Desakan agar pemerintah mengatur mengenai penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang telah ada jauh sebelum OpenAI merilis ChatGPT pada akhir tahun 2022. Akan tetapi, pemerintah pun belum menemukan pendekatan untuk menangani kemampuan AI dalam melaksanakan pengawasan massal, memperburuk ketidakadilan yang sudah berlangsung lama, maupun menempatkan manusia dalam bahaya fisik. Para ahli, pemerintah AS, dan beberapa pemerintah Eropa lainnya juga telah menyatakan keprihatinannya tentang pertumbuhan adopsi ChatGPT yang cepat dan produk AI serupa.

Saat ini, ragam perusahaan mencoba untuk mengembangkan layanan kecerdasan buatan yang lebih kuat seperti ChatGPT semakin cepat, beberapa regulator mengandalkan undang-undang lama untuk mengontrol teknologi yang dapat mengubah cara masyarakat dan bisnis beroperasi.

Uni Eropa berada di garis depan yang akan menyusun aturan AI baru yang dapat menetapkan tolok ukur global untuk mengatasi masalah privasi dan keselamatan yang muncul dengan kemajuan pesat dalam teknologi AI generatif di balik ChatGPT OpenAI. EDPB adalah badan independen yang mengawasi aturan perlindungan data di Uni Eropa, dan terdiri dari pengawas perlindungan data nasional.

“Para anggota EDPB membahas tindakan penegakan hukum baru-baru ini yang dilakukan oleh otoritas perlindungan data Italia terhadap OpenAI terkait layanan Chat GPT. EDPB memutuskan untuk meluncurkan gugus tugas khusus untuk EDPB adalah badan independen yang mengawasi aturan perlindungan data di Uni Eropa, dan terdiri dari pengawas perlindungan data nasional. ,” kata pernyataan EDPB.

Menurut seorang sumber di salah satu badan pengawas nasional Eropa, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa berharap dapat menyelaraskan posisi kebijakan mereka, tetapi hal ini akan memakan waktu.

Sumber tersebut menambahkan, negara-negara anggota tidak berusaha untuk menghukum atau membuat aturan yang akan memengaruhi pemilik ChatGPT yang didukung Microsoft Corp, OpenAI, tetapi lebih untuk membuat kebijakan umum yang “transparan”.

Pakar tata kelola data Eropa konsultan BIP Massimiliano Cimanghi mengatakan, “Dengan tidak adanya peraturan, satu-satunya hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah menerapkan peraturan yang ada. Dalam perlindungan data pribadi, mereka masih bisa menerapkan undang perlindungan data lama bukan secara khusus untuk AI.”

Melansir Reuters (22/05/2023) seperti yang dilakukan oleh pengawas Italia Garante menjadikan layanan tersebut offline, mengkalim OpenAI melanggar GDPR UE, rezim privasi luas yang diberlakukan pada tahun 2018. Alhasil, ChatGPT memasang fitur verifikasi usia dan membiarkan pengguna Eropa memblokir informasi mereka agar tidak digunakan untuk melatih model AI generatif. Model AI yaitu suatu sistem semacam chatbot untuk membentuk konten dengan sendirinya yang menghadirkan sebuah tantangan baru. Model AI menjadi terkenal karena membuat informasi yang salah, bisa mengambil informasi data dari berbagai sumber tanpa menyebutkan nama sumbernya. .

Senada dengan yang dilakukan regulator Italia, Otoritas perlindungan data di Perancis dan Spanyol juga meluncurkan penyelidikan pada bulan April terhadap kepatuhan OpenAI terhadap undang-undang privasi.

Pembuatan informasi seperti itu dapat menimbulkan konsekuensi serius. Jika bank atau departemen pemerintah menggunakan AI untuk mempercepat pengambilan keputusan dapat ditolak secara tidak adil untuk pinjaman atau pembayaran tunjangan. Perusahaan teknologi besar termasuk Alphabet’s Google (GOOGL.O) dan Microsoft Corp (MSFT.O) telah berhenti menggunakan produk AI yang dianggap tidak pasti secara etis.

Pembuatan regulator khusus untuk penggunaan ChatGPT bertujuan untuk melindungi hak cipta dan privasi data pengguna. Saat ini, proposal yang dikembangkan untuk mengatur AI adalah dari Uni Eropa, dimana negara tersebut pertama kali mengeluarkan Undang-Undang Kecerdasan Buatan (AI) pada tahun 2021.

Namun, bentuk final dari Undang-undang tersebut masih diperdebatkan, dan apabila teknologi ini digunakan untuk kasus-kasus “berisiko tinggi”, seperti keputusan ketenagakerjaan atau dalam beberapa operasi penegakan hukum. Di proposal tersebut berisi untuk mengharuskan perusahaan seperti OpenAI untuk mengungkapkan materi berhak cipta apapun seperti hak cipta untuk buku atau foto yang digunakan untuk melatih model mereka dalam membuat artikel.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id