German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), PT Tatalogam Lestari, PT Tata Metal Lestar dan Habitat Humanity Indonesia, menggelar program peningkatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Banten melalui akses pelatihan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) dibidang konstruksi.

Program yang berlangsung mulai tanggal 20 – 30 September 2023 ini melibatkan Pemerintah Kabupaten dan Kota Tangerang, Banten serta lima perusahaan swatsa di sektor pengadaan bahan bangunan, termasuk PT Tatalogam Lestari (Tatalogam Group) sebagai produsen rangka dan atap baja ringan terbesar di Indonesia.

Menurut Program Development Specialist Habitat Humanity Indonesia Yudha Winarno, ada dua hal mendasar sehingga program ini penting dilakukan. Pertama, karena masih banyak rumah di Indonesia yang dibangun tidak sesuai dengan standart building code atau standar bangunan layak huni, baik secara konstruksi maupun juga secara aspek sosial. Padahal, negara kita terletak di cincin api dunia, sehingga berisiko tinggi untuk terpapar bencana seperti gunung meletus, gempa Bumi, tsunami dan lainnya.

“Ketika ada kejadian bencana itu banyak korban meninggal sebenarnya bukan hanya karena akibat gempa misalnya. Namun, justru karena rumah yang tidak layak huni itu secara struktur rentan dan mudah roboh sehingga itu membuat korban bertambah. Ini penting karena mandat Habitat selain sebagai sebuah organisasi nonprofit yang ingin memberikan bantuan rumah layak huni dan fasilitas dasar seperti toilet dan akses air bersih, kami juga concern untuk melakukan respons kebencanaan,” jelas Yudha dalam siaran pers.

Faktor kedua, kegiatan ini diadakan untuk mendukung program pemerintah yang mewajibkan bahwa tukang-tukang itu harus memiliki standar kompetensi kerja, dalam hal ini dibuktikan dengan adanya SKK atau Sertifikat Kompetensi Kerja. Selain itu, Yudha menyebut, langkah ini juga merupakan bagian dari upaya bersama dalam pengentasan masyarakat miskin di Provinsi Banten yang menurut hasil studi kelayakan mereka masih tinggi tingkat pengangguran dan angka kemiskinannya.

“Kebetulan projek ini kami menyasar dua titik kabupaten dan kota. Yang pertama digelar di DLK Jayanti Kabupaten Tangerang dan DLK Cipondoh, Kota Tangerang. Dalam kegiatan ini menyasar 600 tukang yang berada dalam kelompok ekonomi masyarakat yang dalam piramida ekonomi itu paling bawah. Yang biasa kita sebut sebagai masyarakat berpenghasilan rendah. Total tukang yang akandilatih ada 600 orang terdiri dari tiga angkatan. Jadi tahun ini kami melatih 210 orang, nanti sisanya di tahun 2024 di semester pertama dan semester akhir menyelesaikan sisanya sampai 600,” terang Yudha.

Untuk itu Yudha mengapresiasi kehadiran pihak-pihak sponsor yang terlibat dalam program ini termasuk pada PT Tatalogam Lestari (Tatalogam Group) yang telah ikut berperan dalam melakukan pelatihan dan sertifikasi untuk para aplikator baja ringan. Yudha optimistis dengan kehadiran pihak swasta seperti Tatalogam Group dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan pengadaan hunian layak sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

“Saya mengapresiasi keterlibatan Tatalogam Group, karena sebenarnya ada dua hal penting dalam program ini yang bisa dicapai. Output langsungnya yaitu meningkatkan kesejahteraan tukang melalui peningkatan kapasitas teknik tukang. Nah output tidak langsungnya tentu dari Habitat, BMZ dan Tatalogam juga memberikan kontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan bersama dalam mengejar target capaian Sustainable Develeompemnt Goals (SDGs),” terang Yudha lagi.

