Ibu Kota Nusantara (IKN) memang tengah gandrung. Pemerintah juga sedang menggaet banyak investor untuk melakukan investasi di ibu kota baru negara pengganti Kota Jakarta tersebut. Soal peluang ekspansi ke IKN, Presiden Direktur (Presdir) Astra Property Djap Tet Fa jawab begini.

Menurut Djap, saat ini pembangunan IKN masih menjadi pekerjaan pemerintah (menggunakan anggaran negara). Pihak swasta seperti Astra Property masih akan menunggu dan melihat perkembangan IKN ke depan seperti apa, baik perkembangan infrastruktur, ekonomi, hingga populasi masyarakatnya.

“Kita masih memonitor. Karena IKN kan baru, sekarang masih dikebut untuk persiapan pemerintahan (kementerian atau lembaga) pindah, targetnya 2024. Kita lihat progresnya seperti apa,” kata Djap saat bincang-bincang dengan wartawan (280/3/2023).

Dalam membangun sebuah kota, tambah Djap, diperlukan waktu yang lama. Karena membangun kota tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga masyarakat. Banyak kota di dunia sepi karena populasinya sedikit, padahal infrastrukturnya sudah bagus. “Jadi kami masih wait and see (untuk ekspansi ke IKN),” ujarnya.

ASTRA Property mengawali perjalanan bisnisnya sebagai Divisi Properti PT Astra International Tbk pada tahun 2013. Kemudian menjadi badan hukum sendiri pada 2016 sekaligus menjadi lini bisnis ketujuh yang dimiliki oleh Astra. Hingga kini, Astra Property memiliki enam anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan properti, pengelolaan, dan investasi.

Diketahui IKN akan bertempat di Pulau Kalimantan tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Luas wilayah Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN 256.142 ha yang terbagi dalam kawasan pengembangan IKN seluas 199.962 hektare (ha), kawasan IKN 56.180 ha dan kawasan inti pusat pemerintahan seluas 6.569 ha.

IKN diharapkan dapat mewujudkan visi PDB Indonesia di tahun 2045 sebesar US$180 miliar dan estimasi membuka lapangan pekerjaan 4.811.000 pada 2045. Dalam poin delapan prinsip IKN mengenai Peluang Ekonomi untuk Semua, ditargetkan 0% kemiskinan di IKN pada 2035, PDB per kapita negara berpendapatan tinggi, dan rasio regional terendah di Indonesia pada tahun 2045.

Pemerintah menjanjikan bahwa IKN didesain sesuai dengan kondisi alam. Di mana lebih dari 75% wilayah di Kawasan Pemerintahan IKN adalah kawasan hijau, semua penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi dalam 10 menit, dan 100% konstruksi ramah lingkungan untuk bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian.

Presiden Jokowi menargetkan pemerintahan resmi pindah ke IKN pada tahun 2024. Bahkan Jokowi juga menginginkan agar Upacara Kemerdekaan RI dan perayaan HUT Kemerdekaan RI pada tahun 2024 nanti dipusatkan di IKN.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id