Sebagai upaya mempercepat mode kereta cepat Jakarta-Bandung beroperasi, pemerintah menggelontorkan dana dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, guna mendukung penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau KCJB.

KAI telah menerima PMN sebesar Rp3,2 triliun, berdasarkan ketetapan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 62/2022 tentang Penambahan PMN RI ke Dalam Modal Saham KAI, 31 Desember 2022.

Joni Martinus, VP Public Relations KAI mengutarakan, PMN yang bersumber dari APBN 2022 tersebut akan meningkatkan kapasitas KAI dalam rangka menyelesaikan penugasan yang diberikan pemerintah yaitu proyek KCJB. KAI akan memanfaatkan PMN tersebut guna membiayai porsi ekuitas Indonesia atas pembengkakan biaya projek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dengan adanya suntikan APBN untuk projek kereta cepat, diharapkan pembangunannya dapat mencapai target operasi pada Juni 2023. “Melalui PMN ini, KAI akan mengawal pembangunan KCJB agar dapat dinikmati masyarakat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” ujar Joni Martinus dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (3/1/2023).

“Kami bersama dengan seluruh stakeholder juga terus memperkuat komitmen serta meningkatkan koordinasi demi peningkatan keselamatan pembangunan proyek KCJB,” sambung Joni. Sesuai Perpres 93 Tahun 2021, KAI ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium BUMN projek KCJB dan menetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan PMN kepada pimpinan konsorsium BUMN.

PMN tersebut akan meningkatkan kapasitas KAI dalam rangka menyelesaikan proyek KCJB, yang merupakan penugasan dari pemerintah. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 93/2021, KAI ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium BUMN proyek KCJB, dan pemerintah diperbolehkan memberikan PMN kepada pimpinan konsorsium BUMN. KAI akan memanfaatkan Rp3,2 triliun tersebut guna membiayai porsi ekuitas Indonesia atas biaya bengkak atau cost overrun proyek sehingga pembangunannya dapat mencapai target operasi pada Juni 2023.

PP sebagai Projek Strategis Nasional untuk melayani transportasi publik, maka dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk penyelesaian kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini. Penetapan pembengkakan biaya ini juga telah melalui audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. KAI juga memastikan akan mengelola dana PMN sesuai Good Corporate Governance untuk mewujudkan akuntabilitas pembangunan proyek KCJB yang dapat dipertanggungjawabkan.

Progres pembangunan kereta cepat Hingga Desember 2022, progres pembangunan fisik KCJB sudah mencapai 82,61 persen. Adapun progres investasi KCJB mencapai 91,8 persen. KAI bersama seluruh stakeholder terus mempersiapkan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia agar ketika dioperasikan nanti, Kereta Api Cepat Jakarta Bandung dalam kondisi andal serta tidak mengalami kendala yang berarti.

“Hadirnya Kereta Api Cepat Jakarta Bandung tidak hanya menjadi alternatif transportasi baru yang menghubungkan kedua wilayah, tetapi juga berimbas pada peningkatkan aktivitas perekonomian di wilayah yang dilalui,” ujarnya.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id