Kementerian Kominfo mengajak semua pihak terus bekerja sama untuk mendorong adopsi teknologi digital di Indonesia. Terlebih, teknologi digital berperang penting mendukung berkembangnya ekonomi digital yang berpotensi menjadi jalan keluar Indonesia terlepas dari jebakan middle income trap.

“Adopsi teknologi digital dan pembentukan ekosistem digital yang dapat mendukung kegiatan usaha sangat penting. Oleh karena itu mari kita terus bekerja sama, berkolaborasi, berkoordinasi, bersinergi untuk mendorong adopsi teknologi digital di Indonesia,” ajak R. Wijaya Kusumawardhana selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Menteri Kominfo, saat mewakili Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi sebagai pembicara kunci di Top Digital Awards 2023, di Jakarta (04/12/2023)

“Semoga acara Top Digital Awards dapat menghasilkan pemain-pemain yang dapat membangun ekosistem digital yang andal dan tangguh. Sehingga bersama kita membangun ekosistem digital Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Terkoneksi Makin Digital Makin Maju,” katanya berharap.

Berkaca dari pengalaman Korea Selatan sebagai salah satu negara yang dapat keluar dari middle income trap, lanjutnya, Indonesia perlu melakukan industrialisasi berbasis teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas. “Jika ingin melakukan langkah yang sama, Indonesia juga perlu melakukan efisiensi sistem pemerintahan dan kebijakan publik yang mendukung iklim inovasi. Hal ini sejalan dengan prediksi yang dilakukan oleh Asian Development Bank pada tahun lalu,” tutur Wijaya Kusumawardhana.

Banyak negara yang sesungguhnya sudah lama masuk ke dalam negara berpendapatan menengah tetapi tidak pernah keluar menjadi negara maju. Indonesia sendiri sudah sejak tahun 2010 sudah memasuki negara yang berpendapatan menengah. Tapi selama 13 tahun ini Indonesia masih bertahan di sana. Tapi pengalaman di banyak negara minimal harus melalui 15 sampai 20 tahun. Inilah kesempatan kita dengan adanya bonus demografi untuk memanfaatkan hal tersebut.

“Selain itu peluang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk saling berjejaring melalui platform digital agar terlibat dalam rantai pasok global juga terbuka terutama dalam ekosistem digital nasional. Sehingga ekonomi digital mampu mereformasi struktur ekonomi dan industrialisasi yang berbasis ekonomi dan inovasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.

Pemanfaatan jejaring ekonomi digital bagi pelaku UMKM dapat dilakukan mulai dari dari aspek produk, produksi atau operasionalnya hingga pemasaran. Pada aspek produk digitalisasi dilakukan untuk menganalisis tren pasar dan interaksi dengan pelanggan untuk peningkatan pelayanan dan demand survey. Sementara pada tingkat operasional saluran e-commerce dapat membantu dalam strategi pengadaan dan peningkatan efisiensi serta resiliency. Digitalisasi UMKM pun dapat membantu pembukaan akses pasar, penentuan harga yang kompetitif hingga ke sistem pembayarannya.

“Tentunya hal ini membutuhkan minimum kompetensi literasi digital baik mengenai pemahaman tentang platform, pengolahan data, hingga pengetahuan dasar transaksi finansial secara online,” kata Wijaya.

Peran pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang mendorong inovasi menjadi krusial untuk membantu negara kita keluar dari jebakan middle income trap tersebut.

“Kementerian Kominfo konsisten menumbuhan inovasi dan optimalisasi ekonomi digital melalui beberapa program yang meliputi, pertama Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI untuk terus mendorong promosi produk buatan Indonesia hingga Juni tahun 2023 pemerintah telah memfasilitasi hingga 2 juta UMKM on boarding ke ekosistem digital,” tuturnya.

Yang kedua, adalah Gerakan Nasional Literasi Digital. Gerakan ini telah diikuti sebanyak 4,7 juta peserta dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat termasuk UKMK dalam mengadopsi serta memanfaatkan teknologi digital. Dan ketiga, adalah penyediaan pelatihan pengembangan wirausaha berbasis digital serta Program UMKM Leverage melalui digital mentoring dan bisnis inkubator serta digital enterpreneurship academy agar UMKM dapat go online.

Melalui berbagai program tersebut, Kominfo berupaya menghadirkan ekosistem digital yang inklusif dan memberdayakan bagi Indonesia. Upaya tersebut merupakan pemantik bagi semua kalangan untuk berpartisipasi meningkatkan perekonomian di Indonesia. “Karena kegigihan para pelaku bisnis untuk berinovasi menghasilkan produk maupun layanan yang lebih baik itu adalah langkah yang konkrit untuk membangun perekonomian bangsa ini,” tegasnya.

Tahun 2023 ini, pemerintah melalui Kominfo berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur digital yang merata tentunya mulai tingkat backbone hingga lastmile termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur Pusat Monitoring Telekomunikasi.

“Salah satu yang menjadi komitmen adalah peluncuran Satria-1 yang telah dilaksanakan pada bulan Juni lalu dan juga dilakukan pembangunan 11 stasiun bumi dan diharapkan pada bulan Januari 2024 telah dapat beroperasi secara penuh,” katanya.

Demikian juga pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi yang berlokasi di Jakarta telah dilengkapi dengan alat ukur yang ditempatkan di berbagai perbatasan negara untuk mengawal kedaulatan NKRI.

Top Digital Awards 2023 adalah kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan tahunan tertinggi di Indonesia, yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2016, oleh majalah ItWorks dari MSI Group, dengan didukung oleh para Pakar dan Dewan Juri dari berbagai asosiasi TI. Tahun ini penghargaan tersebut mengusung tema utama ‘IT Governance and Cyber Security in Innovation of Business and Services.’ “Penghargaan Top Digital Awards diberikan kepada perusahaan dan instansi pemerintahan, yang dinilai berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital, untuk meningkatkan kinerja, inovasi, dan daya saing bisnis serta layanan kepada masyarakat maupun konsumen,” jelas M. Lutfi Handayani, Pemred Majalah ItWorks Penghargaan ini juga diberikan kepada Vendor TI Telco/Solusi Teknologi Digital yang mendukung berkembangnya pemanfaatan teknologi digital di Indonesia.

Ketua Dewan Juri Top Digital Awards 2023,Achmad Benny Mutiara, yang juga Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM), memaparkan sejumlah temuan penting dalam Top Digital Awards 2023 terkait implementasi solusi digital di perusahaan dan instansi pemerintahan antara lain: kebijakan belanja TI di berbagai instansi pemerintahan, umumnya masih bersifat Project Based. Platform atau aplikasi yang sama, atau yang sudah teruji keberhasilannya, dapat di-sharing/direplikasi oleh instansi lain atau antar korporasi BUMN atau BUMD yang berada di sektor yang sama, melalui skema kolaborasi yang hemat biaya dan hemat waktu.

Kebijakan pemerintah yang membatasi pengembangan aplikasi baru, sebaiknya direspons dengan pengembangan lanjutan, yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi yang sudah ada, sehingga lebih berdaya guna dan bermanfaat.

“Temuan-temuan penting tersebut, perlu menjadi perhatian semua pihak, sebagai bagian dari ruang improvement bagi kita semua. Namun, secara umum, proses transformasi digital perusahaaan dan instansi pemerintahan di Indonesia, terutama yang menjadi peserta Top Digital Awards, berlangsung baik, progresif, dan meningkat secara signifikan,” ujarnya.