Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mencatat transaksi pengadaan barang/jasa dengan mengutamakan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) melalui platform Katalog Elektronik kian mengalami peningkatan. Hal tersebut disampaikan Kepala LKPP Hendrar Prihadi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan 2023.

“Saat ini kinerja PBJ secara nasional berada pada capaian yang positif yang harus kita jaga dan tingkatkan. Saya berterima kasih atas segala upaya yang kita lakukan ini menjadikan PBJ semakin baik,” kata Hendrar.

Adapun LKPP mencatat, realisasi PDN terhadap realisasi pengadaan melalui penyedia di tahun 2023 adalah sebesar 90%. Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 76%. Sedangkan untuk realisasi produk UMKK terhadap realisasi pengadaan melalui penyedia meningkat dari 36,1% menjadi 37,6% (data hingga 27 Oktober 2023).

Selain hal di atas, capaian jumlah produk tayang dalam Katalog Elektronik telah melebihi target 5 juta produk sebagaimana instruksi Presiden RI Joko WIdodo di tahun 2023. Yakni sebanyak 6,9 juta produk telah tayang pada Katalog Elektronik dengan total nilai transaksi mencapai Rp161,3 triliun. Capaian ini meningkat dibandingkan capaian target tahun sebelumnya yakni 2,4 juta produk tayang dengan total nilai transaksi Rp93,9 triliun.

Namun, Hendrar menyampaikan bahwa dari total Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2023, belanja pemerintah senilai Rp1.175,56 triliun dengan sebesar Rp810,92 triliun di dalamnya melibatkan penyedia. Dari angka tersebut baru terealisasi sebesar Rp529,51 triliun atau 65,3% dari total yang direncanakan.

Artinya, dari total RUP Belanja pemerintah, masih ada sekitar 34,7% belum terealisasi. Oleh karena itu, LKPP terus memacu upaya peningkatan realisasi tersebut, salah satunya dengan meningkatkan performa sistem pengadaan melalui New Platform Katalog Elektronik yang mampu menciptakan pengadaan yang kredibel, andal, dan mudah digunakan.

“Manfaat pengadaan barang/jasa dilakukan melalui Katalog Elektronik dapat membuat proses pengadaan dilakukan lebih cepat, transparan, efektif, dan efisien sehingga percepatan penyerapan anggaran pemerintah dapat dilakukan, manfaat dapat segera dirasakan oleh masyarakat, dan pemerataan ekonomi dapat terwujud,” tutup Hendrar.

Hadir dalam forum yang sama, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Teten Masduki pada kesempatannya menyampaikan apresiasinya kepada LKPP atas upaya LKPP untuk meningkatkan penggunaan PDN dan UMKK dalam belanja pemerintah.

“Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada LKPP yang secara terus menerus dan sistematis memanfaatkan pbjp untuk pengembangan industri dalam negeri khsusunya UMKM,” ungkap Teten.

Teten juga mengungkapkan bahwa Kemenkopukm juga akan terus berkomitmen mendukung transformasi PBJ dengan fokus pada pemberdayaan UMKM. “Kami ingin PDN dibeli dan kualitasnya terus ditingkatkan, agar lebih sejalan PBJ dapat dipenuhi oleh UMKM, sehingga KLPD perlu melakukan pembelian produk UMKM dengan konsolidasi pengadaan dan melakukan substitusi produk impor menggunakan produk PDN,” tutur Teten.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id