kesiapan Asbanda untuk merajut sinergi antar lembaga, hal tersebut sejalan dengan Program Transformasi BPD khususnya dalam hal peningkatan layanan.

Swa.co.id