Presiden Jokowi akhirnya merespons kegaduhan publik soal pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai yang suka pamer harta dan bergaya hidup hedonis. Menurut Jokowi, dirinya mengetahui soal kekecewaan masyarakat terhadap pegawai pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Sidang Kabinet Paripurna mengenai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Kebijakan di Bidang Aparatur Sipil Negara dan RB di Istana Jakarta, Kamis (2/3/2023). Jokowi berpesan agar aparat penegak hukum dan birokrasi lainnya berhati-hati agar tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

“Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di media sosial, karena peristiwa di Pajak dan di Bea Cukai, saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, kepada pemerintah. Kalau seperti itu ya kalau menurut saya, pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis,” kata Jokowi.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar menteri, kepala lembaga, termasuk Kejagung, Kapolri, dan Panglima TNI agar mendisiplinkan aparat yang ada di bawahnya. Juga, memberitahu bawahannya tentang apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan.

“Kemudian, di Polri maupun Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya. Sekali lagi, saya ingin tekankan jangan pamer kekuasan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial, itu kalau aparat birokrasi, sangat-sangat tidak pantas,” ucap Jokowi dengan tegas.

Diketahui selama satu minggu terakhir, publik ramai membincangkan gaya hidup mewah dan hedonis pejabat dan keluarganya. Isu ini terungkap berawal dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario anak Rafael Alun pejabat di DJP. Mario suka memamerkan gaya hidup mewah di media sosialnya, mulai dari mengendarai mobil Jeep Rubicon hingga Motor Harley Davidson.

Dalam LHKPN KPK, jumlah harta kekayaan Rafael Alun mencapai 56,1 miliar. Sebagai seorang pejabat Eselon III, publik menilai harta Rafael tidak wajar dengan posisinya saat ini. Bahkan KPK dan PPATK turun tangan untuk memeriksa Rafael Alun mengenai sumber kekayaannya.

Akibat kasus tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai Kabag Umum di Kanwil DJP Jakarta II. Usai harta kekayaannya terkuak publik, Rafael mengajukan pengunduran diri sebagai pegawai Kemenkeu, namun pengunduran diri tersebut ditolak Kemenkeu karena yang bersangkutan dalam pemeriksaan.

Efek domino kasus tersebut juga mengenai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Publik akhirnya memviralkan gaya hidup mewah Eko yang suka pamer motor mewah hingga pesawat di media sosial. Bahkan Eko juga dicopot dari jabatannya tersebut.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan saat ini, Inspektorat Jenderal Kemenkeu tengah menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku, kecocokan harta dan utang dalam LHKPN dengan laporan SPT, serta mendalami pelanggaran etika dan disiplin Eko. “Dalam rangka memudahkan pemeriksaan, saya instruksikan agar yang bersangkutan dibebastugaskan (dari jabatannya),” ucapnya dalam konferensi pers (01/03/2023).

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id