Di tengah situasi sektor digital yang mengalami gelombang ‘pasang surut’ pada tantangan global seperti kenaikan suku bunga dan persyaratan pendanaan yang lebih tinggi, digitalisasi Indonesia tetap berkembang dengan pesat dan berpotensi untuk mencapai era keemasan digital.

Seiring dengan perkembangan digital Indonesia, East Ventures terus mendorong para startup digital untuk fokus pada fundamental bisnis untuk menciptakan keunikan dan meminimalkan persaingan, serta lebih bijak (prudent) dalam mengatur keuangan perusahaan. Selain itu, kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan sangat penting dalam mencapai keadilan digital untuk seluruh rakyat Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan David Fernando Audy, Operating Partner East Ventures, saat sesi diskusi pada peluncuran edisi ke-4 East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2023 . Bersama Katadata Insight Center dan PwC Indonesia, laporan riset EV-DCI 2023 merupakan indeks yang mengukur daya saing digital Indonesia dengan tema ‘Keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia’.

Dalam diskusi panel tersebut, Adek Media Roza, Direktur Katadata Insight Center menyoroti adanya perubahan pola hidup masyarakat, dimana masyarakat semakin terbiasa melakukan aktivitas digital, seperti melakukan pembayaran dengan dompet digital (e-wallet). Tingkat kepercayaan terhadap aplikasi digital kian tinggi, masyarakat kini sudah melakukan pembayaran di platform digital tanpa harus pergi ke ATM atau minimarket.

Sejalan dengan observasi Radju Munusamy, Partner dan NextLevel Leader PwC Indonesia menjelasakn, digitalisasi adalah sebuah mega tren yang menyatukan semua aspek teknologi seperti Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan Big Data. Beberapa pekerjaan manusia dapat digantikan oleh AI di masa mendatang, sehingga Radju mendorong perusahaan startup untuk berfokus pada penguatan fundamental bisnis mereka, termasuk kepatuhan terhadap ESG, tanpa harus menunggu saat sudah scale up.

Untuk mendorong keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia, Ninasapti Triaswati, Ekonom Universitas Indonesia menegaskan tiga aspek yang menjadi tugas bagi para pemangku kepentingan, yakni: perlunya pengaturan dan pengawasan pemerintah, terutama terhadap keamanan; insentif bagi pengusaha; dan membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Tiap pemangku kepentingan saling membutuhkan, sehingga kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat adalah kunci menciptakan ekosistem digital berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua orang.

Efek dan manfaat digitalisasi juga tampak pada sektor kesehatan. Bermula dari pandemi COVID-19 yang menguji resiliensi sistem kesehatan Indonesia, Setiaji mengatakan bahwa pemanfaatan digitalisasi, contohnya melalui Aplikasi Satu Sehat, dapat menjembatani gap pada rasio dokter-pasien dan jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia. Digitalisasi juga mempermudah dalam mengakses rekam medis sehingga bisa memberikan layanan kesehatan dan menciptakan keadilan akses kesehatan.

Para panelis sepakat ada empat fokus area untuk memperkuat ekonomi digital ini, yakni: pemerataan digitalisasi, penguatan fundamental bisnis, peningkatan kolaborasi antar stakeholder serta penerapan kerangka Environmental Social, Governance (ESG).

“Pemerataan digital diperlukan untuk terus menciptakan pemerataan peluang bisnis bagi semua pelaku usaha di seluruh pelosok Indonesia, terutama bagi UMKM. Penguatan fundamental bisnis dibutuhkan dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin tinggi. Kolaborasi wajib dilakukan untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Juga tidak kalah pentingnya, kita harus ingat untuk mengikutsertakan mereka yang tertinggal, memperhatikan ekonomi hijau, serta menjalankan prinsip-prinsip berkelanjutan agar masa depan generasi berikutnya dapat terjaga dengan baik,” ujar David dalam keterangan resmi, Selasa (02/05/2023).

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id