Di kesempatan yang sama, Vice Presiden Tatalogam Group Stephanus Koeswandi menjelaskan, Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) di bidang konstruksi sangat penting dilakukan karena tidak hanya mampu meningkatkan kompetensi pekerja saja, namun yang lebih penting adalah kaitannya dengan kualitas konstruksi yang mereka kerjakan. Dengan tenaga kerja konstruksi bersertifikat, keamanan sebuah bangunan konstruksi jadi lebih terjamin. Dengan begitu kejadian seperti gagal konstruksi yang bisa berdampak pada jatuhnya korban jiwa dapat diminimalisir.

“Penggunaan produk baja ringan yang sudah memiliki standar SNI ditambah dengan pengaplikasian yang tepat yang dilakukan oleh aplikator yang bersertifikat, dapat menekan risiko terjadinya gagal konstruksi. Untuk itu, sertifikasi aplikator baja ringan selama ini sudah menjadi agenda rutin perusahaan. Hasilnya, hingga saat ini sudah ribuan aplikator baja ringan yang sudah kami fasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi dari BNSP ,” terang Stephanus.

Ia menambahkan, kolaborasi antara Tatalogam Group, German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) bersama Habitat Humanity Indonesia ini sendiri merupakan salah satu bentuk implementasi dari kebijakan perusahaannya yang telah mengarusutamakan kebijakan hijau berkesinambungan dalam manajemen dan operasi produksi dengan pilar ESG (environmental, social and governance).

“Permasalahan sosial seperti kemiskinan dan penganguran merupakan salah satu fokus perhatian perusahaan kami yang telah mengarusutamakan kebijakan hijau berkesinambungan dalam manajemen dan operasi produksi dengan pilar ESG sebagai salah satu upaya dalam mencapai SDGs. Kan ada 17 tujuan yang ingin dicapai dalam SDGs ini, dan di antaranya soal kemiskinan, pengangguran, dan hunian yang aman dan layak bagi semua orang,” terang Stephanus lagi.

Untuk itu, dia berharap, para pekerja bangunan yang kali ini menjalani pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja nantinya akan bisa menaikkan taraf hidup mereka dan membuka peluang pekerjaan baru bagi yang lain sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu dalam pencapaian target bersama SDGs 2023. Selain itu, dia berharap dengan meningkatnya kapasitas para pekerja yang dibuktikan dengan sertifikasi ini, para pekerja, khususnya di sektor konstruksi dapat meningkatkan daya saingnya menghadapi persaingan usaha yang terus bergerak.

Totalitas Tatalogam Group dalam program ini pun mendapatkan apresiasi dari Dewan Pertukangan Nasional yang menaungi 1,5 juta pekerja bangunan di Indonesia. Ketua Umum Dewan Pertukangan Nasional, Muhammad Kuswadi menerangkan, kewajiban sertifikasi untuk para pekerja konstruksi sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 tahun 2017 yang diperkuat dengan UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020. Namun hingga saat ini masih banyak pekerja konstruksi yang belum mengantungi sertifikasi kompetensi kerja di bidang konstruksi.

“Jumlah tukang menurut perhitungan kami, dengan total 150 juta jenis bangunan, dibutuhkan 27 juta tukang. Tapi saat ini yang terdaftar di Dewan Pertukangan Nasional baru 1,5 juta kurang lebihnya. Dari jumlah itu yang tersertifikasi totalnya baru 600 ribu. Itu pun masih satu jenis sertifikat saja,” terang Kuswandi.

Padahal menurutnya, untuk pekerja bangunan keseluruhan dibutuhkan lima jenis sertifikat, seperti sertifikat aplikator baja ringan, plafon, plumbing dan lain-lain. Sementara bagi para pekerja, sertifikasi merupakan barang yang mewah karena membutuhkan biaya. Namun dengan mengikuti program seperti ini, para pekerja dapat mendapatkan sertifikasi secara gratis.

Swa.co.id