Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping. Pertemuan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan, termasuk ihwal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik menilai hubungan Indonesia-China perlu dicermati. Terlebih, terkait sejumlah agenda kerja sama telah disepakati.

Lantas seperti apa fakta pertemuan bilateral Jokowi dengan Xi Jinping ini?

1. Bahas pembangunan IKN

Jokowi menemui Xi Jinping di Kota Shenzhen pada 27 Juli 2023 lalu. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono yang turut mendampingi Jokowi mengatakan, pertemuan itu menghasilkan kesepakatan kerja sama yang lebih erat antara kedua kota untuk pembangunan IKN.

“Walikota Shenzhen membagikan pengalamannya membangun Kota Shenzhen, kota yang bertransformasi dari kota kecil menjadi metropolis dalam 40 tahun terakhir,” ujar Bambang dalam keterangannya pada Sabtu malam, 29 Juli 2023.

2. Pemerintah Indonesia siapkan 34 ribu hektare di IKN untuk investor

Jokowi mengungkapkan Pemerintah Indonesia telah menyiapkan 34 ribu hektare lahan di Ibu IKN Nusantara bagi sektor bisnis. Hal itu Jokowi sampaikan saat pertemuan dengan pengusaha China di Chengdu pada Kamis, 27 Juli 2028. Jokowi menjelaskan, lahan 34 ribu hektare itu khusus dipersiapkan bagi investor IKN Nusantara. Lahan tersebut akan diperuntukkan di sektor properti, kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur.

“Ada 34 ribu ha lagi yang sudah siap lahannya,” ujar Jokowi saat persamuhan dengan Kamar Dagang Indonesia di Tiongkok (INACHAM) dan sejumlah pengusaha di Shangri-La Hotel itu, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

3. Hasilkan delapan kesepakatan

Pertemuan bilateral Jokowi dan Xi Jinping, serta masing-masing delegasi di Kota Chengdu, pada Kamis, 27 Juli 2023, menghasilkan delapan kesepakatan. Menteri Luar Negeri RI Retno L. Marsudi dalam keterangan pers merinci delapan kesepakatan tersebut. Pertama, Action Plan atau rencana aksi kerja sama bidang kesehatan. Kedua, protokol pembukaan akses pasar produk pertanian untuk komoditas tepung porang. Ketiga, protokol pembukaan akses pasar produk pertanian untuk komoditas bubuk tabasheer dari Indonesia ke Cina.

Keempat, riset dan pengembangan industri pemuliaan tanaman (plant breeding) dan budidaya laut. Kelima, kedua negara menyepakati kerja sama transfer pengetahuan dan pengalaman untuk pembangunan IKN. keenam, kedua negara menyepakati Nota Kesepahaman tentang peningkatan kerja sama Indonesia-Cina “Two Countries, Twin Parks”. Ketujuh, nota kesepahaman tentang kerja sama ekonomi dan teknis. Kedelapan, nota kesepahaman tentang pendidikan bahasa Mandarin.

4. Pengamat sebut ada risiko ekonomi di balik hubungan Indonesia-China

Ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, berkomentar ihwal pertemuan bilateral Jokowi dengan Xi Jinpin. Dia mengungkapkan, dari pertemuan tersebut, hubungan Indonesia-China perlu dicermati. Terlebih, ihwal sejumlah agenda kerja sama yang telah disepakati.

“Perlu dipastikan kesepakatan bilateral tersebut memberi keuntungan yang jelas bagi Indonesia,” ujar Achmad melalui keterangan tertulis kepada Tempo, Sabtu, 29 Juli 2023.

Menurut Achmad, ada risiko ekonomi di balik hubungan Indonesia-China yang berjalan saat ini. Sehingga, perlu bukti lebih transparan dan konkret mengenai manfaat nyata dari kerja sama yang disepakati. Pemerintah Indonesia, kata dia, mestinya tidak mengorbankan kepentingan nasional untuk memenuhi ambisi China menjadi ekonomi berpengaruh di dunia.

“Pemerintah harus bertindak lebih transparan, kritis, dan berpihak pada publik banyak dalam menjalankan kesepakatan dengan China agar Indonesia dapat menjalankan hubungan yang seimbang dan menguntungkan,” kata Achmad.

5. Pengamat: Pemerintah harus pastikan kemitraan Indonesia-China memberi keuntungan ekonomi dan sosial merata

Achmad menuturkan pemerintah harus bisa memastikan bahwa kemitraan Indonesia dengan China memberi keuntungan ekonomi dan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, prinsip kesetaraan dan kepentingan nasional mesti dijunjung tinggi. Apalagi dalam program hilirisasi nikel, menurutnya, Indonesia telah dirugikan lantaran China yang mendominasi sektor tersebut. Sementara, mayoritas tenaga kerja yang digunakan justru bukan tenaga kerja Indonesia

Sumber: Tempo.co