PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bansos sembako dan PKH tahap 2 di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada penyaluran ini, terjadi kenaikan 300 persen dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat (KPM).

“Alokasi di KCU Makassar tahap 1 sebanyak 8.326 KPM. Tahap 2 sekitar 21.000. Ada peningkatan kurang lebih 300 persen,” kata Firman Taufik, Satgas Bansos KCU Makassar. Melihat lonjakan KPM yang cukup tinggi, Firman mengatakan, pihaknya tidak mendapatkan kendala dalam penyaluran.

Untuk memastikan Bansos tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran, pihaknya melakukan penambahan jumlah petugas juru bayar dan jumlah titik penyaluran. “Pada prinsipnya kita ingin pembayaran dilakukan dengan cepat agar dana bisa diterima KPM,” kata dia.

Firman menjelaskan jumlah KPM yang ada saat ini melebihi ekspektasi di awal. Maka, kata dia, man power atau petugas juru bayar akan ditambah. Selain itu, Pos Indonesia juga menambah titik bayar sesuai dengan domisili KPM sehingga mereka tidak perlu keluar ongkos banyak untuk ke titik penyaluran.

“Tahap 2 perlu kita susun kembali bahwa ketika jumlah KPM banyak akan kita tambah titik pembayaran sehingga bisa depat tersalurkan,” katanya menegaskan. Adapun metode penyaluran yang digunakan melalui tiga cara, yakni dibagikan di Kantorpos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM bagi lansia, disabilitas, maupun yang sedang sakit.

Dengan menerapkan cara tersebut, ujar Firman, penyaluran bansos sembako dan PKH dapat berjalan sesuai target. “Persentasi pembayaran jelang Idul adha 75 persen sehingga mayoritas KPM menerima dana sebelum Idul adha,” ucapnya.

Selain berpegang pada prinsip penyaluran cepat dan tepat, Pos Indonesia juga mengedepankan akuntabilitas sehingga data tersalurkan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi kerja, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk itu Pos Indonesia membekali petugas juru bayar dengan aplikasi Pos Giro Cash (PGC) agar setiap penyaluran dapat dilaporkan secara realtime.

“Pembayaran dilakukan melalui aplikasi yang dipegang oleh petugas juru bayar. KPM harus menyediakan dokumen kependudukannya sehingga saat dilakukan pembayaran tidak menemui kendala. Aplikasi kami dilengkapi geotagging dan memotret wajah maupun rumah penerima,” ucapnya.

Mengenai penggunaan aplikasi tersebut disebutkan Firman, menjadi keunggulan layanan yang diberikan Pos Indonesia. Dia menyebutkan, ada tiga kelebihan mengapa pembayaran dilakukan melalui PT Pos. Pertama, PT Pos menggunakan platform digital yang terhubung ke database sehingga realisasi bayar pada hari itu bisa diketahui oleh pihak pemberi kerja, dalam hal ini Kemensos.

Kedua, aplikasi dilengkapi foto penerima sehingga kecil kemungkinan terjadi salah bayar. Ketiga, pembayaran oleh PT Pos dilakukan tanpa potongan satu sen pun. Firman menjelaskan, jika KPM kondisi tidak memungkinkan mengambil dana cukup dilaporkan ke PT Pos dan akan dilakukan kunjungan ke rumah KPM untuk pembayaran.

Petugas juru bayar KCU Makassar, Syaiful Rachman menyebutkan warga penerima bansos sangat bersyukur bisa menerima bantuan berapa pun nominalnya. “Sekecil apapun bantuan yang diberikan pemerintah, warga bersyukur sekali. Mereka berharap bantuan terus berlanjut di tahap berikutnya karena berdampak terhadap kehidupan KPM,” ucap Syaiful.

Di sisi lain, Marsini, KPM dari Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makasar menjelaskan bantuan yang diberikan pemerintah bisa digunakan untuk menyambung hidup. Sehari-hari Marsini bekerja di Dinas Kebersihan sebagai penyapu jalan. Selesai bekerja jam 5 sore, ia lanjut mengurus lima anak. Suami Marsini sudah meninggal 10 tahun lalu.

“Dari gaji dicukup-cukupi, meski enggak cukup. Tadi petugas Pos datang mengantar bansos PKH Rp1,2 juta. Bantuan tidak dipersulit, hanya diminta KK dan KTP untuk memastikan data penerima. Tidak ada potongan dana, pelayanan pun baik,” katanya.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id