Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi yang memiliki banyak jasa bagi negara dan masyarakat. Usia NU telah melampaui satu abad atau 100 tahun. Memasuki abad ke-2, NU memiliki banyak cita-cita di berbagai bidang, salah satunya bidang kesejahteraan dan perekonomian.

Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Rakyat Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid atau akrab disapa Alissa Wahid mengungkapkan berbagai program PBNU di bidang perekonomian kesejahteraan rakyat saat ini meliputi pengembangan sumber daya perkumpulan. Selain itu peningkatan ekonomi warga, pesantren, dan khusus seperti contoh peningkatan ekonomi kelompok perempuan dan ekonomi khusus untuk petani sawit rakyat.

Selain program tersebut, dalam rangkaian perayaan 1 Abad NU, juga dilakukan soft opening Badan Usaha Milik NU (BUMNU) di Jember, Jawa Timur. BUMNU merupakan perwujudan dari MoU antara NU dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Sebagai wujud dari MoU PBNU dengan Kementerian BUMN maka dibentuk badan usaha milik NU, berupa usaha yang bergerak di sektor perdagangan wholesale, itu kami singkat dengan sebutan BUMNU Grosir. BUMNU Grosir pertama yang menjadi prototipe itu kita buat di Jember saat ini masih dalam taraf soft opening,” kata Alissa Wahid kepada SWA Online di Jakarta Selasa (21/2/2023).

Ide pendirian BUMNU bersumber dari berbagai inisiatif yang dikelola oleh perkumpulan NU dan dimiliki oleh pengurus pusat NU, pengurus wilayah, atau pengurus cabang. Melalui BUMNU, diharapkan bisa memperkuat sumber daya ekonomi perkumpulan juga sekaligus menjadi ruang untuk belajar kewirausahaan bagi warga NU. Pada akhirnya nanti melalui BUMNU, PBNU bisa memperkuat semangat kewirausahaan bagi warga NU menuju kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

“Memasuki abad kedua tentu yang kita cita-citakan melalui BUMNU itu adalah meningkatkan kepastian ekonomi organisasi NU sebagai perkumpulan ulama. Karena itu, kita memiliki ide untuk seluruh pengurus cabang dan wilayah PBNU itu memiliki BUMNU. Kemudian cita-cita kedua tentu saja meningkatkan kesejahteraan Jemaah NU sebagai wujud dari cita-cita atau tujuan jemaah jam’iyyah NU sendiri,” ucapnya.

Putri sulung Presiden Abdurrahman Wahid ini mengungkapkan bahwa nilai investasi yang diperlukan untuk membuat BUMNU tidak bisa dihitung secara overall karena saat ini inisiatif-inisiatif tersebut sedang berlangsung di berbagai tempat. Karena sektornya berbeda-beda dan juga pengelolaan yang berbeda-beda, maka sampai saat ini belum memiliki memiliki data dan angka pasti. Kemungkinan besar, itu bisa didapatkan nanti pada saat akhir tahun 2023.

“Untuk BUMNU Grosir Jember kira-kira yang kami perlukan adalah sekitar Rp 15 miliar untuk modal persiapan sampai dibukanya BUMNU Grosir Jember. Tapi apakah sebesar itu di tempat-tempat yang lain? Nanti kita lihat dari kapasitas masing-masing daerah,” ucap Alissa yang juga Komisaris Independen Unilever Indonesia ini.

Lebih lanjut, Alissa menuturkan bahwa bentuk BUMNU beragam dan antara satu daerah dengan daerah lain bisa saja berbeda. “Jadi bisa saja di sebuah tempat itu pertanian lalu di tempat yang lain perdagangan retail misalnya dengan layanan usaha pesantren, di tempat yang lain nelayan produk laut, kemudian di tempat yang lain konveksi. Itu sangat diserahkan kepada pengurus cabang. Karena itu, kita tidak memiliki target omzet atau argo pendapatan, kami serahkan kepada masing-masing cabang dan masing masing inisiatif,” ujarnya.

BUMNU sebagai Solusi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teguh Danarto mengungkapkan bahwa MOU PBNU dan BUMN yang menghasilkan sebuah BUMNU yang bergerak di bidang wholesale merupakan langkah maju, dapat menjamin ketersedian dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat. Keberadaan BUMNU ini akan memudahkan masyarakat dan juga toko-toko kelontong khususnya milik warga NU untuk mendapatkan harga barang yang lebih kompetitif dan bahkan lebih murah.

“Saya rasa BUMNU sektor perdagangan ini memiliki prospek cerah di masa depan jika dikelola dengan profesional dan juga mampu bersaing dengan pemain-pemain besar lainnya. Saya yakin dengan jaringan NU yang sangat luas dan keterkaitan emosional maka BUMNU sektor perdagangan ini memiliki prospek yang menjanjikan,” katanya melalui pesan tertulis, Jumat (24/3/2023).

Menurut Teguh ke depan harus dikembangkan sektor bisnis di luar perdagangan seperti bisnis produksi barang dan jasa. Harus dikembangkan sebuah ekosistem yang bisa menghubungkan UMKM produksi dan pemasaran produknya. Saat ini sudah ada marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, tetapi usaha-usaha UMKM di daerah mungkin belum sepenuhnya terhubung karena keterbatasan pengetahuan atau sistem kerja.

“Oleh karena itu, harus dibangun sebuah ekosistem yang menghubungkan produsen UMKM, pemasaran dan tenaga kerja di level komunitas, sehingga masyarakat di komunitas semuanya bergerak dan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian. Ada yang berfungsi sebagai pengusaha, tenaga kerja, dan ada yang melakukan pemasaran,” ucap Teguh yang juga Wakil Ketua Lembaga Perekonomian PBNU ini.

Terakhir, Teguh juga mengungkapkan bahwa NU memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Berdasarkan data yang ia miliki, angkanya tidak jauh berbeda dengan angka ALVARA Research, penduduk Indonesia yang berafiliasi dan menjalani tradisi NU adalah sebesar 50.4% atau sekitar 135 juta orang dengan potensi konsumsi sekitar Rp3.500 triliun. Jika potensi ini dapat dimanfaatkan atau dikelola dengan baik, maka NU akan menjadi kekuatan besar bagi masa depan Indonesia.

“Kondisi masyarakat NU di Abad Pertama memang didominasi oleh kelompok pendapatan menengah ke bawah. Di Abad Kedua ini, harapan saya bahwa warga NU harus naik kelas menjadi masyarakat berpendapatan menengah atas, sehingga warga NU merupakan kelompok masyarakat yang akan menyelamatkan Indonesia dari jebakan middle income trap,” ucap Teguh menutup keterangannya.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id