Otoritas Jasa Keuangan bersinergi dengan Kementerian Sosial untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat lebih mandiri secara finansial dan terlepas dari bantuan sosial pemerintah melalui pemberdayaan ekonomi.

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, dan Anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo mengadakan Kick OffRoadshow Pahlawan Ekonomi Nasional (PENA) 2023 di Klinik Usaha PENA, Desa Kendalpenyak, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu pekan ini.

Friderica mengapresiasi program PENA dari Kementerian Sosial sebagai upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu secara menyeluruh melalui pendampingan usaha bagi keluarga penerima manfaat (KPM) PENA, pelatihan usaha, pelatihan mendapatkan modal, dan pemberian pemahaman mengenai pengelolaan keuangan.“OJK bertugas mengatur mengawasi dan melindungi konsumen di masyarakat, salah satunya melakukan edukasi dan literasi seperti hari ini. Hari ini fokus ke literasi dulu, setelahnya ke inklusi. Paling penting itu bagaimana produk dan jasa keuangan bisa untuk menyejahterakan masyarakat,” kata Friderica dalam siaran pers di Malang, Sabtu (12/08/2023).

Lebih lanjut, Friderica mengingatkan KPM PENA untuk berhati-hati terhadap skema penipuan, penipuan berkedok investasi maupun tawaran dari entitas keuangan ilegal. Pada kesempatan ini, Risma menjelaskan masyarakat perlu dibekali dengan literasi keuangan yang memadai.

dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan “Yang kita ajarkan bagaimana mengelola uang itu. Ketika mereka pensiun mereka punya tabungan, mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya. Kalo di literasi keuangan itu diajari misalnya ini amplop pendidikan, ini amplop kesehatan, ini amplop tambahan modal, ada amplop masing-masing, saat mereka pendapatannya naik, maka harus ada manajemen pengelolaan keuangan,” kata Risma.

Muhadjir menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum dibarengi dengan menurunnya ketimpangan ekonomi dan angka kemiskinan ekstrim yang masih berada di angka 1,12%.“Peranan ibu-ibu PENA sangat luar biasa. Saya yakin kemiskinan ekstrem kita bisa turun jadi 0,6% itu karena ibu-Ibu PENA. Pokoknya tidak boleh menyerah,” kata Muhadjir

Andreas menyampaikan dukungannya agar dengan penguatan fungsi OJK melalui UU PPSK, OJK senantiasa meningkatkan program literasi keuangan dengan menggandeng kementerian dan lembaga agar mampu menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Pada kegiatan tersebut juga terdapat konsultasi pemasaran, keuangan, desain, packaging dan perizinan, serta pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, seperti pelatihan perbengkelan, mekanik dan operator alat berat, keterampilan menjahit, keterampilan sablon, budidaya dan pengolahan daun kelor, usaha warung kelontong, dan kuliner/tata boga dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat menjadi lebih mandiri. Beberapa pelatihan diadakan tidak hanya di Malang, namun serentak di lebih dari 800 titik wilayah di seluruh Indonesia.

Swa.co.id