Trends Economic Issues

Tiga Aturan agar Persaingan Usaha di Pasar Digital Sehat

Iklim usaha, khususnya di pasar digital (e-commerce) tengah ramai menjadi perbincangan. Pasalnya, terdapat persaingan usaha yang tidak sehat dan terdapat indikasi untuk melakukan monopoli atau suatu bisnis dikuasai hanya oleh satu perusahaan atau pasar saja.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Teten Masduki menjelaskan, sampai hari ini, masih didapati perlakuan diskriminatif terhadap penjual independen (shadow banning) di dalam platform digital. Seperti misalnya monopoli algoritma yang dapat mengarahkan konsumen kepada produk dari perusahaan pengelola platform maupun perusahaan afiliasinya.

”Perlakuan diskriminatif itu dilakukan dengan menggunakan teknologi khusus sehingga mudah bagi pengelola platform untuk membaca trafik dan perilaku konsumen. Lalu konsumen diarahkan untuk membeli produk mereka sendiri. Di sisi lain pelaku UMKM juga dipaksa memakai jasa pengiriman mereka,” ucap Menkop.

Untuk itu, diperlukan pengaturan pasar digital agar tercipta ekosistem digital yang lebih adil. Setidaknya ada tiga aspek yang perlu diatur untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Pertama, mengenai aturan platform yang perlu dibenahi yakni terkait integrasi platform yang berarti mengatur algoritma data supaya tidak ada penyimpangan. “Jangan sampai platform global tersebut menguat tanpa adanya regulasi yang tepat hingga akhirnya negara tidak bisa mengontrol,” kata Menkop.

Selain itu, trafik orang yang bermedia sosial harus dibedakan dengan orang yang masuk ke e-commerce. Ia menilai, jika disatukan maka rentan terjadi penyalahgunaan data pribadi. “Data pribadi yang tadinya bukan untuk bisnis dagang, dipakai sebagai market intelligence,” katanya.

Kedua, perlunya penguatan pada aspek perdagangan. Yakni melahirkan persaingan usaha yang adil sehingga tidak menimbulkan monopoli pasar. Ketiga, pengaturan terkait importasi, dengan memperketat, mengatur, dan membatasi arus keluar- masuk barang.

“Barang yang masuk ke Indonesia harus memenuhi standar barang Indonesia dan dari negara asal barang hingga crossborder online, wajib menerapkan harga barang minimum di atas US$100 per unit,” ucap Menkop.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Afif Hasbullah mengatakan, perkembangan e-commerce dan media sosial serta seluruh perangkatnya sangat besar. Namun, Indonesia belum mempunyai regulasi yang memayungi perdagangan digital secara terinci.

Diakuinya, saat ini regulasi yang ada di KPPU sudah tidak sesuai karena lebih mengatur perdagangan konvensional. “Sehingga ke depan dimungkinkan dibentuknya Undang-Undang (UU) tentang pasar digital. Hari ini kami fokus agar UU pasar digital ini mulai menjadi perhatian dan kemudian nanti juga diharapkan peran kami juga bisa terlibat di dalamnya,” ucap Afif.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved