Rencana kebijakan Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta kembali mencuat. Rencana ini sudah ada sejak zaman Gubernur Sutiyoso, namun belum terealisasi hingga sekarang. Sebenarnya apa itu sistem ERP atau jalan berbayar elektronik dan kota mana saja yang sudah menerapkannya?

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno memberikan penjelasan apa itu sistem ERP atau Jalan Berbayar Elektronik (JBE). Sistem JBE atau ERP merupakan suatu sistem yang dikembangkan untuk pembatasan kendaraan pribadi yang merupakan turunan dari manajemen permintaan perjalanan (transport demand management atau TDM).

ERP atau JBE juga biasa dikenal sebagai congestion charging adalah suatu metode pengendalian lalu lintas. Metode ini bertujuan untuk mengurangi permintaan penggunaan jalan sampai kepada suatu titik di mana permintaan penggunaan jalan tidak lagi melampaui kapasitas jalan.

“Manajemen permintaan perjalanan dalam mengelola transportasi perkotaan ada kebijakan push and pull strategy. Push strategy adalah kebijakan disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi agar beralih ke angkutan umum. Sedangkan pull strategy dengan menyediakan layanan angkutan umum terintegrasi, kemudahan bagi penggunaan angkutan umum,” kata Djoko menjelaskan kepada SWA Online (18/01/2023).

Djoko menuturkan, rencana kebijakan ERP di Jakarta sudah ada sejak zaman Gubernur Sutiyoso. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro. Namun belum terealisasi hingga saat ini.

Menurut Djoko, sistem JBE atau ERP memberikan sejumlah manfaat dari berbagai sektor. Manfaat dari sektor lalu lintas adalah mengurangi kemacetan lalu lintas, mempersingkat waktu tempuh, meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Sisi hukum adalah penegakan hukum secara elektronik, memangkas birokrasi peradilan hukum terkait pelanggaran lalu lintas, dan meningkatkan ketertiban masyarakat.

“Manfaat dari sisi lingkungan untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan kendaraan, dan menurunkan tingkat polusi udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor. Manfaat dari sisi transportasi dapat meningkatkan pelayanan angkutan umum massal, mendorong peralihan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal, mewujudkan tarif angkutan umum massal lebih terjangkau, dan meningkatkan kinerja lalu lintas,” ujar Djoko menguraikan.

Lebih lanjut, Djoko menjelaskan tidak banyak kota yang menerapkan ERP, karena sulit mendapatkan dukungan stakeholder dan masyarakat. Di Stockholm (Swedia), untuk menerapkan JBE, mereka melakukan referendum untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Singapura bisa menerapkan JBE karena pemerintahnya sangat strong dan agak otoriter.

Djoko merinci setidaknya ada empat kota di empat negara yang sudah menerapkan sistem jalan berbayar atau ERP, berikut daftarnya:

1. Oslo (Norwegia)

Oslo, jenis pemungutan revenue generation dengan 27 titik pembayaran. Tarif yang dikenakan antara US$5,00 – US$18,00 dan beroperasi selama 24 jam setiap hari. Pemasukan bruto per tahun US$400 juta dan biaya operasional US$45 juta. Kebijakan ini membuat penurunan lalu lintas (peak/off peak) sebesar 10%.

2. Stockholm (Swedia)

Di Stockholm, ERP sebagai pajak yang dikenakan pada kendaraan yang memasuki Stockholm. Kebijakan ini dinamai Stockholm Congestion Tax (SCT) dan berlaku efektif 1 Agustus 2007 setelah 7 bulan melalui uji coba. Jenis pemungutan congestion charging dengan 18 titik pembayaran.

Tarif yang dikenakan antara US$1,40 – US$2,85 dan beroperasi mulai jam 06.30 hingga 18.29 dari hari Senin hingga Jumat, kecuali di bulan Juli. Pemasukan bruto per tahun US$125 juta dan biaya operasional US$23 juta. Terjadi penurunan lalu lintas pada peak 25% dan kondisi off peak sebesar 20%.

3. London (Inggris)

ERP di London digagas tahun 1964 oleh Ahli Ekonomi Robert Smith dengan konsep road charging dan dimulai 17 Februari 2003 oleh Walikota London Kenneth Robert Livingstone (2000-2008). Tarif yang dikenakan antara US$13,60 – US$18,20 dan beroperasi mulai pukul 06.30 hingga 18.00. Pemasukan bruto per tahun US$450 juta dan biaya operasional US$300 juta. Terjadi penurunan lalu lintas pada peak dan off peak sebesar 20%.

4. Singapura

Singapura adalah negara pertama yang mengaplikasikan ERP yakni pada tahun 1998, awalnya disebut urban road user charging. Sebelum ERP, Singapura menggunakan Area-Licensing Scheme (ALS). Tahun 1998, ALS diganti dengan Electronic Road Pricing (ERP).

Jenis pemungutan congestion charging di 42 titik pembayaran. Tarif yang dikenakan antara US$0,40 – US$6,20 beroperasi mulai pukul 07.00 hingga 21.30 dan tarif bisa berubah sesuai dengan jam. Pemasukan bruto per tahun US$65 juta dan biaya operasional US$12,25 juta. Terjadi penurunan lalu lintas pada peak dan off peak sebesar 25%.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.