Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menyebutkan beberapa strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan sistem resi gudang (SRG). Salah satunya, kolaborasi kebijakan dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku usaha untuk mengoptimalkan SRG sebagai hub point perdagangan komoditas dalam dan luar negeri. Selain itu, juga memperkuat regulasi di bidang SRG untuk mewujudkan ekosistem yang aman dan akuntabel.

Hal ini disampaikan Didid saat memberikan pemaparan pada ‘Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) dalam Efisiensi Rantai Pasok’ di Hotel Novotel, Bandar Lampung, kemarin. Acara ini merupakan salah satu kegiatan yang menjadi rangkaian Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2023.

“Kolaborasi penting untuk melakukan pemetaan gudang-gudang SRG di sisi hulu dan hilir, sehingga terkoneksi dengan pasar. Ini artinya SRG dapat menjadi hub point perdagangan komoditas dalam dan ekspor. Strategi selanjutnya adalah penguatan regulasi yang diharapakan dapat menumbuhkan kepercayaan pelaku usaha. Selain itu, pemerintah juga terus memberikan pelatihan kepada para pengelola gudang SRG untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola gudang,” kata Didid.

Didid menjelaskan, dalam rantai pasok komoditas, SRG dapat berperan penting sebagai sarana penyimpanan logistik dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi. Gudang-gudang SRG dapat dimanfaatkan petani atau usaha kecil dan menengah (UKM) dan pelaku usaha. Gudang SRG menjadi sarana penyimpanan komoditas (manajemen pascapanen) atau sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum dipasarkan atau diolah untuk proses selanjutnya.

“Jaringan SRG dapat melibatkan seluruh komponen dalam perdagangan komoditas, mulai dari hulu yaitu bahan baku sampai dengan hilir pabrikan atau prosessor. Mulai dari petani produsen yang terletak di pedesaan, jaringan perdagangan antar pulau, hingga kebutuhan ekspor ke luar negeri,” lanjut Didid

SRG dapat menjadi salah satu instrumen pengukuran ketersediaan stok daerah dan nasional. Sebab, data ketersediaan stok di setiap gudang SRG terintegrasi melalui suatu Sistem Informasi Resi Gudang (SIRG) yang dapat dipantau pemerintah. Melalui SIRG, ketersediaan komoditas di setiap wilayah lokasi gudang SRG dapat diketahui, sehingga dapat menjadi instrumen pemerintah dalam mengambil kebijakan. Hal ini penting dalam menciptakan ketahanan pangan nasional.

“Dengan SIRG, ketersediaan stok daerah dan nasional bahan pangan seperti gabah, beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang merah, ayam karkas beku, dan ikan dapat diketahui,” jelas Didid.

Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan pemerintah daerah telah melakukan pembangunan 123 gudang SRG secara bertahap, mulai 2009–2018. Selain pembangunan infrastruktur, Kementerian Perdagangan telah menjalankan beberapa kebijakan melalui pengadaan sarana prasarana pascapanen yang terintegrasi dengan gudang SRG.

Selain itu, untuk meringankan beban bunga bank dalam pemanfaatan SRG, pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang pemberian subsidi bunga kredit resi gudang baik kredit konvensional maupun kredit syariah melalui Peraturan Menteri Keuangan No.187 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2022. Dalam peraturan ini, cakupan kelompok yang dapat menerima subsidi antara lain petani, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam pemanfaat hasil hutan, koperasi, serta UKM.

“Selain SRG, Bappebti juga mengatur hal-hal terkait ekonomi digital. Belakangan, ada informasi tentang robot trading atau investasi-investasi yang menamakan dirinya trading. Tetapi, sebetulnya itu bukan trading dan bukan investasi berjangka. Jadi, ada beberapa orang mengumpulkan uang kemudian memakai model member get member atau skema ponzi. Saya tegaskan di sini, itu bukan trading, bukan investasi, dan itu tidak ada yang memiliki izin dari Bappebti,” tegas Didid.

Didid kembali menegaskan, masyarakat jangan mudah percaya dengan informasi terkait robot trading. Kementerian Perdagangan akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya dinas perindustrian dan perdagangan di daerah untuk terus melakukan sosialisasi pada masyarakat.

“Masyarakat juga harus waspada dengan investasi yang tidak memiliki izin dari Bappebti. Sebab, ketika nanti ditemukan permasalahan dalam investasi atau perdagangan, Bappebti tidak akan bisa melakukan intervensi kepada badan usaha tersebut,” tegas Didid dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (03/03/2023).

Didid juga menjelaskan pemerintah saat ini terus berupaya mempercepat, menciptakan, dan mendorong upaya pengembangan ekonomi digital Indonesia pada 2030. Khususnya, di bidang perdagangan aset kripto. “Kami perlu mengingatkan bagi para anak muda yang bertransaksi kripto bahwa perdagangan aset kripto ini naik turun dan tidak selalu menjanjikan keuntungan. Pelanggan aset kripto saat ini sebanyaj 16,55 juta orang dan 48 persennya berusia 18 – 35 tahun,” imbuh Didid.

Pada kesempatan tersebut, Didid menuturkan terkait penjualan emas digital. Hingga kini, Bappebti hanya memberikan izin kepada empat perusahaan untuk melakukan transaksi penjualan emas digital. “Bappebti mengharuskan perusahaan yang menjual emas dalam bentuk digital memiliki emas dalam bentuk aslinya. Jadi, bukan hanya catatan pembelian saja yang diberikan kepada nasabah,” kata Didid.

Berdasarkan data Gross Merchandise Value (GMV), nilai ekonomi digital Indonesia pada 2021 sebesar US$ 70 miliar. Google memproyeksikan potensi ekonomi digital Indonesia pada 2025 akan tumbuh mencapai US$ 146 miliar, terbesar di Asia Tenggara.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id