Untuk mengembangkan dan mendorong implifikasi proses bisnis terhadap layanan ekspor, impor, logistik nasional serta digitalisasi layanan pemerintah, Lembaga National Single Window (LNSW) meluncurkan The New Sistem Indonesia National Single Window atau SINSW generasi 2.

National Single Window (NSW) menjadi kebijakan untuk mendorong kelancaran arus barang ekspor dan impor berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002, serta menjadi langkah reformasi pelayanan sistem elektronik untuk kelancaran arus barang ekspor dan impor dalam upaya memperbaiki iklim usaha sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006.

Sebelum terbentuknya NSW, proses kegiatan dalam penanganan dokumen lalu lintas barang ekspor dan impor masih belum efisien karena membutuhkan proses yang sangat panjang dan dengan sistem layanan yang belum terintegrasi. Importir dan eksportir harus menyerahkan dokumen dalam bentuk hardcopy, serta izin ekspor dan impor harus diambil sendiri ke instansi penerbit izin, kemudian diserahkan ke pihak Pabean untuk proses validasi.

“Penerapan NSW sangat penting untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan mengatasi ‘ekonomi mahal’ dalam penanganan ekspor dan impor, sehingga otomasi pelayanan publik di bidang Kepabeanan diperkenalkan pada 1996 yakni Electronic Data Interchange antar Ditjen Bea dan Cukai dan Kementerian Perdagangan,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwjiono Moegiarso dalam talkshow acara Hari Jadi LNSW.

Dalam lingkup regional, 10 negara ASEAN telah menandatangani Kesepakatan ASEAN Single Window (ASW) pada 2005 dan menerapkan NSW di masing-masing negara dengan deadline diintegrasikan dalam ASW di 2015.

“Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan Sistem NSW. Tahun 2010 kita launching hal tersebut. Kemudian, adanya perubahan dinamika perdagangan internasional juga direspon dengan berbagai perubahan dalam Sistem NSW tersebut, yang mana di ASEAN kita sepakat melakukan pertukaran data cross-border,” kata Sesmenko Susiwijono.

Dengan peran INSW yang krusial dalam mengakomodir kebutuhan integrasi sistem antar K/L, Susiwijono menyampaikan apresiasi atas pengembangan INSW termasuk bagi LNSW yang selama puluhan tahun sudah berhasil mengelola portal nasional INSW yang mampu menjadi backbone dari sekian banyak layanan publik yang terintegrasi secara nasional.

“Tahun lalu juga sudah digabungkan sistem untuk Neraca Komoditas dan tahun ini juga sedang dikembangkan sistem untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saya percaya INSW bisa dikatakan lebih baik dari sistem sejenis karena didukung oleh resources (SDM), stakeholders, proses bisnis, dan sistem yang mumpuni,” ungkapnya.

Transformasi layanan publik berbasis teknologi di bidang ekspor dan impor perlu untuk terus diakselerasi, terutama sekali dipicu dengan adanya tuntutan kebutuhan efisiensi layanan publik baik di domestik maupun internasional. Inisiasi pengembangan dan pembangunan sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional di bidang ekspor dan impor juga telah mulai dijalankan melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW).

“Dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window merupakan bukti komitmen Pemerintah dalam bersinergi dan berkolaborasi dalam memberikan layanan publik yang efisien di bidang ekspor dan/atau impor,” jelas Susiwjiono di Jakarta, pekan lalu. Peraturan Presiden tersebut juga memberi identitas resmi kepada LNSW sebagai pengelola INSW dan penyelenggara sistem INSW serta menetapkan tata kelola dalam pelaksanaan tugas agar tetap bersinergi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa kegiatan ini merupakan sebuah reformasi di bidang pelayanan publik yang berhubungan dengan logistik dan efisiensi dunia usaha, terutama berkaitan dengan proses ekspor dan impor. “Untuk meningkatkan competitiveness logistik Indonesia harus semakin merata di semua daerah di Indonesia. Presiden Jokowi juga terus melakukan upaya membangun infrastruktur di berbagai kawasan Indonesia,” ujar Menkeu.

Oleh karena itu, Menkeu mengatakan akan terus berupaya untuk memperbaiki sinergi antar kementerian lembaga serta mengintegrasikan berbagai sistem sehingga benar-benar memberikan efisiensi dan kemudahan bagi dunia usaha, dan benar-benar mengadopsi sistem single window. “Upaya kita antara kementerian lembaga untuk bersama-sama duduk dan kemudian menyamakan visi, memperbaiki dari sisi regulasi menjadi lebih sederhana, membuat sebuah sistem yang bisa kompatibel,” tutur Menkeu.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id