Kementerian Perhubungan (Kemnehub) membentuk unit kerja baru yang dinamakan Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT). Ini dilakukan untuk meningkatkan porsi penyediaan infrastruktur transportasi lewat pembiyaan kreatif non APBN.

“PPIT sebagai simpul pembiayaan kreatif, yang diharapkan bisa mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia dan mengurangi ketergantungan pembiayaan melalui APBN,” ujar Budi Karya Sumadi, Menteri Transportasi RI.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kemenhub 2020-2024, disebutkan bahwa kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi mencapai Rp1.288 trillium. Sementara kemampuan fiskal/APBN hanya sebesar Rp227 trillium atau hanya 18 persen dari total kebutuhan. Pembiayaan kreatif diharapkan bisa mengurangi GAP yang terjadi.

Kehadiran PPIT diharapkan bisa mempercepat realisasi kerjasama dengan pelibatan berbagai pihak baik BUMN/BUMD maupun badan usaha swasta. “Kita ingin sektor non pemerintah turut berpartisipasi dalam membangun infrastruktur transportasi dan bersama-sama membangun bangsa,” ujarnya.

Saat ini terdapat 16 proyek prioritas di sektor transportasi, dengan rincian, 5 proyek tahap perencanaan yakni Bandara Bintan Unsolicited, Bandara Komodo, Back Area Patimban, MRT Fase IV, dan LRT Bali Fase 1.

Ada 6 projek tahap persiapan yaitu, KA Prabumulih Tarahan, Bandara Singkawang, Pelabuhan Baubau, Terminal Tipe A Betan Subing, Lampung, Terminal Tipe A Purabaya, Jawa Timur, dan Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad. Lalu, 2 projek dalam tahap konstruksi yakni Bandara Kediri dan Proving Ground Bekasi. Dan, 3 projek tahap operasi yakni, KA Makassar-Parepare, Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Patimban.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id