Menteri ESDM Arifin Tasrif (kanan) saat melihat smelter PT FI. (Dok ESDM)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan penghentian ekspor mineral mentah akan dilakukan per 10 Juni 2023. Namun, ada lima perusahaan yang dikecualikan karena telah memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku.

“(Penghentian) mineral sudah dibahas di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Di mana yang memenuhi persyaratan itu masih sampai 10 Juni 2023 ya mana-mana yang masih boleh disarankan sudah menyelesaikan sekian persen itu. Kalau tidak salah 5 perusahaan yang memenuhi persyaratan,” kata Arifin, melalui keterangan tertulisnya, dikutip SWA Online dari Info Publik, Senin (05/06/2023).

Merujuk Pasal 170 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), tiga tahun setelah beleid terbit pada 10 Juni 2020 artinya pada 10 Juni 2023 semua mineral mentah yang diekspor harus melalui proses peningkatan nilai tambah di Tanah Air. Artinya, pemerintah pun harus menyetop ekspor mineral mentah.

Dalam RDP dengan Komisi VII DPR pada pekan lalu, Arifin menyebutkan berdasarkan verifikator independen, ada lima badan usaha telah memiliki kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian konsentrat mineral logam di atas 50%. Kelima perusahaan dimaksud PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Industri (untuk komoditas tembaga), PT Sebuku Iron Lateritics Ore (besi), PT Kapuas Prima Citra (timbal) dan PT Kobar Lamandau Mineral (seng).

Kementerian ESDM punya data mengenai perkembangan pembangunan smelter perusahaan lainnya. “Sisa (perusahaan lain akan dihentikan), yang tidak masuk dalam 5 perusahaan. Berapa persen investasinya? Kan kami punya datanya mana yang dikerjain dan mana yang tidak dikerjain,” kata Arifin.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Kepmen ESDM Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri dan penambahan waktu ekspor tetap dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundangan serta mengenakan sanksi pada badan usaha.

Pengenaan denda yang diberikan tersebut berupa penempatan jaminan kesungguhan 5% dari total penjualan periode 16 Oktober 2019 hingga 11 Januari 2022 dalam rekening bersama. Apabila sampai 10 Juni 2024 tidak mencapai 90% dari target, maka jaminan kesungguhan disetorkan kepada kas negara.

Pengenaan denda administratif atas keterlambatan pembangunan sebesar 20% dari nilai kumulatif penjualan ke luar negeri untuk setiap periode keterlambatan dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 berdasarkan laporan verifikator independen, paling lambat disetorkan pada 60 hari sejak Kepmen ESDM Nomor 89 Tahun 2023 berlaku (16 Mei 2023) dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)/ Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang melakukan ekspor pada periode perpanjangan akan dikenakan denda yang diatur lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id