DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV yang digelar Selasa, 21 Maret 2023. Adapun rapat ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sontak mendapat berbagai kritik. Meski demikian, ada pula komentar positif yang datang dari pemerintah. Berikut rangkuman deretan komentar tersebut.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan hasil survei yang dilakukan oleh Japan External Trade Organization (JETRO). Survei tersebut dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan Jepang di wilayah Asia dan Oceania pada tahun 2022.X

Suharso menyebutkan, survei itu dilakukan secara rutin per tahun. “Cakupan survei adalah isu-isu spesifik di negara-negara Asia dan Oceania yang berpengaruh pada peluang pengembangan usaha dan kinerja perusahaan-perusahaan Jepang,” kata dia dikutip dari akun Instagram resmi @suharsomonoarfa di Jakarta, Rabu, 22 Maret 2023.

Dari hasil audiensi dengan Suharso sebelumnya, diketahui bahwa JETRO menyampaikan ekspektasi perusahaan-perusahaan Jepang dan optimisme mereka untuk mendulang keuntungan di Indonesia sepanjang tahun 2022.

Selain itu, para pengusaha Jepang itu mengaku yakin dengan prospek perekonomian di Tanah Air seiring berkembangnya pasar domestik sebagai faktor utama untuk perluasan usaha, dan juga bagaimana hal itu bisa meningkatkan upah pekerja dan biaya pengadaan.

Kemudian meningkatkan upah pekerja dan biaya pengadaan, dampak UU Cipta Kerja (Ciptaker) pada penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi perusahaan-perusahaan Jepang pada upaya penurunan emisi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menuturkan tingkat penerimaan modal asing (PMA) RI meningkat hampir 30 persen dalam 5 triwulan dibandingkan dengan PMA 5 triwulan sebelum UU Cipta Kerja diterbitkan. Menurut dia, hal itu menunjukan bahwa investor merespons positif hadirnya UU Cipta Kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menyebutkan UU Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Tanah Air.

“Kita yakin bahwa substansi ketenagakerjaan dalam Perppu Cipta Kerja yang hari ini sudah menjadi undang-undang adalah bertujuan untuk benar-benar meningkatkan kualitas tenaga kerja kita,” katanya, dalam Forum Merdeka Barat 9 yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023.

UU Cipta Kerja juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas perlindungan bagi para pekerja, memperluas kesempatan kerja melalui investasi, hingga memastikan keberlangsungan usaha.

“Undang-undang ini merupakan kumpulan dari norma-norma yang harus kita kawal bersama. Kalau prakteknya, implementasinya ada masalah, maka kita harus meminimalisir dan segera kita atasi apa masalahnya,” tutur Indah.

Berikutnya, menurut dia, keselarasan antara kepentingan pekerja dan kepentingan pengusaha perlu untuk terus dijaga. “Dan ini semua sudah diatur dalam substansi ketenagakerjaan pada undang-undang ini,” katanya.

Ia pun memastikan bahwa UU Cipta Kerja tidak mendegradasi hak-hak pekerja. “Hal yang sudah baik di dalam perusahaan terus diperjuangkan. Bukan berarti hadirnya Perpu Cipta Kerja yang menjadi UU ini mendegradasi hak pekerja, itu tidak. Karena sejatinya yang namanya PKB atau perjanjian kerja bersama dan juga PP adalah hukum positif tertinggi di perusahaan.”

Airlangga Hartarto mengatakan UU Ciptaker akan memberikan kepastian hukum di tengah dinamika global saat ini. Airlangga pun menyinggung bangkrutnya sejumlah bank Amerika sebagai contoh imbas gejolak perekonomian dunia saat ini.

“Dunia menghadapi ketidakpastian. Akibat interest rate yang terus naik. Lihat, di Amerika sudah ada bank yang terus tumbang ini bukan hal yang biasa,” kata Airlangga saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Selatan pada Selasa, 21 Maret 2023.

Dia menuturkan berbagai negara pun tengah berjuang dalam merespons situasi perekonomian dunia yang sedang sulit. Menurutnya, kondisi itu berisiko menimbulkan pelarian modal sehingga perlu ada berbagai berbagai fleksibilitas kebijakan.

“Pemerintah juga sedang menyiapkan langkah lagi mengenai PP (peraturan pemerintah) devisa hasil ekspor,” ucap Airlangga.

Sumber: Tempo.co