Program lumbung pangan nasional atau food estate yang digagas mulai dari era Presiden Soeharto sampai era Presiden Joko Widodo hingga kini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Meski program tersebut menjadi salah satu dari Program Strategis Nasional 2020-2024, tetapi banyak pihak menilai proyek tersebut gagal. Padahal, menurut pakar, program lumbung pangan bersifat jangka panjang yang tidak dapat berhasil dalam waktu singkat.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengingatkan bahwa seluruh lahan yang digunakan untuk program ini berada di luar Pulau Jawa. Akibatnya, tingkat kesuburan lahan-lahan tersebut tidak lebih baik dari lahan pertanian di Jawa. Maka dari itu, waktu yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan produktivitas yang baik tidak bisa dijangkau dalam kurun waktu 1-2 tahun.

“Yang perlu diperhatikan, sebagian besar food estate yang dibangun di luar (Jawa) itu adalah lahan bukaan baru. Lahan bukaan baru pasti butuh waktu, butuh proses untuk membuat lahan itu bisa berproduksi stabil. Misalnya sawah, kita membangun ekosistem sawah yang stabil butuh waktu 3-4 tahun, apalagi kalau bukaan baru yang asalnya hutan terus dikonversi menjadi lahan usaha tani pasti butuh waktu lebih lama lagi,” jelasnya.

Pemerintah sendiri telah menggagas sejumlah program lumbung pangan yang tersebar di beberapa daerah, di antaranya di Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan. Namun sayangnya beberapa proyek tersebut mengalami gagal panen, atau bahkan mangkrak, meski baru diresmikan di era pemerintahan Jokowi.

Pemerintah Tergesa-Gesa

Khudori juga mengkritisi target pemerintah terkait program lumbung pangan ini yang dianggap tergesa-gesa.

“Berbagai lokasi food estate yang gagal itu antara lain karena pemerintah ingin ibaratnya ‘sim salabim’, dicetak hari ini, bisa panen hari ini dan hasilnya bisa dinikmati. Itu sesuatu yang menurut saya non-sense,” ungkap Khudori.

Meski begitu, ia sependapat dengan pemerintah bahwa membangun fondasi yang kuat untuk ketahanan pangan nasional dengan program lumbung pangan perlu untuk dilakukan, apalagi konversi lahan pertanian di Jawa terus berlanjut sehingga lahan pertanian semakin menipis.

Selain itu, katanya, penting untuk diingat bahwa Indonesia memiliki lahan pangan per kapita yang sangat rendah, yakni hanya 0,019 hektare. Jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan dengan negara seperti Thailand dan Vietnam yang mencapai 7-8 kali lebih besar dari Indonesia.

Lebih jauh ia melihat, penyebab lain gagalnya program food estate tersebut adalah adanya faktor politis. Khudori menilai periode kepemimpinan di Indonesia yang lima tahun sekali ini menjadikan tidak adanya konsistensi dan keberlanjutan ketika periode kepemimpinan berganti.

“Jadi menurut saya ini penting untuk membangun fondasi, bahwa di masa depan kita punya fondasi yang kuat, dan karena ini proyek jangka panjang, ya secara politik memang buat politikus tidak akan berefek electoral. Ketika dia membangun basis itu, mungkin yang menikmati adalah periode kepemimpinan berikutnya. Jadi penting untuk melihat bahwa nanti di masa depan Indonesia harus punya kapasitas basis pangan yang memadai. Jadi kalau negara-negara yang selama ini kita jadikan untuk impor melakukan restriksi atau penutupan impor, kita punya kapasitas produksi lokal yang memadai,” jelasnya.

Food Estate di Papua

Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu mengunjungi food estate di Kabupaten Keerom, Papua. Di lahan tersebut, pemerintah menanam jagung yang dalam waktu tiga bulan diklaim sudah relatif berproduksi dengan baik, meski ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari segi sistem perairan.

“Memang ini baru pertama kali. Jangan berpikir langsung hasilnya sangat tinggi. Ini pun hasil saat ini sudah sangat tinggi, kira-kira 7 ton per hektare, karena standar per hektare 5,6 ton per hektare, ini sudah 7 ton, karena ini saya melihat tanahnya sangat subur sekali, tapi airnya perlu dikelola yang baik,” kata Jokowi.

Ia menjelaskan, lahan food estate untuk jagung seluas 45 hektare ini akan kembali panen pada September mendatang. Jika produktivitasnya sangat baik, maka ke depan pemerintah akan menyiapkan lahan ribuan hektare untuk tahap selanjutnya.

Harga jagung yang telah dipanen pada saat ini, katanya, sudah di atas harga pokok penjualan (HPP) jagung yakni Rp5.000-Rp6.000 per kilogram. Sehingga dengan hasil tujuh ton per hektare, maka petani akan mendapatkan Rp42 juta per hektarenya hanya dalam kurun waktu tiga bulan. Maka dari itu, Jokowi berharap food estate di Bumi Cendrawasih ini nanti bisa memenuhi kebutuhan jagung nasional, khususnya untuk wilayah Indonesia Timur.

Terkait keberlanjutan progam food estate di Papua, menurut Jokowi, tidak diperlukan payung hukum. Jika terdapat hasil yang baik, maka seharusnya hal tersebut sepenuhnya bisa diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk melanjutkan program tersebut.

“Tidak usah pakai payung hukum, kalau percobaan ini sudah kelihatan semuanya mustinya sudah otonomi, tanggung jawab Bupati. Nanti kalau alatnya sudah benar, serahin semuanya ke Bupati untuk mengkoordinir masyarakat yang ada di sini, tetapi dalam jumlah yang banyak sehingga ini akan memunculkan produktivitas per hektarenya,” pungkasnya.

Bupati Keerom, Piter Gusbager, mengungkapkan sampai detik ini, kondisi lumbung pangan di wilayahnya cukup berkembang dengan baik karena adanya dukungan alsintan dan ketersediaan benih unggul

“Kebetulan jagung yang kita panen bulan ini adalah benih unggul yang juga ditanam bersama Bapak Menteri (Syahrul Yasin Limpo) bulan Maret lalu. Kita bersyukur karena hasilnya mencapai 7,5 ton per hektare,” ujar Piter.

Menurutnya, sektor pertanian yang berkembang dengan baik ini penting untuk terus dipertahankan karena bisa menjadi memperkuat perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu, katanya sektor pertanian juga menjadi bagian dari sumber gizi sehat bagi perkembangan SDM unggul di Keerom.

“Saya mau bilang kalau mau bereskan masalah Keerom bereskan sektor pertaniannya, kalau mau atasi kemiskinan di wilayah ini selesaikan pertaniannya, kalau mau meningkatkan kesejahteraan masyarakat bereskan pertaniannya. Kenapa? Karena pertanian menjadi simbol utama pemberdayaan masyarakat. Maka itu saya apresiasi yang tinggi pada Bapak Menteri dan Bapak Presiden atas perhatian besar terhadap pertanian Papua,” katanya.

Piter menambahkan bahwa hampir sebagian besar produk pertanian di wilayah Papua merupakan suplai dari Kabupaten Keerom. Oleh karena itu, dia menilai peluang pemberdayaan ekonomi di sektor pangan sangat strategis dan menjanjikan.

“Petani di Keerom tidak boleh dipandang sebelah mata sama siapapun karena hampir hasil wilayah pertanian daerah Jayapura raya baik sayur mayur atau buah buahan, ternak, jagung dan palawija disuplai oleh kabupaten kami,” pungkasnya. [gi/ah]

Sumber: VoAIndonesia.com