PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF pada Semester I/2023, merealisasikan berbagai kegiatan bisnis yang merupakan implementasi dari perluasan mandat pemerintah di antaranya kredit konstruksi sebesar Rp 44,89 miliar, kredit mikro perumahan senilai Rp 534,6 miliar, dan kredit multi guna perumahan sebesar Rp 2,1 triliun.

Selain itu dalam upaya memperluas akses pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income), SMF pada periode ini merealisasikan pembiayaan KPR sewa beli (rent to own atau RTO) dengan menggandeng Pinhome dan Karunia Multifinance. Dalam kerja sama tersebut, SMF berperan sebagai penyedia dana yang disalurkan melalui Kurnia Multifinance selaku lembaga keuangan dengan skema refinancing atas pembiayaan sewa-beli yang telah disalurkan oleh Kurnia Multifinance dan dengan agunan yang diikat fidusia.

Pinhome berperan sebagai aggregator yang menyediakan jasa sewa beli yang membeli rumah secara bulk dari pengembang properti dan disewakan (dengan opsi membeli/sewa-beli) pada masyarakat (end user). Ananta Wiyogo, Direktur Utama SMF mengatakan, program ini merupakan salah satu upaya dan bentuk keberpihakan SMF kepada masyarakat Indonesia untuk memperoleh haknya dalam mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dan belum terfasilitasi. “Melalui KPR sekma RTO itu diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dan signifikan baik untuk meningkatkan volume penyaluran pembiayaan perumahan dan pemenuhan backlog perumahan, ” ungkap Ananta dalam siaran pers di Makassar, Sulawesi Selatan pada akhir pekan lalu.

Perseroan tetap menjalankan komitmen untuk menurunkan beban fiskal pemerintah dalam program penurunan beban fiskal Pemerintah melalui dukungan pembiayaan porsi 25% FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Perseroan bersinergi dengan BP Tapera dalam menyediakan dana KPR FLPP yang bersumber dari APBN untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui Bank Penyalur.

SMF melakukan leverage dari penyertaan modal negara (PMN) yang diterima dengan menerbitkan surat utang. PMN yang diterima SMF senilai Rp 7,8 triliun dan SMF telah menyalurkan pembiayaan KPR FLPP sebesar Rp 17,25 triliun atau setara 481.188 unit rumah. Adapun, perseroan pada Januai-Juni tahun ini telah menyalurkan dana dukungan sebesar Rp 2,21 triliun atau setara untuk rumah sebanyak 59.538 unit. SMF juga aktif menjalankan beberapa program inisiatif strategis yaitu Program Pembiayaan Homestay dan Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh.

SMF bersinergi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh. Program ini bertujuan memberikan pendanaan kepada masyarakat yang tinggal di daerah kumuh untuk membangun/merenovasi rumahnya agar layak untuk dihuni. Sampai dengan semester I itu, perseroan telah meningkatkan kualitas rumah di daerah kumuh sebanyak 398 rumah dengan serapan anggaran mencapai Rp 28,75 miliar di 17 kota/kabupaten seluruh Indonesia.

Dari sisi kinerja bisnis, hingga Semester I/2023, SMF berhasil mendongkrak sisi keuangan. Per Juni 2023 SMF berhasil mencatatkan aset sebesar Rp 34,27 triliun atau tumbuh sebesar 4% dibandingkan akhir tahun 2022. Pendapatan pada semester I/2023 sebesar Rp 982 miliar sehingga SMF dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp 245 miliar.

Capaian laba bersih tersebut lebih tinggi sekitar 26% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Terkait strategi dan rencana kerja hingga akhir tahun 2023, Ananta mengungkapkan bahwa perseroan akan fokus pada dalam memperkuat peran dan fungsinya sesuai dengan perluasan mandat dari pemerintah untuk dapat mendorong perkembangan ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia.

SMF pada Januari tahun ini ditunjuk sebagai Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang memiliki peran sebagai katalisator pengembangan sektor perumahan. Peran SMF sebagai Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan memiliki peran yang krusial sebagai wadah koordinasi antara pemangku kepentingan di sektor perumahan dan pembiayaan perumahan serta menghubungkan kebijakan pemerintah disandingkan dengan pemangku kepentingan di sektor perumahan. Sekretariat ini bertujuan membuka jalan bagi terciptanya sebuah Rencana Kerja Bersama pengembangan sektor perumahan yang harmonis, efisien, dan efektif.

Swa.co.id