Technology Trends

Pajak Rp2,8 Triliun Terselamatkan Setelah Pemberlakuan IMEI Setahun

Pajak Rp2,8 Triliun Terselamatkan Setelah Pemberlakuan IMEI Setahun

Sejak pemerintah memberlakukan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) per September 2021, peredaran ponsel ilegal di Indonesia bisa ditekan. Selain menyelamatkan kerugian negara, pemberlakuan aturan ini juga merupakan upaya perlindungan konsumen.

Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan No. 78 tahun 2019 tentang Perubahan Permendag Nomor 38 Tahun 2019 tentangKetentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan PurnaJual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika.

Untuk diketahui, menurut peraturan pemerintah, penerapan kebijakan pengendalian IMEI, tidak terbatas pada ponsel namun juga pada semua perangkat elektronik yang tersambung ke jaringan seluler. Namun, perangkat yang terakses ke jaringan Wifi tidak dikenai aturan ini.

Produk yang masuk lingkup pengendalian IMEI adalah produk handphone pintar, komputer genggam, dan tablet (HKT). Dengan skema whitelist, HKT yang diaktifkan mulaitanggal itu akan langsung diverifikasi oleh mesin EIR (equipment identity register) yang dioperasikan oleh operator dan terhubung ke CEIR (central equipment identity registry). Apabila unit yang diaktifkan tidak terdaftar IMEI-nya, operator langsung memblokirnya.

Selain Indonesia, negara yang menggunakan skema whitelist adalah India, Australia, Mesir dan Turki. Karena itu, pembeli smartphone, komputer atau tablet secara offline sebaiknya melakukan pengecekan nomor IMEI-nya sebelum membayar.

Sejak diterapkannya aturan ini, sekitar 600 ribuan HP ilegal masuk per bulan sudah bisa ditekan. Ketika belum ada aturan ini, setidaknya potensi penerimaan negara tidak bisa terkumpul karena masih marak hape black market potensi kehilangan pajak negara mencapai Rp 2,8 triliun lebih. “Dengan dikeluarkan kebijakan ini membuat kami para pelaku pasar di industri ini makin percaya diri, karena sebelumnya keberadaan ponsel ilegal membuat kami merugi,” ungkap Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan Asosiasi PonselSeluruh Indonesia (APSI) Syaiful Hayat.

Dia menambahkan aturan ini membuat HP yang digunakan masyarakat tersertifikasi postel, sehingga aman dipakai, selain aman dari segi frekuensi, melindungi konsumen, hingga menjadi keamanan negara. Bahkan kedepannya ketika semua HP yang beredar di Indonesia sudah memiliki IMEI dapat mencegah pencurian ponsel. Penerimaan negara juga terselamatkan, kalau efektif bisa lebih besar dari Rp 2,8 triliun penerimaan pajak dari perangkat yang wajib memiliki IMEI apalagi pajakmya juga sekarang sudah naik,” tambah Syaiful.

Dia menilai pemberlakuan aturan Pengendalian IMEI sangatlah penting karena diperkirakan sebelum penetapan aturan tersebut bahkan terdapat 9-10 juta unit ponsel ilegal yang beredar tiap tahun. “Bagi industri, hal ini berdampak pada distorsi harga di pasar sehingga merusak HKT secara keseluruhan yang berimbaspada hilangnya pekerjaan. Selain itu, masyarakat yang menggunakan ponsel illegal juga berisiko tidak mendapat layanan service center resmi apabila mengalami kerusakan, keamanan produk juga tidak terjamin,” ungkapnya. Maka itu APSI sangat mendukung ditegakkannya aturan tersebut untuk mencegah peredaran ponsel ilegal.

Di sisi lain, APSI mencium ada upaya pelaku bisnis ponsel ilegal ingin masuk kembali meramaikan pasar Tanah Air dengan berbagai cara. Pihak terkait, lanjut Syaiful dalam hal ini Kemenperin, Bea Cukai, Kominfo, Operator jangan sampai lengah. “Jangan sampai ada kebocoran,” tandas Syaiful.

Sementara itu, Nur Akbar Said, Analis Kebijakan Ahli Madya / Ketua Kelompok Kerja Harmonisasi Standar, DitStandardisasi, Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo mengatakan Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Keuangan, dan seluruh Operator selular berkomitmen untuk mencegahperedaran perangkat telekomunikasi ilegal yang merugikan masyarakat, industri, operator dan negara melaluiPengendalian IMEI. “Pemerintah juga menghimbau masyaeakat untuk membeli perangkat HKT yang legal,” jelas Nur Akbar.

Untuk memastikan berjalannya Pengendalian IMEI, pemerintah menetapkan empat pintu pendaftaran IMEI ke CEIR (central equipment identity registry). Pertama lewat Perindustrian untuk IMEI yang didaftarkan produsen lokaldan importir resmi, kedua lewat pintu Kominfo khusus tamu negara, VIP, VVIP perwakilan negara asing/organisasiinternasional dan keperluan pertahanan keamanan.

Pintu yang ketiga dari Ditjen Bea & Cukai berupa ponsel bawaan, dan barang kiriman dari luar negeri, lalu pintu keempat lewat operator seluler. Yang terakhir ini contohnya saat pertemuan Forum G20 atau berbagai kegiatan internasional lain, turis, dengan kartu SIM khusus yang berlaku hanya 90 hari, yang dapat diperpanjang. Oleh karena itu, masyarakat yang akan membeli perangkatHKT terlebih dahulu memastikan IMEI-nya tercantum pada kemasan dan perangkat HKT serta mengecek IMEI perangkatnya secara online.

Selanjutnya melakukan uji coba perangkat yang akan dibeli denganmemasukkan SIM card. Pastikan perangkat tersebut mendapatkan sinyal dari operator. Jika tidak mendapat sinyal, patut diwaspadai bahwa perangkat tersebut tidak terdaftar. Bagi masyarakat yang membeli HKT secara daring melalui barang kiriman atau membawa perangkat dari luar negeri atau melalui bandar udara dan pelabuhan, wajib mendeklarasikan, memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat mendaftarkan IMEI perangkat secara online atau melalui Aplikasi Mobile Beacukai yang dapatdiunduh melalui Play Store. Aktivasi perangkat dengan sim card Indonesia akan bisa dilakukan maksimal 2 x 24 jam.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved