Ekonomi dan keuangan digital Indonesia dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pangsa pasarnya sangat besar sekitar 40% dari total transaksi ekonomi digital ASEAN dan Indonesia bisa terus berperan sebagai pemain utama di ASEAN. Potensi untuk tumbuh semakin maju juga sangat besar.

Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan. Inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat harus terus dikembangkan.

Demikian sambutan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 yang bertema Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth, di Jakarta (8/5/2023). FEKDI merupakan ajang pameran berbagai produk dan inovasi, implementasi kebijakan, serta pencapaian dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) dan Kemenko Perekonomian.

Gubernur Perry BI menyampaikan dengan digitalisasi, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi keuangan di mana saja. Bank Indonesia berkomitmen untuk menjadikan ekosistem sistem pembayaran menjadi episentrum ekonomi keuangan digital Indonesia, melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) yang menyatukan visi sejak tahun 2019.

“Hadirnya QRIS, BI-FAST, dan Standar Nasional Open API (SNAP) menyatukan satu nusa dan bahasa konektivitas pembayaran, serta dalam semangat satu bangsa Indonesia melalui konsolidasi antara industri pembayaran dan e-commerce membentuk bangsa digital. Mari berpartisipasi dalam transformasi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Perry dalam sambutannya, Senin (8/5/2023).

Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang signifikan. Hal itu ditandai dengan nilai ekonomi digital tahun 2022 mencapai US$77 miliar atau tumbuh 22% (YoY) dan diproyeksikan akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga US$130 miliar pada tahun 2025. Untuk itu, Pemerintah mendorong berbagai upaya dalam mengakselerasi potensi ekonomi digital tersebut melalui berbagai inovasi kebijakan.

“Yang perlu kita ingat bahwa 10 hingga 13 tahun ke depan adalah momentum yang sangat penting bagi Indonesia karena bonus demografi hanya akan berlangsung sampai tahun 2038. Semoga kegiatan FEKDI ini dapat menjadi ruang bersama dalam mendorong sinergi dan inovasi pengembangan keuangan dan ekonomi digital di tanah air,” kata Airlangga.

Pada pembukaan FEKDI dilakukan peluncuran Kartu Kredit Indonesia (KKI) domestik untuk segmen pemerintah di Indonesia, berbentuk fisik. KKI ini merupakan instrumen pembayaran berbasis kredit dengan pemrosesan secara domestik untuk memfasilitasi belanja barang dan jasa Pemerintah Pusat dan Daerah. KKI sebagai produk dalam negeri sejalan dengan program pemerintah yakni Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI).

“inovasi keuangan digital seperti KKI perlu terus diperkuat. Ini untuk mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi serta memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah,” ujar Jokowi.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id