Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dikritik netizen karena pembangunan masjid Al-Jabbar menghabiskan anggaran Rp 1 triliun. Netizen menilai pembangunan masjid tersebut tidak lebih penting dibandingkan membangun transportasi umum.

Pascapembukaan masjid Al-Jabbar yang pembangunannya menelan anggaran hingga Rp1 triliun, netizen mengeluhkan jalan menuju masjid menjadi macet, karena banyaknya orang yang ingin berkunjung ke masjid. “Sampe malam begini masih macet hingga Bunderan Cibiru. Padahal memakmurkan masjid bisa dengan sholat berjamaah di masjid samping rumah masing-masing. Setelah peresmian Masjid Al-Jabar, jalan by pass Gedebage – Cibiru bakal macet parah seperti ini tiap weekend,” kata akun Twitter Dega Abitia Kresna.

Hal ini memicu komentar netizen yang lain seperti kata Outstandjing yang mengatakan bahwa bertriliun-triliun APBD dipakai untuk membuat masjid di tengah sawah. Bukannya dipakai untuk kepentingan semua orang seperti angkutan massal.

“Bikin masjid itu perbuatan mulia, dengan berwakaf jadi amal jariyah. Tapi kalau masjid pakai dana APBD? Pembayar pajak itu berbagai kalangan. Akad bayar pajak bukan akad wakaf. Kalau di agama Islam, tidak sembarang dana bisa dipakai untuk masjid,” kata netizen itu..

Menjawab kritikan tersebut, orang nomor satu di Jawa Barat itu memberikan jawaban melalui akun Instagram pribadinya. Menurut Kang Emil, penggunaan dana negara itu adalah kesepakatan bersama, dibahas dengan musyawarah bersama rakyat dalam forum Musrenbang.

“Itulah kenapa, kita memilih demokrasi. Rakyat bisa menitipkan aspirasi melalui Pemda atau sistem perwakilan yaitu DPR atau DPRD. Masjid, gereja, pura semua bisa dibiayai negara selama itu disepakati eksekutif dan legislatif,” kata Kang Emil, Rabu (4/1/2023).

Gubernur Jabar itu memberi contoh Masjid Istiqlal dibiayai Rp 7 miliar di tahun 1961 melalui APBN. Di wilayah mayoritas umat kristiani, APBD dialokasikan untuk gereja. Di wilayah Bali, APBD atau APBN dipakai untuk membangun kawasan ibadah pura. “Jika akang senang isu transportasi publik dan tidak suka masjid, silakan saja,” ujarnya.

Mengenai pernyataan ‘Niat saya bayar pajak, bukan wakaf!’ Ridwan Kamil membenarkan pernyataan ini, bahwa kewajiban masyarakat memang membayar pajak. Namun, lanjutnya, hukum positif menyatakan penggunaannya adalah wilayah kewenangan penyelenggara negara.

Dia beralasan bahwa pembangunan Masjid Al-Jabbar merupakan aspirasi dari jutaan masyarakat Jawa Barat yang dititipkan melalui ormas Islam di Jawa Barat. Mereka ingin agar Jawa Barat memiliki Masjid Raya Provinsi.

“Flashback, jutaan warga Jawa Barat melalui berbagai ormas Islam menitipkan aspirasi rakyat Jawa Barat agar dibangun Masjid Raya Provinsi sejak 7 tahun yang lalu. Karena selama ini Masjid Raya Provinsi mengkudeta Masjid Agung Kota Bandung. Dan itulah yang kami lakukan: memenuhi dan membangun aspirasi rakyat,” katanya.

Percakapan mengenai kebijakan Ridwan Kamil di Jawa Barat masih berlangsung hingga hari ini, Jumat (6/1/2023). Bahkan namanya selalu menjadi trending di Twitter empat hari terakhir. Masyarakat banyak yang menagih janji Ridwan Kamil mengenai pembangunan transportasi umum di Jawa Barat.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id