Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki peran penting dalam terwujudnya cita-cita net zero ASEAN. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai keynote speech dalam acara Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023 dengan tema “Imaging a Net Zero ASEAN”, di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Bali , Kamis (30/3).

Seminar SEADS 2023 merupakan seminar yang diselenggarakan oleh Asian Development Bank (ADB) bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk mendiskusikan langkah-langkah pemerintah, komunitas, dan sektor swasta di Asia Tenggara dalam rangka menuju netralitas karbon pada tahun 2050 melalui adopsi teknologi, mempercepat ketersediaan pembiayaan, dan tindakan-tindakan efektif lainnya.

“Peran Indonesia dalam Imaging a Net Zero ASEAN ini sungguh relevan dan penting”, ujar Sri Mulyani. Indonesia, menurut Menkeu, telah mengambil langkah-langkah untuk mencapai net zero pada tahun 2060 atau lebih awal. Salah satunya melalui Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang telah ditingkatkan. Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi CO2 meningkat dari sebelumnya 29 persen menjadi 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,2 persen dari sebelumnya 41 persen dengan dukungan internasional.

Untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih awal, tidaklah mungkin tanpa mengatasi masalah pembangkit listrik tenaga batubara. Negara-negara ASEAN juga sangat bergantung pada bahan bakar fosil untuk ekonomi serta pembangunan industri.

“Di satu sisi penting bagi ASEAN untuk menangani kebutuhan ketahanan energi, tapi pada saat yang sama dibutuhkan juga keterjangkauan dan keberlanjutan energi. Merancang transisi energi menjadi sangat penting”.

Menkeu menyampaikan apresiasi kepada Asian Development Bank (ADB) yang bekerja sangat erat dengan Indonesia untuk meluncurkan mekanisme transisi energi selama COP26 Glasgow.

“Ini adalah desain kerangka kebijakan yang mencoba memobilisasi program keuangan campuran transformatif yang akan menggabungkan dana pasar konsesi dan harga yang kompetitif,” ujar Menkeu.

Menkeu juga menekankan pentingnya pembiayaan. Total pembiayaan iklim yang dibutuhkan untuk mencapai NDC adalah Rp4,002 triliun atau USD281 miliar hingga tahun 2030 yang terpenuhi dengan investasi publik dan swasta.

“Sangat penting bagi kita semua untuk dapat merancang kerangka kebijakan dan kerangka peraturan serta iklim investasi yang tepat, sehingga kita dapat menarik lebih banyak partisipasi swasta, baik di dalam negeri maupun di dunia. Kami juga mengundang banyak filantropi untuk turut berpartisipasi dalam komitmen penting semacam ini,” kata Menkeu.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah insentif fiskal serta inovasi pembiayaan untuk menjembatani kesenjangan dan menciptakan dana katalis untuk investasi dalam proyek hijau dan mengembangkan industri hijau. Insentif tersebut antara lain penggunaan tax holiday, tax allowance, fasilitas PPN, bea masuk, hingga pajak properti. Selain itu, Indonesia juga telah menerbitkan Green Sukuk dan SDG bond baik di tingkat global maupun domestik, serta mengeluarkan kerangka peraturan dan undang-undang tentang penetapan harga karbon dan memperkenalkan pajak karbon.